[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ef0b39af-db35-4ca2-ae06-424630dba3ea","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kerja Sama Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2022","number","4","year","2022","published_date","2022-09-27","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"2bf79628-3333-4ba8-b4c8-3748a648a8df","Kebijakan Umum Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Yogyakarta","place_of_enactment","Yogyakarta","theme","Kerja Sama Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kerja sama - antar daerah
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD 2022/4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Kerja Sama Daerah
ABSTRAK:	\n \n Bahwa penyelenggaraan pemerintahan Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing Daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahwa dengan semakin kompleksnya pelaksanaan kerja sama Daerah, maka diperlukan penyesuaian mengenai tata cara dan mekanisme kerja sama Daerah sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan, bahwa Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kerja Sama Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan peraturan perundang-undangan di atasnya, sehingga perlu diganti. \n Dasar hukum peraturan ini adalah : Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018. \n Materi pokok : Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain, Kerja sama Daerah dengan Pihak Ketiga, Sinergi, Kerja sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri. Kelembagaan Kerja Sama Daerah, Pembinaan dan Pengawasan, Pembiayaan Kerja Sama Daerah, Asosiasi Kerja Sama Daerah, Sistem Pengelolaan Pengetahuan Kerja Sama Daerah dan Penyelesaian Perselisihan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2022. \n Mencabut Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kerjasama Daerah. \n Jumlah Halaman : 20 HLM; Penjelasan : 12 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 95).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kerja Sama Daerah diterbitkan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah. Latar belakang penerbitan peraturan ini adalah kebutuhan untuk menyesuaikan tata cara dan mekanisme kerja sama daerah dengan perkembangan keadaan dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, menggantikan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2009 yang sudah tidak sesuai.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup berbagai aspek kerja sama daerah. Pertama, KSDD dikategorikan menjadi wajib dan sukarela, dengan objek kerja sama meliputi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Tahapan KSDD meliputi persiapan, penawaran, penyusunan kesepakatan bersama, hingga pelaporan. Kedua, KSDPK meliputi kerja sama dalam penyediaan pelayanan publik, pemanfaatan BMD, investasi, dan kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Prakarsa KSDPK dapat berasal dari daerah atau pihak ketiga, dengan tahapan yang serupa dengan KSDD. Ketiga, Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui tahapan persiapan, penawaran, penyusunan dokumen kesepakatan, hingga pelaporan. Keempat, KSDPL dan KSDLL mencakup pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pertukaran budaya, peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan, promosi potensi daerah, dan objek kerja sama lainnya. Pelaksanaan KSDPL dan KSDLL harus memenuhi persyaratan tertentu dan mendapatkan persetujuan Pemerintah Pusat.\n\nPeraturan ini juga mengatur kelembagaan kerja sama daerah, termasuk pembentukan Sekretariat Kerja Sama dan TKKSD. Pembiayaan kerja sama daerah bersumber dari APBD dan/atau sumber lain yang sah. Selain itu, diatur pula mengenai asosiasi kerja sama daerah dan sistem pengelolaan pengetahuan kerja sama daerah. Penyelesaian perselisihan dalam kerja sama daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.","transitional_provisions","1. Dokumen Kerja Sama Daerah untuk KSDD, KSDPK, Sinergi, KSDLL dan KSDPL yang telah ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kerja sama.\n2. PKS antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat yang telah ditandatangani bersama sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kerja sama dan dapat dilanjutkan dalam bentuk Sinergi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.","sanctions","(-)","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96,"_36":97},"text","PERDA Kota Yogyakarta No. 12 Tahun 2009 tentang Kerjasama Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/26404/perda-kota-yogyakarta-no-12-tahun-2009","12e5999d-9b62-4c41-a2d2-5dbd2ef85995","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF YOGYAKARTA
SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA
REGIONAL REGULATION OF YOGYAKARTA CITY
NUMBER 4 OF 2022
ON
REGIONAL COOPERATION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF YOGYAKARTA,

\n\n \n \n

Considering :

that the implementation of regional government is directed to accelerate the realization of community welfare through improving services, empowerment, and community participation, as well as increasing the competitiveness of the region by paying attention to the principles of democracy, equality, justice, and regional uniqueness in the unitary system of the Republic of Indonesia;
that with the increasing complexity of the implementation of regional cooperation, it is necessary to adjust the procedures and mechanisms for regional cooperation as regulated by laws and regulations;
that Yogyakarta City Regional Regulation Number 12 of 2009 concerning Regional Cooperation is no

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ef0b39af-db35-4ca2-ae06-424630dba3ea","actionData","errors"]