[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ee86e66c-f423-4ba2-9060-58a4638bc0a4","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mamasa Nomor 7 Tahun 2007 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamasa Nomor 7 Tahun 2007","number","7","year","2007","published_date","2007-08-14","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Mamasa","place_of_enactment","Mamasa","theme","Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

retribusi daerah
2007
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2007 NOMOR 62
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum
ABSTRAK:	\n \n bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang \r\nPerubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah \r\ndan Retribusi Daerah Jo. Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia \r\nNomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, Daerah diberikan kewenangan \r\nuntuk menetapkan kebijakan penetapan prinsip dan sasaran dalam penetapan \r\ntarif retribusi, maka Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum merupakan jenis \r\nRetribusi Kabupaten. \n a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten \r\nMamasa dan Kota Palopo di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Nomor 24 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Nomor 4186); \r\nb. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Nomor 4286);\r\nc. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah \r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 125, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah \r\ndengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan \r\nPemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan \r\nAtas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah \r\nmenjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 \r\nNomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); \r\nd. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang \r\nRetribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, \r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); \r\ne. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitasi \r\nParkir untuk Umum; \r\nf. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang \r\nLingkup dan Jenis-Jenis Retribusi Daerah Tk.I dan Daerah Tk.II; \n Peraturan ini mengatur tentang subyek, obyek, Golongan serta besaran tarif Retribusi Parkir Pinggir Jalan umum \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2007. \n 8 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum di Kabupaten Mamasa. Latar belakangnya adalah kewenangan daerah untuk menetapkan retribusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001.

Ketentuan Substansial:

Obyek retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat parkir tersebut. Retribusi parkir digolongkan sebagai retribusi jasa umum. Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi penggunaan tempat parkir.

Prinsip penetapan tarif didasarkan pada pengendalian permintaan dan penggunaan jasa, memperhatikan biaya penyelenggaraan pelayanan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan. Biaya meliputi pengadaan marka, rambu-rambu, operasional pemeliharaan, administrasi, dan transportasi pengawasan.

Struktur tarif digolongkan berdasarkan tingkat kepadatan parkir (rendah, sedang, tinggi) dan jenis kendaraan bermotor (Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up, Bus, Truk, Sepeda Motor) dengan tarif yang berbeda untuk setiap kategori. Pemungutan retribusi dilakukan di wilayah daerah tempat pelayanan parkir. Saat retribusi terutang adalah saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan dan dipungut menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

","transitional_provisions","sanctions","1. Wajib retribusi yang tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan dari retribusi yang terutang.\n2. Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak 4 kali jumlah retribusi yang terutang.","revokes",[],"revoked_by",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","PERDA Kab. Mamasa No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/293432/perda-kab-mamasa-no-1-tahun-2024","46c85b5d-4859-4c6e-b11f-ccdf66469f77","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF MAMASA REGENCY
NUMBER: 7 YEAR 2007
ON
PARKING RETRIBUTION ON ROADSIDE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF MAMASA

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in accordance with Law Number 34 of 2000 concerning Amendments to Law Number 18 of 1997 concerning Regional Taxes and Regional Retribution Jo. Article 8 of Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 66 of 2001 concerning Regional Retribution, Regions are given the authority to determine policies for determining principles and objectives in setting retribution rates, then Parking Retribution on Roadsides is a type of Regency Retribution.
that based on the considerations in letter a above, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Parking Retribution on Roadsides.

In View of:

Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (State Gazette

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ee86e66c-f423-4ba2-9060-58a4638bc0a4","actionData","errors"]