[{"_1":2,"_131":-5,"_132":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ee4a2ebc-7e36-458d-b5ea-7e24dfb282b6","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_127":128,"_129":130},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_102":103,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":123,"_124":-5,"_125":126},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pamong Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul No. 8 Tahun 2012","number","8","year","2012","published_date","2012-03-30","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bantul","place_of_enactment","Bantul","theme","Pamong Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pamong-desa
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2012/NO.6 SERI D
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pamong Desa
ABSTRAK:	\n \n Dasar Pertimbangan: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (4)\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa\r\nperlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pamong Desa; \n Dasar Hukum: Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah\r\ndiubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang\r\nNomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun\r\n2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan\r\nDaerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2009; \n Materi Pokok: Pembentukan Panitia; Hak Memilih dan Pendaftaran Pemilih Dukuh; PErsyaratan dan Pengangkatan Carik Desa; Persyaratan dan Pencalonan Kepala Bagian, kaur TU BPD dan Dukuh; Mekanisme Penyaringan Dan Penetapan Calon Yang Berhak\r\nMengikuti Ujian Seleksi/Tes Tertulis Kepala Bagian\r\nDan Kaur TU BPD; Pelaksanaan Ujian Seleksi/Tes Tertulis Dan Pengesahan; Mekanisme Pemilihan Dukuh; Persyaratan Dan Pengangkatan Carik Desa; Persyaratan Dan Pencalonan Kepala Bagian, Kaur TU BPD Dan\r\nDukuh; Mekanisme Penyaringan Dan Penetapan Calon Yang Berhak\r\nMengikuti Ujian Seleksi/Tes Tertulis Kepala Bagian\r\nDan Kaur TU BPD; Pelaksanaan Ujian Seleksi/Tes Tertulis Dan Pengesahan; Mekanisme Pemilihan Dukuh; Pengangkatan Kepala Bagian Dan Kaur TU BPD; Pengangkatan Dukuh; Staf Desa; Tata Cara Pengucapan Sumpah/Janji Dan Pelantikan Pamong Desa; Masa Jabatan Pamong Desa; Larangan Bagi Pamong Desa; Tindakan Penyidikan Terhadap Pamong Desa; Mekanisme Pemberhentian Dan Pemberhentian Sementara\r\nPamong Desa; Mekanisme Pengangkatan Penjabat Pamong Desa; Uraian Tugas; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; \r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n MEncabut: 1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2007 tentang\r\nPamong Desa;\r\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2010 tentang\r\nPerubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun\r\n2007 tentang Pamong Desa; \n Jumlah Halaman: 22 HLM, Penjelasan: 4 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pamong Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri C Nomor 20).\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pamong Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 03).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pamong Desa di Kabupaten Bantul. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dengan tujuan meningkatkan kinerja pemerintahan desa dan pelayanan kepada masyarakat.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Pembentukan Panitia Pengisian lowongan Pamong Desa oleh Lurah Desa, yang bertugas menyelenggarakan proses pengisian lowongan Pamong Desa.
Pembentukan Panitia Seleksi oleh Bupati untuk melaksanakan ujian seleksi/tes tertulis calon Kepala Bagian dan Kaur TU BPD.
Persyaratan dan mekanisme pengangkatan Carik Desa (Sekretaris Desa) yang harus diisi dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi syarat.
Persyaratan dan pencalonan Kepala Bagian, Kaur TU BPD, dan Dukuh (unsur kewilayahan), termasuk persyaratan usia, pendidikan, dan dukungan masyarakat.
Mekanisme penyaringan dan penetapan calon yang berhak mengikuti ujian seleksi/tes tertulis untuk Kepala Bagian dan Kaur TU BPD.
Mekanisme pemilihan Dukuh, termasuk hak memilih, pendaftaran pemilih, kampanye, pelaksanaan pemungutan suara, dan penetapan calon Dukuh terpilih.
Pengangkatan Kepala Bagian dan Kaur TU BPD berdasarkan hasil ujian seleksi/tes tertulis.
Pengangkatan Dukuh setelah mendapatkan persetujuan Bupati.
Pengangkatan Staf Desa untuk membantu tugas-tugas administrasi.
Tata cara pengucapan sumpah/janji dan pelantikan Pamong Desa.
Masa jabatan Pamong Desa, larangan bagi Pamong Desa, dan mekanisme pemberhentian serta pemberhentian sementara Pamong Desa.

Peraturan ini juga mengatur tentang tindakan penyidikan terhadap Pamong Desa, mekanisme pengangkatan penjabat Pamong Desa, dan uraian tugas Pamong Desa.

","transitional_provisions","1. Pamong Desa selain Carik Desa yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajibannya sampai dengan berakhir masa jabatannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat pengangkatannya.\n2. Staf Desa yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan berakhir masa jabatannya.","sanctions","Pamong Desa yang terbukti melanggar ketentuan Pasal 37 ayat (1) dapat dikenai sanksi administrasi berupa teguran, Pemberhentian Sementara dan/atau Pemberhentian.","revokes",[92,98],{"_93":94,"_95":96,"_36":97},"text","PERDA Kab. Bantul No. 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Perda Kab Bantul No. 22 Tahun 2007 tentang Pamong Desa","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/16782/perda-kab-bantul-no-3-tahun-2010","59c6eb03-dbd5-4cc4-8f4e-f9c789a2f9e6",{"_93":99,"_95":100,"_36":101},"PERDA Kab. Bantul No. 22 Tahun 2007 tentang Pamong Desa","https://peraturan.bpk.go.id/Details/16777/perda-kab-bantul-no-22-tahun-2007","0c08d41c-bda7-4513-9d50-1ef6a3e69c3e","revoked_by",[104],{"_93":105,"_95":106,"_36":107},"PERDA Kab. Bantul No. 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa","https://peraturan.bpk.go.id/Details/12060/perda-kab-bantul-no-5-tahun-2016","7828815f-ad8b-4029-9ac2-25701ba00d0c","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF BANTUL REGENCY
NUMBER 08 YEAR 2012
on
VILLAGE OFFICIALS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BANTUL,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering :

that to implement the provisions of Article 26 paragraph (4) of Government Regulation Number 72 of 2005 on Villages, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on Village Officials;

Bearing in Mind :

Article 18 paragraph (1) of the 1945 Constitution of THE STATE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA;
Law Number 15 of 1950 on the Establishment of Regency Regions Within the Special Region of Jogjakarta (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1950 Number 44);
Law Number 32 of 2004 on Regional Government (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2004 Number 125, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4437) as amended several times, most recently by Law

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ee4a2ebc-7e36-458d-b5ea-7e24dfb282b6","actionData","errors"]