[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ee3a65fd-38e4-4dd4-96f0-db1ce34c21d7","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penanggulangan Kemiskinan","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2025","number","9","year","2025","published_date","2025-12-01","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"60ffbcec-c21d-40ca-ac1f-d9640b99ae0a","Kesejahteraan Sosial Masyarakat","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kulon Progo","place_of_enactment","Wates","theme","Penanggulangan Kemiskinan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

penanggulangan-kemiskinan
2025
Peraturan Daerah (Perda) NO. 9, LD.2025/NO.9
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Penanggulangan Kemiskinan
ABSTRAK:	\n \n Dasar Pertimbangan: bahwa kemiskinan merupakan permasalahan\r\nyang perlu ditanggulangi melalui pemenuhan hak dasar\r\nmasyarakat secara layak berkeadilan,\r\ndan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan\r\nkehidupan yang sejahtera dan bermartabat;\r\nbahwa dalam rangka menanggulangi kemiskinan\r\ndi Daerah perlu disusun langkah yang strategis,\r\nmenyeluruh, efisien dan efektif serta terkoordinasi\r\ndan terpadu;\r\nbahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo\r\nNomor 19 Tahun 2015 tentang Penanggulangan\r\nKemiskinan sudah tidak sesuai dengan perkembangan\r\nperaturan perundang-undangan dan kondisi sosial\r\nmasyarakat sehingga perlu dicabut dan diganti \n Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir\r\ndengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024; \n Materi Pokok: Ketentuan Umum; Kewenangan, Hak, dan Tanggung Jawab; Penggolongan Penduduk Miskin; Perencanaan; Pelaksanaan; Peran Serta Masyarakat; Sinergi dan Kerja Sama; Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi; Pendanaan; Ketentuan Penutup; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2025. \n Mencabut: Peraturan\r\nDaerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 19 Tahun 2015\r\ntentang Penanggulangan Kemiskinan; \n Jumlah Halaman: 11 hlm. Penjelasan: 5 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 36).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini disusun sebagai langkah strategis, menyeluruh, dan terpadu dalam menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo guna memenuhi hak dasar masyarakat secara layak, berkeadilan, dan berkelanjutan. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak dasar penduduk miskin, mempercepat penurunan angka kemiskinan, serta menjamin sinergi antar perangkat daerah dan pemangku kepentingan.

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan yang mencakup pengurangan beban pengeluaran masyarakat (melalui bantuan sosial), peningkatan pendapatan masyarakat (melalui hibah padat karya, pelatihan, dan pemberdayaan usaha), serta penurunan jumlah kantong kemiskinan (melalui perbaikan infrastruktur dan sarana dasar). Penduduk miskin dikategorikan menjadi penduduk kategori miskin dan penduduk kategori miskin ekstrem, yang penetapannya dilakukan melalui verifikasi dan validasi data secara berkala.

Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan, dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di tingkat Kabupaten, Kapanewon, hingga Kalurahan/Kelurahan, yang dibantu oleh Kader Penanggulangan Kemiskinan Daerah dalam melakukan pendampingan. Selain itu, peraturan ini mendorong peran serta masyarakat, dunia usaha, dan akademisi dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program, serta mengatur mekanisme pendanaan yang bersumber dari APBD, APBKal, dan sumber lain yang sah.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[91],{"_92":93,"_94":95,"_36":96},"text","PERDA Kab. Kulon Progo No. 19 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/12431/perda-kab-kulon-progo-no-19-tahun-2015","93bb587c-75a9-4974-ab7c-d3dae30cf27a","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

REGENT OF KULON PROGO
SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA

REGIONAL REGULATION OF KULON PROGO REGENCY
NUMBER 9 OF 2025
ON
POVERTY ALLEVIATION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KULON PROGO,

Considering :

that poverty is a problem that needs to be addressed through the fulfillment of basic rights of the community in a fair, equitable, and sustainable manner in order to realize a prosperous and dignified life;
that in order to alleviate poverty in the Region, it is necessary to formulate strategic, comprehensive, efficient, effective, coordinated, and integrated steps;
that Regional Regulation of Kulon Progo Regency Number 19 of 2015 on Poverty Alleviation is no longer in accordance with the development of laws and regulations and the social conditions of the community, so it needs to be revoked and replaced;
that based on the considerations as referred to in letter a, letter b, and letter c, it is necessary to establish a Regional Regulation on Poverty Alleviation;

Bearing in Mind :

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 23 of 2014 on Regional Government (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2014 Number 244, Supplement to the State

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ee3a65fd-38e4-4dd4-96f0-db1ce34c21d7","actionData","errors"]