[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","edd483b4-563c-4e2e-9ec6-14fb1e04d199","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_124":125,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rembang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Banyumili Kabupaten Rembang","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rembang Nomor 16 Tahun 2019","number","16","year","2019","published_date","2019-12-27","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Rembang","place_of_enactment","Rembang","theme","Perusahaan Umum Daerah Air Minum Banyumili Kabupaten Rembang","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM BANYUMILI
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 16, LD.2019/No. 16
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perusahaan Umum Daerah Air Minum Banyumili Kabupaten Rembang\r\n
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka penyediaan layanan air minum yang\r\ncukup dan berkualitas bagi masyarakat sekaligus\r\nmemberikan keuntungan bagi daerah perlu membentuk \r\nperusahaan umum daerah; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 331 Undang-Undang\r\nNomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah\r\nsebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan \r\nUndang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan\r\nKedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang \r\nPemerintahan Daerah dan Pasal 114 Peraturan Pemerintah\r\nNomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, \r\nperlu menyesuaikan Peraturan Daerah tentang Pendirian\r\nPerusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rembang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan \r\nDaerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum\r\nBanyumili Kabupaten Rembang; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan bentuk badan hukum, nama, lambang dan tempat kedudukan, asas, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, modal, organ perumda air minum banyumili kabupaten rembang, pegawai perusahaan, satuan pengawas intern, komite audit, dan komite lainnya, rencana bisnis dan rencana kerja anggaran, perubahan rencana bisnis dan/ atau rencana kerja dan anggaran, operasional, tata kelola perusahaan yang baik, pengadaan barang dan jasa, kerja sama, pinjaman, pelaporan dewan pengawas dan direksi, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, tarif, penggunaan laba, asosiasi, anak perusahaan, penugasan pemerintah daerah, penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran, kepailitan, \r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2019. \n Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 1 Tahun 1980, Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2005, Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2010 dicabut. \n 48 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 1 Tahun 1980 tentang Pendirian Perusahaan Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun 1980 Nomor 2 Seri C).\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 1 Tahun 1980 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2005 Nomor 46 Seri D).\n3. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 1 Tahun 1980 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 93).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini membentuk Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda Air Minum) Banyumili Kabupaten Rembang sebagai badan usaha milik daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh daerah. Pembentukan ini bertujuan untuk menyediakan layanan air minum yang cukup dan berkualitas bagi masyarakat, berperan serta dalam pembangunan daerah, dan menjadi sumber pendapatan asli daerah. Kegiatan usaha Perumda meliputi penyelenggaraan pelayanan air minum dan kegiatan usaha lain yang terkait, dengan memperhatikan aspek kualitas, kuantitas, dan kontinuitas. Modal dasar Perumda ditetapkan sebesar Rp 100.000.000.000,00 (Seratus miliar rupiah) yang bersumber dari kekayaan daerah yang dipisahkan, penyertaan modal, pinjaman, hibah, dan sumber modal lainnya.

\n\n

Organ Perumda terdiri atas Kepala Daerah sebagai pemilik modal (KPM), Dewan Pengawas, dan Direksi. KPM memiliki kewenangan tertinggi dalam perusahaan, sementara Dewan Pengawas bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi. Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perusahaan. Peraturan ini juga mengatur mengenai persyaratan, pemilihan, pengangkatan, tugas, wewenang, dan penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi. Selain itu, diatur pula mengenai pegawai perusahaan, satuan pengawas intern, komite audit, rencana bisnis dan rencana kerja anggaran, operasional, tata kelola perusahaan yang baik, pengadaan barang dan jasa, kerjasama, pinjaman, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, tarif, penggunaan laba, asosiasi, anak perusahaan, penugasan pemerintah daerah, penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran, serta kepailitan.

","transitional_provisions","1. Semua pegawai, kekayaan, hak dan kewajiban PDAM Kabupaten Rembang sesuai dengan Peraturan Daerah Tingkat II Rembang Nomor 1 Tahun 1980 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang dengan segala perubahannya menjadi hak dan kewajiban, kekayaan dan pegawai perusahaan.\n2. Periodisasi jabatan dewan pengawas dan direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodisasi masa jabatan dimaksud.\n3. Periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan batasan untuk dapat diangkat kembali dalam masa jabatan sebagai anggota dewan pengawas dan anggota direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.\n4. Sekretariat Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Rembang sesuai dengan Peraturan Daerah Tingkat II Rembang Nomor 1 Tahun 1980 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang dengan segala perubahannya tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan akhir masa jabatan.","sanctions","Pasal 25 ayat (3): Pelanggaran ketentuan mengenai larangan menjabat lebih dari 2 jabatan anggota dewan pengawas atau rangkap jabatan dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan dari jabatan sebagai anggota dewan pengawas.\nPasal 39 ayat (2): Pelanggaran ketentuan mengenai larangan rangkap jabatan sebagai anggota direksi dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan dari jabatan sebagai anggota direksi.","revokes",[92,98,101],{"_93":94,"_95":96,"_36":97},"text","PERDA Kab. Rembang No. 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 1 Tahun 1980 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/280540/perda-kab-rembang-no-3-tahun-2010","c238197b-14f1-44fc-936b-a41661083aa7",{"_93":99,"_95":100},"Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2005","",{"_93":102,"_95":100},"Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 1 Tahun 1980","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF REMBANG
CENTRAL JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF REMBANG REGENCY
NUMBER 16 OF 2019
CONCERNING
BANYUMILI REGIONAL PUBLIC DRINKING WATER COMPANY
REMBANG REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF REMBANG,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to provide sufficient and quality drinking water services for the community while providing benefits for the region, it is necessary to establish a regional public company;
that based on the provisions of Article 331 of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government as amended several times, most recently by Law Number 9 of 2015 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government and Article 114 of Government Regulation Number 54 of 2017 concerning Regional Owned Enterprises, it is necessary to adjust the Regional Regulation concerning the Establishment of the Regional Drinking Water Company of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=edd483b4-563c-4e2e-9ec6-14fb1e04d199","actionData","errors"]