[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","edb207b2-f3cf-4e32-8400-93672edf10de","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":91,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Sosial","short_title","Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2023","number","2","year","2023","published_date","2023-07-13","effective_date","2023-07-21","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5cc66a70-7396-4f6b-a2a0-c4ad93e79d1f","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Sosial","short_name","Permensos","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"576dc292-e867-4201-bb20-e2bc4f271876","Pengawasan & Audit Kelembagaan",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"9b740be1-c6ec-4a7c-a83f-061d3071eaf8","Pengendalian Internal Pemerintah","tags",[],"location","Kementerian Sosial","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Sosial","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pengawasan Intern
2023
Peraturan Menteri Sosial NO. 2, BN 2023 (556) : 18 hlm.; peraturan.go.id
Peraturan Menteri Sosial TENTANG Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Sosial
ABSTRAK:	\n \n Peraturan Menteri Sosial Nomor 16/HUK/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Fungsional Bidang Kesejahteraan Sosial sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi dalam pelaksanaan pengawasan sehingga perlu diganti. \n Dasar hukum Permensos ini adalah Pasal 17 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 1945; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 39 Tahun 2008; UU Nomor 11 Tahun 2009; PP Nomor 60 Tahun 2008; Perpres Nomor 110 Tahun 2021; dan Permensos Nomor 1 Tahun 2022. \n Permensos ini mengatur tentang Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Sosial dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pengawasan Intern Kementerian dilakukan oleh Inspektorat Jenderal sebagai APIP Kementerian secara berkelanjutan. Pengawasan Intern dimaksud dilakukan berdasarkan kebijakan Pengawasan Intern Kementerian dan PKPT. Kebijakan Pengawasan Intern dan PKPT yang telah ditetapkan Inspektur Jenderal dapat disesuaikan dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi strategis Kementerian Sosial. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Sosial ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2023. \n Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Sosial Nomor 16/HUK/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Fungsional Bidang Kesejahteraan Sosial, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16/HUK/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Fungsional Bidang Kesejahteraan Sosial.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Sosial ini mengatur tentang pengawasan intern di lingkungan Kementerian Sosial. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih di bidang kesejahteraan sosial, yang memerlukan pengawasan intern untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasional atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Sosial. Pengawasan intern dilakukan oleh Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kementerian, secara berkelanjutan berdasarkan kebijakan pengawasan intern kementerian dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), atau atas perintah Menteri.

Kebijakan pengawasan intern mengacu pada rencana strategis Kementerian Sosial dan Inspektorat Jenderal, memberikan arah dan prioritas pada program dan kegiatan yang akan diawasi. PKPT disusun berdasarkan prioritas dalam kebijakan pengawasan intern dengan pendekatan berbasis risiko, mencakup jenis kegiatan pengawasan, obyek pengawasan, jadwal, tim, anggaran, dan biaya. Inspektorat Jenderal berwenang mengakses data dan informasi, melakukan komunikasi, menyampaikan laporan, berkoordinasi dengan auditor eksternal, mengalokasikan sumber daya, menerapkan teknik pengawasan, dan meminta dukungan.

Pelaksanaan pengawasan intern meliputi audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, dengan tahapan persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. Audit terdiri dari audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu. Reviu mencakup laporan keuangan, laporan kinerja, rencana kerja anggaran, revisi anggaran, penyerapan anggaran, pengadaan barang dan jasa, rencana kebutuhan barang milik negara, cadangan beras pemerintah, dan lainnya. Evaluasi meliputi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penyaluran bantuan sosial, barang milik negara, tata kelola keuangan, dan program prioritas lainnya. Pemantauan meliputi pelaksanaan program strategis/prioritas nasional dan tindak lanjut hasil pengawasan intern dan ekstern.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","Permensos No. 16/HUK/2009 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Fungsional Bidang Kesejahteraan Sosial.","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/130596/permensos-no-16huk2009-tahun-2009","337afb2f-f5a4-4f49-9e22-9a781ae6143f","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA

No.556, 2023

KEMENSOS. Internal Supervision. Revocation.

REGULATION OF THE MINISTER OF SOCIAL AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 2 OF 2023
ON
INTERNAL SUPERVISION WITHIN THE MINISTRY OF SOCIAL AFFAIRS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF SOCIAL AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering / Whereas :

that in order to realize good and clean governance in the field of social welfare, internal supervision is needed in providing added value and improving operations on the implementation of the duties and functions of the Ministry of Social Affairs;
that the Regulation of the Minister of Social Affairs Number 16/HUK/2009 on Guidelines for the Implementation of Functional Supervision in the Field of Social Welfare is no longer in accordance with the needs of the organization in the implementation of supervision so it

","pdf_url","/proxy/pdf?id=edb207b2-f3cf-4e32-8400-93672edf10de","actionData","errors"]