Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016

Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.

Peraturan Menteri ini mengatur pedoman pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer serta tata cara pelaksanaan penilaian penelitian dengan menggunakan Standar Biaya Keluaran (SBK) Sub Keluaran Penelitian. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017.

Ketentuan Substansial:

1. Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer: Dibentuk oleh Penyelenggara Penelitian sebelum penilaian, dengan masa kerja tertentu untuk penelitian khusus/penugasan atau kompetisi. Komite Penilaian beranggotakan minimal 3 orang, diketuai oleh pejabat struktural K/L/SKPD atau pimpinan perguruan tinggi. Reviewer berjumlah minimal 1 orang dengan persyaratan kompetensi dan pengalaman.
2. Tugas Komite Penilaian dan/atau Reviewer Proposal: Menilai substansi proposal, kesesuaian biaya dengan SBK, tingkat kesiapterapan teknologi, dan memberikan rekomendasi kelayakan.
3. Tugas Komite Penilaian dan/atau Reviewer Keluaran Penelitian: Melaksanakan penjaminan mutu, mengevaluasi kesesuaian target dan keluaran, menilai kelayakan sub keluaran dan biaya, serta memberikan rekomendasi kelayakan.
4. Tahapan Penilaian Penelitian: Meliputi pengumuman, pengusulan, penyeleksian/penunjukan, penetapan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan penilaian keluaran.
5. Biaya: Segala biaya untuk Komite Penilaian dan/atau Reviewer bukan bagian dari satuan biaya SBK Sub Keluaran Penelitian dan diberikan sesuai peraturan perundang-undangan.

(-)

(-)