[{"_1":2,"_132":-5,"_133":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ed5e1b87-371f-4a8f-8f4c-d15f8789b212","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_128":129,"_130":131},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":124,"_125":-5,"_126":127},"title","Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia","short_title","Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020","number","1","year","2020","published_date","2020-02-07","effective_date","2020-02-11","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e36155bc-9113-4d4e-bb05-93def7cec650","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia","short_name","Peraturan Kejaksaan","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"23186465-8acf-4b27-a795-2d4eddc93459","Standar & Pedoman Teknis","tags",[],"location","Kejaksaan Republik Indonesia","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pedoman Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2020
Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia NO. 1, BN.2020/No.113, jdih.kejaksaan.go.id : 4 hlm.
Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia TENTANG Pedoman Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 11 Februari 2020. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-017/A/JA/12/2016 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Jaksa pada Kejaksaan Republik Indonesia;\n2. Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-145/A/JA/02/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia diterbitkan sebagai bentuk penghargaan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil (PNS), serta untuk mendorong peningkatan kinerja dan pengabdian mereka. Peraturan ini bertujuan memberikan kepastian terkait waktu dan persyaratan kenaikan pangkat bagi PNS di lingkungan Kejaksaan.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup sistem kenaikan pangkat yang terdiri dari Kenaikan Pangkat Reguler dan Kenaikan Pangkat Pilihan. Kenaikan Pangkat Reguler diberikan kepada PNS yang tidak menduduki Jabatan Struktural atau Jabatan Fungsional, sementara Kenaikan Pangkat Pilihan diberikan kepada PNS yang menduduki Jabatan Struktural atau Jabatan Fungsional, menduduki jabatan tertentu yang pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden, menunjukkan prestasi kerja luar biasa baik, menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara, diangkat menjadi pejabat negara, memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah, melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya menduduki Jabatan Struktural atau Jabatan Fungsional, telah selesai mengikuti atau lulus tugas belajar, dan/atau dipekerjakan atau ditugaskas secara penuh di luar Kejaksaan yang diangkat dalam jabatan pimpinan yang telah ditetapkan persamaan eselonnya atau Jabatan Fungsional.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur pejabat yang berwenang menetapkan kenaikan pangkat, pejabat pengusul, tata cara pengajuan usul kenaikan pangkat, serta kelengkapan administrasi yang diperlukan dalam proses kenaikan pangkat.

","transitional_provisions","Pada saat Peraturan Kejaksaan ini berlaku semua ketentuan yang mengatur mengenai kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kejaksaan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Kejaksaan ini.","sanctions","(-)","revokes",[96,101],{"_97":98,"_99":100},"text","Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-017/A/JA/12/2016 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Jaksa pada Kejaksaan Republik Indonesia","link","",{"_97":102,"_99":100},"Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-145/JA/02/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri SIpil di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[113],{"_97":114,"_99":115,"_36":116},"Peraturan Kejaksaan No. 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia","https://peraturan.bpk.go.id/Details/325930/peraturan-kejaksaan-no-3-tahun-2025","11b3bf02-8f36-4d37-ab2b-7ccf52111f56","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

ATTORNEY GENERAL
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE ATTORNEY GENERAL OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 1 OF 2020
CONCERNING
GUIDELINES FOR PROMOTION OF CIVIL SERVANTS
WITHIN THE ATTORNEY GENERAL'S OFFICE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE ATTORNEY GENERAL OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that promotion is a form of appreciation in the context of career development for work performance and dedication of Civil Servants and as an incentive for employees to continue to improve their work performance and dedication;
that the Regulation of the Attorney General of the Republic of Indonesia concerning Promotion of Civil Servants Holding Structural and Functional Positions of Prosecutor at the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia and the Decree of the Attorney General of the Republic of Indonesia concerning Guidelines for the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ed5e1b87-371f-4a8f-8f4c-d15f8789b212","actionData","errors"]