[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ed3e50b9-5bd2-4e83-959e-844597e6029b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Utara Nomor 13 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan Pasar","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Utara Nomor 13 Tahun 2015","number","13","year","2015","published_date","2015-07-28","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Buton Utara","place_of_enactment","Buranga","theme","Retribusi Pelayanan Pasar","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pasar
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD. 2015 /No. 13 , LL 18 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pelayanan Pasar
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan \r\npemanfaatan dalam pemanfaatan fasilitas pasar dan \r\nmeningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka perlu \r\ndipungut dan diatur Retribusi Pasar ;\r\nb. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud \r\nhuruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan \r\nDaerah; \n 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab \r\nUndang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);\r\n2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis \r\nMengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);\r\n3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang \r\nPenyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi \r\nKolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nTahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Nomor 3851);\r\n4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang \r\nPerimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nTahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Nomor 4438) ;\r\n5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang \r\nPembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi \r\nTenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 \r\nNomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4690);\r\n6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan \r\nRuang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 \r\nNomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nNomor 4725) ; \r\n7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak \r\nDaerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2000, Nomor 130, Tambahan Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5049) ;\r\n8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang \r\nPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, \r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor \r\n5058);\r\n9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang \r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nTahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah \r\ndengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang \r\nPerubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun \r\n2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);\r\n10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang \r\nKoordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, \r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nNomor 3373); \r\n11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014\r\ntentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32) ;12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang \r\nPembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah \r\nKabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten \r\nButon Utara Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah \r\ndiubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 \r\ntentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun \r\n2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas \r\nDaerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah \n PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN \r\nPASAR. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2015. \n Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n 18 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Buton Utara. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan pemanfaatan fasilitas pasar dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tujuannya adalah untuk memberikan kontribusi pada Pemerintah Daerah, mendukung pelaksanaan otonomi daerah, dan meningkatkan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi pasar.\n\nKetentuan substansial mencakup:\n- Nama retribusi adalah Retribusi Pelayanan Pasar, yang dipungut atas jasa pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana oleh Pemerintah Daerah berupa halaman/pelataran, los, dan/atau kios yang khusus disediakan untuk pedagang.\n- Obyek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana oleh Pemerintah Daerah.\n- Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan penyediaan fasilitas pasar.\n- Retribusi Pasar digolongkan sebagai retribusi jasa umum.\n- Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas, jenis tempat, dan kelas pasar yang digunakan.\n- Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas (halaman/pelataran, los, atau kios), luas lokasi, dan jangka waktu pemakaian. Besarnya tarif dicantumkan dalam Lampiran Peraturan Daerah.\n- Masa Retribusi adalah jangka waktu 1 (satu) bulan atau ditetapkan lain oleh Bupati.\n- Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.","transitional_provisions","(-)","sanctions","Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.","revokes",[],"revoked_by",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","PERDA Kab. Buton Utara No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/278192/perda-kab-buton-utara-no-1-tahun-2024","3a61b0ac-615c-4b7b-ac93-4065ed2c6213","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
NORTH BUTON REGENCY YEAR 2015 NUMBER 13

REGIONAL REGULATION OF NORTH BUTON REGENCY
NUMBER 13 OF 2015
CONCERNING
MARKET SERVICE RETRIBUTION

LEGAL AND ORGANIZATION SECTION
REGIONAL SECRETARIAT OF NORTH BUTON REGENCY
YEAR 2015

REGENT OF NORTH BUTON
SOUTHEAST SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF NORTH BUTON REGENCY
NUMBER 13 OF 2015
CONCERNING
MARKET SERVICE RETRIBUTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF NORTH BUTON,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that in order to improve the quality of service in the utilization of market facilities and increase Regional Original Income, it is necessary to collect and regulate Market Retribution; \n that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to regulate and stipulate it by a Regional Regulation; \n \n
In view of:	\n \n Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (State

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ed3e50b9-5bd2-4e83-959e-844597e6029b","actionData","errors"]