[{"_1":2,"_129":-5,"_130":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ec3914cf-26d9-4be4-9c8e-d26454a5aa6c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_125":126,"_127":128},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":-5,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":-5,"_123":124},"title","Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor Manajemen Aparatur Sipil Negara","short_title","Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2022","number","5","year","2022","published_date","2022-02-07","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","b16f1be3-2e9a-4e5a-b246-83ed9682aa80","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Badan Kepegawaian Negara","short_name","Peraturan BKN","subjects",[67,70,73],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"0a3cfb9e-6846-4d36-871c-dcb4bee3509a","Profesi & Sertifikasi Keahlian",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara",{"_6":74,"_54":75,"_56":-5},"52ab02bc-b4c7-47db-becc-c90c58185c43","Standar & Pedoman Teknis","tags",[],"location","Badan Kepegawaian Negara","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pedoman Penyusunan Kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor Manajemen Aparatur Sipil Negara","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2022
Peraturan Badan Kepegawaian Negara NO. 5, BN.2022/No.152; PERATURAN GO.ID: 15 HLM
Peraturan Badan Kepegawaian Negara TENTANG Pedoman Penyusunan Kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor Manajemen Aparatur Sipil Negara
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2022. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 179).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Badan Kepegawaian Negara ini mengatur tentang pedoman penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan kesesuaian jumlah Jabatan Fungsional Auditor Manajemen ASN dengan beban kerja dan kebutuhan organisasi pada instansi pembina. Tujuannya adalah untuk memberikan acuan bagi instansi pembina dalam menyusun kebutuhan setiap jenjang Jabatan Fungsional Auditor Manajemen ASN.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi prinsip-prinsip penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor Manajemen ASN, tugas, jenjang, dan kedudukan Jabatan Fungsional Auditor Manajemen ASN, serta tahapan penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor Manajemen ASN. Tahapan tersebut meliputi penghitungan, pengusulan, verifikasi dan validasi, penetapan, dan pelaporan kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor Manajemen ASN.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur tentang standar kemampuan rata-rata (SKR) dan persentase kontribusi dalam penghitungan kebutuhan jabatan, serta volume beban kerja yang mempertimbangkan jumlah ASN yang dikelola, ruang lingkup tugas organisasi, dan kompleksitas audit manajemen ASN. Unit kerja pengusul kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor Manajemen ASN harus menyampaikan usulan beserta kelengkapannya kepada Kepala BKN melalui Kepala Pusbin JFK.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku usulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor Manajemen ASN yang sedang diproses atau telah mendapatkan rekomendasi dari pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pembinaan manajemen kepegawaian pada BKN tetap diproses berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2012 Tentang Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian dan Angka Kreditnya sampai dengan diterbitkannya penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor Manajemen ASN oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.","sanctions","(-)","revokes",[98],{"_99":100,"_101":102,"_36":103},"text","Perka BKN No. 4 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian dan Angka Kreditnya","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/141587/perka-bkn-no-4-tahun-2013","9705064e-d652-4f7a-aee7-eb149f0a1ed8","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE STATE CIVIL SERVICE AGENCY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 5 OF 2022
ON
GUIDELINES FOR THE PREPARATION OF FUNCTIONAL POSITION NEEDS
MANAGEMENT AUDITOR OF STATE CIVIL APPARATUS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

HEAD OF THE STATE CIVIL SERVICE AGENCY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that in order to realize the suitability of the number of Management Auditor Functional Positions of the State Civil Apparatus with the workload and organizational needs in the supervisory agency, guidelines for preparing the needs of the Management Auditor Functional Position of the State Civil Apparatus are needed;
that the guidelines for preparing the needs of the Management Auditor Functional Position of the State Civil Apparatus become a reference for the supervisory agency in preparing the needs of each level of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ec3914cf-26d9-4be4-9c8e-d26454a5aa6c","actionData","errors"]