[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ec17bc03-7468-4ca1-92b3-66025576eb7b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum","short_title","Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023","number","3","year","2023","published_date","2023-03-28","effective_date","2023-03-31","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","57fa4213-4389-455a-8429-0d46f0ce534a","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum","short_name","Peraturan Bawaslu","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"e92e83d5-daaa-47f5-a181-544e66207d3c","Politik & Pemilihan Umum","tags",[],"location","Badan Pengawas Pemilihan Umum","place_of_enactment","Jakarta","theme","Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

sentra penegakan hukum terpadu - pemilhan umum
2023
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum NO. 3, BN 2023 (292) : 22 Halaman, jdih.bawaslu.go.id
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum TENTANG Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum
ABSTRAK:	\n \n Untuk menciptakan ektifitas penanganan tindak pidana pemilihan umum, perlu dilakukan penyusaian terhadap pengaturan mengenai teknis penanganan tindak pidana pemilihan umum oleh sentra penegakan hukum terpadu. \n Dasar hukum Peraturan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 68 Tahun 2018; Peraturan Bawaslu No. 1 Tahun 2021; Peraturan Bawaslu No. 3 Tahun 2022 \n Peraturan ini mengatur tentang sentra penegakan hukum terpadu pemilihan umum dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Penanganan Tindak Pidana Pemilu dilaksanakan dalam satu atap secara terpadu oleh Gakkumdu. Gakkumdu terdiri atas: 1) Gakkumdu pusat; 2) Gakkumdu provinsi; 3) Gakkumdu kabupaten/kota; dan 4) Gakkumdu luar negeri. Gakkumdu pusat, Gakkumdu provinsi, dan Gakkumdu kabupaten/kota dibentuk sejak tahapan Pemilu dimulai atau paling lambat sejak tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu dimulai. Sedangkan Gakkumdu luar negeri dibentuk sejak Panwaslu LN dilantik atau paling lambat sejak tahapan kampanye Pemilu dimulai. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2023. \n Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1566), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n Lampiran file: 33 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1566).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini mengatur tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum. Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum Tindak Pidana Pemilu yang terdiri atas unsur Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan. Pembentukan Gakkumdu dilakukan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan luar negeri. Gakkumdu bertugas menangani dugaan Tindak Pidana Pemilu secara terpadu.

Struktur organisasi Gakkumdu terdiri atas penasihat, pembina, koordinator, dan anggota. Sekretariat Gakkumdu melekat pada Sekretariat Jenderal Bawaslu, sekretariat Bawaslu Provinsi, sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan sekretariat Panwaslu LN dan Sekretariat Jenderal Bawaslu untuk Gakkumdu luar negeri. Masa tugas Gakkumdu berakhir setelah selesainya tahapan Pemilu, namun dapat diperpanjang jika penanganan perkara belum selesai.

Penanganan Tindak Pidana Pemilu meliputi kajian pelanggaran Pemilu, penyelidikan, rapat pleno pengawas Pemilu, penerusan laporan, penyidikan, praperadilan, penuntutan, dan pelaksanaan putusan. Administrasi Gakkumdu mencakup dokumen dalam proses penerimaan laporan, penanganan pelanggaran, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pelaksanaan putusan, dan upaya hukum. Gakkumdu juga melakukan pelatihan, sosialisasi, publikasi, dan konsultasi terkait penanganan Tindak Pidana Pemilu. Supervisi dan pembinaan dilakukan oleh Gakkumdu pusat dan provinsi, serta pelaporan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu secara berjenjang. Peraturan ini juga mengatur tentang penghargaan bagi Penyidik dan Penuntut Umum yang berprestasi, serta pendanaan operasional Gakkumdu yang bersumber dari anggaran Bawaslu.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Gakkumdu pusat, Gakkumdu provinsi, Gakkumdu kabupaten/kota, dan Gakkumdu luar negeri yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1566) tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan masa tugasnya berakhir.\n2. Penanganan dugaan Tindak Pidana Pemilu yang sudah diregistrasi pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku tetap dilanjutkan penanganannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1566).","sanctions","(-)","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","Peraturan Bawaslu No. 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/176662/peraturan-bawaslu-no-31-tahun-2018","2d3da02d-f244-4f66-b95b-d93e0e451465","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GENERAL ELECTION SUPERVISORY AGENCY

REGULATION OF THE GENERAL ELECTION SUPERVISORY AGENCY

NUMBER 3 OF 2023

INTEGRATED LAW ENFORCEMENT CENTER FOR GENERAL ELECTIONS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

CHAIRMAN OF THE GENERAL ELECTION SUPERVISORY AGENCY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering :

that in order to create effectiveness in handling criminal acts of general elections, it is necessary to adjust the arrangements regarding the technical handling of criminal acts of general elections by the integrated law enforcement center;
that based on the evaluation of handling criminal acts of general elections in the implementation of the 2019 general election, the provisions in the General Election Supervisory Agency Regulation Number 31 of 2018 on the Integrated Law Enforcement Center are no longer in accordance with developments and legal needs, so it needs to be replaced;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ec17bc03-7468-4ca1-92b3-66025576eb7b","actionData","errors"]