[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ebd50d47-ff36-454c-8c1c-10a900538cab","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2011","number","5","year","2011","published_date","2011-03-21","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"4d737c56-8459-4de6-aa6c-23f2dd6edff8","Pertambangan & Sumber Energi","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Karanganyar","place_of_enactment","Karanganyar","theme","Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pengelolaan-pertambangan-mineral-batubara
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2011/No.5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa bahan galian pertambangan mineral dan batubara\r\nyang terkandung dalam wilayah administrasi Kabupaten\r\nKaranganyar merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa\r\ndan merupakan potensi sumber daya yang tidak dapat\r\ndiperbaharui, sehingga pengelolaannya perlu dilakukan\r\nsecara berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab\r\ndan berkelanjutan, serta pemanfaatannya ditujukan untuk\r\nsebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat ;\r\nb. bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk\r\nmelakukan pengelolaan pertambangan umum yang meliputi\r\nkebijakan perencanaan, pengaturan, pengurusan,\r\npembinaan, pengawasan dan pengembangan;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah\r\ntentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara. \n Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan\r\nUndang-Undang Nomor 19 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana\r\ntelah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang\r\nNomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010. \n Peraturan ini mengatur pengelolaan seluruh tahapan kegiatan dalam rangka\r\npenelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral yang meliputi penyelidikan\r\numum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan\r\ndan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca\r\ntambang senyawa an-organik yang terbentuk di alam yang memiliki\r\nsifat fisik dan kimia tertentu, serta susunan kristal teratur atau gabungannya\r\nyang membentuk batuan baik dalam bentuk lepas atau padu dan endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara\r\nalamiah dari sisa-sisa tumbuhan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 2011. \n 61 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara dibentuk dengan tujuan untuk mengelola pertambangan mineral dan batubara secara berdaya guna, berhasil guna, dan berkelanjutan demi kesejahteraan rakyat. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam pengelolaan pertambangan umum yang meliputi perencanaan, pengaturan, pengurusan, pembinaan, pengawasan, dan pengembangan.

Peraturan ini mengatur berbagai aspek pengelolaan pertambangan, termasuk kewenangan Bupati dalam pemberian izin usaha pertambangan (IUP) dan izin pertambangan rakyat (IPR), pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan. Selain itu, diatur pula mengenai pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat, inventarisasi, penyelidikan, penelitian, pengelolaan informasi geologi, pembinaan dan pengawasan reklamasi lahan pascatambang, serta penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara.

Ketentuan substansial mencakup wilayah pertambangan (WP) yang terdiri dari wilayah usaha pertambangan (WUP), wilayah pertambangan rakyat (WPR), dan wilayah pencadangan negara (WPN). Peraturan ini juga mengatur tahapan perencanaan WP, inventarisasi potensi pertambangan, dan penyelidikan serta penelitian pertambangan. Selanjutnya, diatur mengenai penetapan WIUP, kriteria WPR, delineasi zonasi untuk WIUP operasi produksi dalam kawasan lindung, pengelolaan data dan informasi, serta sistem informasi geografis.

Usaha pertambangan dilakukan berdasarkan IUP atau IPR yang diberikan setelah memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial. IUP diberikan melalui tahapan pemberian WIUP dan IUP, yang meliputi IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi. Peraturan ini juga mengatur hak dan kewajiban pemegang IUP, penciutan wilayah IUP, penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan, berakhirnya IUP, usaha jasa pertambangan, penggunaan tanah untuk kegiatan operasi produksi, peningkatan nilai tambah, pengolahan dan pemurnian mineral dan batubara, divestasi saham pemegang IUP yang sahamnya dimiliki oleh asing, tata cara penyampaian laporan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar WIUP, pembinaan, pengawasan, dan perlindungan masyarakat.

","transitional_provisions","1. Izin usaha pertambangan umum yang dikeluarkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap berlaku sampai dengan habis masa berlaku izin.\n2. Pemegang izin usaha pertambangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaporkan izin yang dimilikinya kepada SKPD.","sanctions","1. Bupati berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP atau IPR atas pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini.\n2. Sanksi administratif dapat berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, atau pencabutan IUP/IPR.\n3. Pelanggaran terhadap peraturan ini juga dapat dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.","revokes",[],"revoked_by",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","PERDA Kab. Karanganyar No. 6 Tahun 2015 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/266721/perda-kab-karanganyar-no-6-tahun-2015","5ed3a5e2-c4b2-4923-84a5-20558b0fb40f","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF KARANGANYAR REGENCY
NUMBER 5 OF 2011
CONCERNING
MANAGEMENT OF MINERAL AND COAL MINING

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KARANGANYAR,

\n\n \n \n

Considering:

that the excavated mineral and coal materials contained within the administrative region of Karanganyar Regency are a gift from God Almighty and constitute a potential mineral resources that cannot be renewed, so that their management needs to be carried out efficiently, effectively, responsibly and sustainably, and their utilization is intended to maximize the welfare of the people;
that the Regional Government has the authority in the management of general mining which includes planning, regulation, management, guidance, supervision and development policies;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ebd50d47-ff36-454c-8c1c-10a900538cab","actionData","errors"]