Untuk pengalaman terbaik, bukaVeritaskdi desktop Anda.

Free Trial aktif — Akses penuh AIYU selama 7 hari, tanpa kartu kredit.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2023

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan

Juga dikenal sebagai: Permen LHK 7/2023 · Permen LHK No. 7 Tahun 2023 · Permen LHK Nomor 7 Tahun 2023

Status:
Tidak Berlaku
Tanggal Berlaku:15 Juni 2023Tanggal Penetapan:14 Juni 2023
KehutananPenerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)Karbon

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.68/MENHUT-II/2008 tentang Penyelenggaraan Demonstration Activities Pengurangan Emisi Karbon dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94); 2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/MENHUT-II/2012 tentang Penyelenggaraan Karbon Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 458); 3. Peraturan Menteri Kehutanan P.50/MENHUT-II/2014 tentang Perdagangan Sertifikat Penurunan Emisi Karbon Hutan Indonesia atau Indonesia Certified Emission Reduction (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 989).

Peraturan Menteri ini mengatur tata cara perdagangan karbon di sektor kehutanan sebagai upaya pengendalian Emisi GRK dan pencapaian target NDC sektor kehutanan. Aksi mitigasi perubahan iklim meliputi pengurangan Emisi GRK serta penyimpanan dan/atau penyerapan karbon hutan, yang dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti pengurangan deforestasi dan degradasi hutan, pembangunan hutan tanaman, pengelolaan hutan lestari, rehabilitasi, restorasi gambut, perbaikan tata air gambut, rehabilitasi mangrove, aforestasi pada kawasan bekas tambang, pembangunan persemaian permanen, rehabilitasi tanaman, konservasi keanekaragaman hayati, perhutanan sosial, pendampingan pada hutan adat, introduksi replikasi ekosistem, pembangunan ruang terbuka hijau, ekoriparian, serta pengawasan dan penegakan hukum. Perdagangan karbon dilakukan pada sub sektor kehutanan dan sub sektor pengelolaan gambut dan mangrove, mencakup berbagai areal seperti kawasan hutan negara, areal kerja perizinan, kawasan hutan adat, hutan hak, dan hutan negara yang bukan merupakan Kawasan Hutan.

Mekanisme perdagangan karbon meliputi Perdagangan Emisi dan Offset Emisi GRK. Perdagangan Emisi dilakukan melalui penyusunan peta jalan, penetapan cadangan pengurangan emisi, penetapan PTBAE, penentuan kuota, pengukuran emisi aktual, penyampaian dan verifikasi laporan PTBAE, serta pelaksanaan perdagangan emisi. Offset Emisi GRK dilakukan melalui penyusunan peta jalan, penetapan cadangan pengurangan emisi, penetapan Baseline Emisi GRK, penetapan target pengurangan emisi, penyusunan dan validasi DRAM, laporan hasil validasi, laporan pelaksanaan aksi mitigasi, verifikasi laporan, penyusunan laporan hasil verifikasi, pembentukan tim MRV, dan penerbitan SPE-GRK.

Pungutan atas karbon sektor Kehutanan dilakukan dalam bentuk pungutan negara lainnya berupa penerimaan negara bukan pajak pemanfaatan hutan atas kegiatan penyerapan karbon dan/atau penyimpanan karbon yang diperoleh dari transaksi perdagangan Offset Emisi GRK atau transaksi Perdagangan Emisi.

1. Pelaksana Offset Emisi GRK di Kawasan Hutan yang tidak menyusun rencana Aksi Mitigasi Perubahan Iklim di dalam dokumen perencanaan usaha pemanfaatan hutan dikenakan sanksi administratif. 2. Pelaku Usaha Perdagangan Karbon pada hutan lindung dan hutan produksi yang dilakukan oleh pemegang PBPH yang tidak menyampaikan laporan kegiatan usahanya secara periodik setiap bulan dikenai sanksi administratif.