[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","754d607f-77f0-4da9-9b16-e47b5a6acc2b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Melalui \r\nOffset Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan","short_title","Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026","number","6","year","2026","published_date","2026-04-06","effective_date","2026-04-13","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","719e38b1-6306-47ad-9af4-fbafa83915be","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Kehutanan","short_name","Permenhut","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"2046c88d-3728-4a97-b2e9-9d3d5f655e17","Kehutanan & Perkebunan","tags",[],"location","Kementerian Kehutanan","place_of_enactment","","theme","Tata Cara Perdagangan Karbon Melalui \r\nOffset Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

emisi-kehutanan
2026
Peraturan Menteri Kehutanan NO. 6, BN.2026 (238)/26 hlm; peraturan.go.id
Peraturan Menteri Kehutanan TENTANG Tata Cara Perdagangan Karbon Melalui \r\nOffset Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan\r\n
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64, Pasal 68 \r\nayat (4), Pasal 76 ayat (4), Pasal 86, dan Pasal 94 ayat (6)\r\nPeraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang\r\nPenyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan\r\nPengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional, perlu\r\nmenetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Tata Cara\r\nPerdagangan Karbon Melalui Offset Emisi Gas Rumah Kaca\r\nSektor Kehutanan \n Dasar hukum Peraturan ini adalah Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara; Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan; Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional; dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan. \n Peraturan ini mengatur tentang Perdagangan Karbon melalui sektor kehutanan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal 13 April 2026. \n Peraturan\r\nMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 \r\nTahun 2023 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Sektor\r\nKehutanan \n 26 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 457).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026 ditetapkan sebagai pedoman operasional dalam penyelenggaraan perdagangan karbon melalui mekanisme offset emisi gas rumah kaca (GRK) di sektor kehutanan. Kebijakan ini bertujuan untuk mengimplementasikan instrumen nilai ekonomi karbon (NEK) guna mendukung pencapaian target Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia melalui aksi mitigasi perubahan iklim yang terukur, transparan, dan akuntabel.

Secara substansial, peraturan ini mengatur kewenangan Menteri Kehutanan dalam menyusun peta jalan perdagangan karbon yang memuat target pengurangan emisi dan serapan karbon pada kawasan hutan. Pelaku usaha yang dapat terlibat dalam perdagangan karbon meliputi pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, masyarakat hukum adat, pemegang registrasi hutan hak, serta pemegang perizinan berusaha pemanfaatan jasa lingkungan karbon (PB-PJL Karbon). Pelaku usaha diwajibkan memiliki unit karbon, baik berupa Sertifikat Pengurangan Emisi (SPE) GRK yang diterbitkan melalui rekomendasi Menteri maupun unit karbon non-SPE yang diterbitkan oleh standar internasional.

Peraturan ini juga menetapkan kewajiban bagi pelaku usaha untuk menyusun Dokumen Rancangan Aksi Mitigasi (DRAM) atau Dokumen Perencanaan Proyek (DPP), melakukan validasi dan verifikasi oleh lembaga independen, serta menerapkan prinsip perlindungan sosial, lingkungan, dan tata kelola. Selain itu, diatur pula mekanisme perdagangan karbon berbasis yurisdiksi yang dilakukan oleh Menteri atau gubernur, serta kewajiban pemenuhan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas transaksi perdagangan karbon tersebut.

","transitional_provisions","1. Perdagangan Karbon melalui Offset Emisi GRK sektor Kehutanan tetap menggunakan peta jalan sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1027/MENLHK/PHL/KUM.1/9/2023 sampai peta jalan baru ditetapkan. 2. Pencatatan DRAM dan/atau DPP dilakukan melalui sistem elektronik di Kementerian sampai SRUK beroperasi penuh. 3. Penanggung jawab Aksi Mitigasi yang sedang dalam tahap validasi, pelaksanaan, verifikasi, atau pelaporan, serta yang telah memiliki Unit Karbon namun belum bertransaksi, wajib melaporkan kegiatannya kepada Menteri paling lambat 6 bulan sejak peraturan diundangkan. 4. Lembaga yang ditunjuk Menteri atau gubernur dapat melakukan perdagangan karbon hasil aksi mitigasi berbasis yurisdiksi atau kelebihan unit karbon dari mekanisme Pembayaran Berbasis Kinerja sampai ketentuan mengenai aksi mitigasi berbasis yurisdiksi diundangkan.","sanctions","1. Pemohon yang sedang dikenakan sanksi administratif tidak dapat mengajukan permohonan rekomendasi penerbitan SPE GRK sampai sanksi tersebut dicabut. 2. Riwayat kepatuhan dan sanksi administratif menjadi salah satu objek pemeriksaan dalam proses permohonan rekomendasi penerbitan unit karbon.","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","Permen LHK No. 7 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/254282/permen-lhk-no-7-tahun-2023","eb9b3706-c21c-4969-b5aa-b0a700da1d01","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

REGULATION OF THE MINISTER OF FORESTRY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 6 OF 2026
CONCERNING
PROCEDURES FOR CARBON TRADING THROUGH GREENHOUSE GAS EMISSION OFFSETS IN THE FORESTRY SECTOR

BY THE GRACE OF THE ONE ALMIGHTY GOD

MINISTER OF FORESTRY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering :

that to implement the provisions of Article 64, Article 68 paragraph (4), Article 76 paragraph (4), Article 86, and Article 94 paragraph (6) of Presidential Regulation Number 110 of 2025 concerning the Implementation of Carbon Pricing Instruments

","pdf_url","/proxy/pdf?id=754d607f-77f0-4da9-9b16-e47b5a6acc2b","actionData","errors"]