di desktop Anda.Free Trial aktif — Akses penuh AIYU selama 7 hari, tanpa kartu kredit.
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Melalui Offset Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan
Juga dikenal sebagai: Permenhut 6/2026 · Permenhut No. 6 Tahun 2026 · Permenhut Nomor 6 Tahun 2026
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026 ditetapkan sebagai pedoman operasional dalam penyelenggaraan perdagangan karbon melalui mekanisme offset emisi gas rumah kaca (GRK) di sektor kehutanan. Kebijakan ini bertujuan untuk mengimplementasikan instrumen nilai ekonomi karbon (NEK) guna mendukung pencapaian target Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia melalui aksi mitigasi perubahan iklim yang terukur, transparan, dan akuntabel.
Secara substansial, peraturan ini mengatur kewenangan Menteri Kehutanan dalam menyusun peta jalan perdagangan karbon yang memuat target pengurangan emisi dan serapan karbon pada kawasan hutan. Pelaku usaha yang dapat terlibat dalam perdagangan karbon meliputi pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, masyarakat hukum adat, pemegang registrasi hutan hak, serta pemegang perizinan berusaha pemanfaatan jasa lingkungan karbon (PB-PJL Karbon). Pelaku usaha diwajibkan memiliki unit karbon, baik berupa Sertifikat Pengurangan Emisi (SPE) GRK yang diterbitkan melalui rekomendasi Menteri maupun unit karbon non-SPE yang diterbitkan oleh standar internasional.
Peraturan ini juga menetapkan kewajiban bagi pelaku usaha untuk menyusun Dokumen Rancangan Aksi Mitigasi (DRAM) atau Dokumen Perencanaan Proyek (DPP), melakukan validasi dan verifikasi oleh lembaga independen, serta menerapkan prinsip perlindungan sosial, lingkungan, dan tata kelola. Selain itu, diatur pula mekanisme perdagangan karbon berbasis yurisdiksi yang dilakukan oleh Menteri atau gubernur, serta kewajiban pemenuhan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas transaksi perdagangan karbon tersebut.