Untuk pengalaman terbaik, bukaVeritaskdi desktop Anda.

Free Trial aktif — Akses penuh AIYU selama 7 hari, tanpa kartu kredit.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Melalui Offset Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan

Juga dikenal sebagai: Permenhut 6/2026 · Permenhut No. 6 Tahun 2026 · Permenhut Nomor 6 Tahun 2026

Status:
Berlaku
Tanggal Berlaku:13 April 2026Tanggal Penetapan:6 April 2026
KehutananLingkungan Hidup, Sosial, & Tata Kelola (ESG)Karbon

Informasi

TipePeraturan Menteri Kehutanan
TemaTata Cara Perdagangan Karbon Melalui Offset Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan
LokasiKementerian Kehutanan
Tanggal Berlaku13 April 2026
Tanggal Penetapan06 April 2026

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 457).

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026 ditetapkan sebagai pedoman operasional dalam penyelenggaraan perdagangan karbon melalui mekanisme offset emisi gas rumah kaca (GRK) di sektor kehutanan. Kebijakan ini bertujuan untuk mengimplementasikan instrumen nilai ekonomi karbon (NEK) guna mendukung pencapaian target Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia melalui aksi mitigasi perubahan iklim yang terukur, transparan, dan akuntabel.

Secara substansial, peraturan ini mengatur kewenangan Menteri Kehutanan dalam menyusun peta jalan perdagangan karbon yang memuat target pengurangan emisi dan serapan karbon pada kawasan hutan. Pelaku usaha yang dapat terlibat dalam perdagangan karbon meliputi pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, masyarakat hukum adat, pemegang registrasi hutan hak, serta pemegang perizinan berusaha pemanfaatan jasa lingkungan karbon (PB-PJL Karbon). Pelaku usaha diwajibkan memiliki unit karbon, baik berupa Sertifikat Pengurangan Emisi (SPE) GRK yang diterbitkan melalui rekomendasi Menteri maupun unit karbon non-SPE yang diterbitkan oleh standar internasional.

Peraturan ini juga menetapkan kewajiban bagi pelaku usaha untuk menyusun Dokumen Rancangan Aksi Mitigasi (DRAM) atau Dokumen Perencanaan Proyek (DPP), melakukan validasi dan verifikasi oleh lembaga independen, serta menerapkan prinsip perlindungan sosial, lingkungan, dan tata kelola. Selain itu, diatur pula mekanisme perdagangan karbon berbasis yurisdiksi yang dilakukan oleh Menteri atau gubernur, serta kewajiban pemenuhan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas transaksi perdagangan karbon tersebut.

1. Perdagangan Karbon melalui Offset Emisi GRK sektor Kehutanan tetap menggunakan peta jalan sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1027/MENLHK/PHL/KUM.1/9/2023 sampai peta jalan baru ditetapkan. 2. Pencatatan DRAM dan/atau DPP dilakukan melalui sistem elektronik di Kementerian sampai SRUK beroperasi penuh. 3. Penanggung jawab Aksi Mitigasi yang sedang dalam tahap validasi, pelaksanaan, verifikasi, atau pelaporan, serta yang telah memiliki Unit Karbon namun belum bertransaksi, wajib melaporkan kegiatannya kepada Menteri paling lambat 6 bulan sejak peraturan diundangkan. 4. Lembaga yang ditunjuk Menteri atau gubernur dapat melakukan perdagangan karbon hasil aksi mitigasi berbasis yurisdiksi atau kelebihan unit karbon dari mekanisme Pembayaran Berbasis Kinerja sampai ketentuan mengenai aksi mitigasi berbasis yurisdiksi diundangkan.

1. Pemohon yang sedang dikenakan sanksi administratif tidak dapat mengajukan permohonan rekomendasi penerbitan SPE GRK sampai sanksi tersebut dicabut. 2. Riwayat kepatuhan dan sanksi administratif menjadi salah satu objek pemeriksaan dalam proses permohonan rekomendasi penerbitan unit karbon.