[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","eb05b47a-0236-4e24-921a-79a40f0dee28","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":82,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjarbaru Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru Nomor 15 Tahun 2019","number","15","year","2019","published_date","2019-11-27","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Banjarbaru","place_of_enactment","Banjarbaru","theme","Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

aPBD
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD.2019/NO.15
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1)\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa\r\nkali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015\r\ntentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23\r\nTahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah\r\ndiwajibkan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah\r\ntentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai\r\npenjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada\r\nDewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan waktu yang\r\nditentukan oleh ketentuan Peraturan Perundang-Undangan\r\nuntuk memperoleh persetujuan bersama. \r\nRancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran\r\nPendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan, merupakan perwujudan dari\r\nRencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 yang\r\ndijabarkan kedalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan\r\ndan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang\r\ntelah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan\r\nDewan Perwakilan Rakyat Daerah. \r\nBerdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah\r\ntentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun \r\nAnggaran 2020. \n Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016.\r\n \n Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut : Pendapatan Daerah Rp1.135.572.433.330,00; Belanja Daerah Rp1.250.967.953.350,00; Defisit Rp. (115.395.520.020,00). Pembiayaan Daerah : Penerimaan Rp145.763.448.020,00, Pengeluaran Rp30.367.928.000,00; Jumlah Pembiayaan netto \r\n Rp115.395.520.020,00. Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp 0,00.\r\n\r\n\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2019. \n Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja\r\nDaerah Tahun Anggaran 2020 diatur dalam Peraturan Walikota.\r\n \n 8 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Banjarbaru untuk Tahun Anggaran 2020. APBD terdiri dari pendapatan daerah sebesar Rp1.135.572.433.330,00, belanja daerah sebesar Rp1.250.967.953.350,00, sehingga terdapat defisit sebesar Rp. (115.395.520.020,00). Pembiayaan daerah mencakup penerimaan sebesar Rp145.763.448.020,00 dan pengeluaran sebesar Rp30.367.928.000,00, menghasilkan pembiayaan netto sebesar Rp115.395.520.020,00.

\n\n

Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. PAD mencakup hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Lain-lain pendapatan daerah yang sah mencakup pendapatan hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, serta bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

\n\n

Belanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung mencakup belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa, serta belanja tidak terduga. Belanja langsung mencakup belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal.

\n\n

Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan mencakup Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah. Pengeluaran mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok hutang, dan piutang daerah.

\n","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[100],{"_101":102,"_103":104,"_36":105},"text","PERDA Kota Banjarbaru No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/190040/perda-kota-banjarbaru-no-3-tahun-2020","a72325b6-80d2-4cc7-8bca-e1ff138ec020","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF BANJARBARU
SOUTH KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF BANJARBARU CITY
NUMBER 15 OF 2019
ABOUT
REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET
FISCAL YEAR 2020

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BANJARBARU,

Considering:

that to implement the provisions of Article 311 paragraph (1) of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government as amended several times, most recently by Law Number 9 of 2015 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, the head of the region is required to submit a Draft Regional Regulation concerning the Regional Revenue and Expenditure Budget accompanied by explanations and supporting documents to the Regional House of Representatives in accordance with the time specified by the provisions of the Laws and Regulations to obtain joint approval;
that the Draft Regional Regulation concerning the Regional Revenue and Expenditure Budget submitted as

","pdf_url","/proxy/pdf?id=eb05b47a-0236-4e24-921a-79a40f0dee28","actionData","errors"]