[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","eab4f56b-1f8e-4dd8-9c70-c07e7cf28a1a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Higiene Sanitasi di Tempat Pengelolaan Makanan dan Tempat Umum","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2023","number","8","year","2023","published_date","2023-06-21","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Kota Banjar","place_of_enactment","Banjar","theme","Higiene Sanitasi di Tempat Pengelolaan Makanan dan Tempat Umum","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

higiene - sanitasi - di - tempat - pengelolaan - makanan - dan - tempat umum
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD 2023/8
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Higiene Sanitasi di Tempat Pengelolaan Makanan dan Tempat Umum\r\n
ABSTRAK:	\n \n Bahwa pemenuhan pangan yang aman dan bermutu merupakan hak asasi setiap manusia sebagai bentuk perlindungan terhadap makanan dan minuman dari bakteri dan kimia lain memberi landasan arah serta menciptakan kepastian hukum dan sering pertumbuhan kuantitas pelaku usaha makanan dan minuman maka perlu menetapkan Perda tentang Higiene Sanitasi di Tempat Pengelolaan Makanan Dan Minuman. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah Pasal 18 ayat (6) UU Dasar Negara RI Tahun 1945; UU NO. 4 Tahun 1984; UU No. 27 Tahun 2002; UU No. 36 Tahun 2009sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 18 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Thaun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 40 Tahun 1991; PP No. 66 Tahun 2014; PP No. 86 Tahun 2019; Permenkes No. 4 Tahun 2021. \n Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Asas, Laik Higiene Sanitasi, Masa Berlaku, Persyaratan Higiene Sanitasi,Pembinaan Dan Pengawasan, Peran Serta Masyarakat, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2023. \n Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 12 Tahun 2004 dicabut. \n 12 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 12 Tahun 2004 tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Makanan di Tempat Pengelolaan Makanan (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2004 Nomor 12 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 10)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Higiene Sanitasi di Tempat Pengelolaan Makanan dan Tempat Umum bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari makanan dan minuman yang tidak memenuhi persyaratan higiene sanitasi, serta memberikan jaminan akan pangan yang bermutu dan aman untuk dikonsumsi. Latar belakangnya adalah pertumbuhan kuantitas pelaku usaha makanan dan minuman yang memerlukan pengaturan higiene sanitasi yang jelas.

Peraturan ini mengatur mengenai Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Tempat Umum (TU), masa berlaku SLHS, persyaratan higiene sanitasi, pembinaan dan pengawasan, serta peran serta masyarakat. Setiap TPM dan TU wajib memenuhi persyaratan perizinan dan SLHS yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan. Pedagang makanan keliling dikecualikan dari kewajiban memiliki SLHS.

SLHS berlaku selama 3 tahun dan dapat diperbaharui, namun batal jika terjadi pergantian pemilik, pindah lokasi, tutup, atau menyebabkan keracunan makanan/wabah. TPM wajib mempekerjakan Penanggung Jawab yang memiliki pengetahuan higiene sanitasi dan sertifikat pelatihan keamanan pangan. Tenaga Penjamah Makanan wajib berbadan sehat, tidak menderita penyakit menular, dan memiliki sertifikat kursus penjamah makanan, serta melakukan pemeriksaan kesehatan berkala.

TPM harus memenuhi persyaratan higiene sanitasi yang meliputi lokasi dan bangunan, fasilitas sanitasi, dapur, ruang makan dan gudang makanan, bahan makanan dan makanan jadi, pengolahan makanan, penyimpanan, penyajian, dan peralatan yang digunakan. Pemerintah Kota melakukan pembinaan dan pengawasan melalui Dinas Kesehatan, termasuk inspeksi sanitasi, pengambilan sampel, dan analisis laboratorium. Masyarakat berhak berperan serta dalam pengawasan dengan melaporkan pelanggaran kepada Dinas Kesehatan.

","transitional_provisions","1. Setiap kegiatan jasaboga/katering, rumah makan dan restoran, depot air minum, kantin dan Makanan jajanan yang telah memiliki izin usaha atau sudah beroperasi sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya izin dan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.\n2. SLHS dan/atau Rekomendasi yang diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dan tidak memiliki batas masa berlaku, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.\n3. SLHS yang diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dan memiliki batas masa berlaku, tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.","sanctions","1. TPM dan TU yang melanggar ketentuan perizinan dan SLHS dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, pembekuan izin, atau pencabutan izin.\n2. TPM yang tidak mempekerjakan penanggung jawab dengan pengetahuan higiene sanitasi dan sertifikat pelatihan keamanan pangan dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, pembekuan izin, atau pencabutan izin.\n3. Tenaga Penjamah Makanan yang tidak memiliki sertifikat kursus penjamah makanan dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan teguran tertulis.","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96,"_36":97},"text","PERDA Kota Banjar No. 12 Tahun 2004 tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Makanan Di Tempat Pengelolaan Makanan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/234027/perda-kota-banjar-no-12-tahun-2004","d0cbea3d-7cf1-45b7-9545-7aeddc15a375","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF BANJAR
WEST JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF BANJAR CITY
NUMBER 8 OF 2023
ABOUT
HYGIENE AND SANITATION IN FOOD MANAGEMENT FACILITIES
AND PUBLIC PLACES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BANJAR,

Considering:

that fulfilling safe and quality food is a fundamental right of every human being, therefore the public needs to be protected from food and beverages that do not meet the Hygiene and Sanitation requirements managed by catering/catering services, restaurants and eateries, drinking water depots, canteens and snack foods;
that as a form of protection against food and beverages from the dangers of bacteria and other chemical hazards that can make people sick and to provide guarantees to the public regarding quality and safe food for consumption;
that in order to provide a foundation, direction and create legal certainty and along with the growth in the quantity of food and beverage business actors, it is

","pdf_url","/proxy/pdf?id=eab4f56b-1f8e-4dd8-9c70-c07e7cf28a1a","actionData","errors"]