[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ea61c18e-6b67-4edc-b15b-e27f1d6d223e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2017","number","9","year","2017","published_date","2017-03-22","effective_date","2017-04-26","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Banjarnegara","place_of_enactment","Banjarnegara","theme","Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pemberdayaan dan pengembangan koperasi
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD. 2017/No. 9
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan koperasi yang mempunyai kedudukan dan peran strategis untuk meningkatkan perekonomian Daerah, diperlukan peranan Pemerintah Daerah dalam mendorong dan memberi perlindungan serta peluang berusaha yang kondusif agar mampu mewujudkan peran secara optimal dalam pembangunan ekonomi di Daerah maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2016; \n Pengaturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Kelembagaan Koperasi, Modal Koperasi, Pemberdayaan Koperasi, Usaha Koperasi, Penumbuhan Iklim Usaha, Pengembangan Koperasi, Pembiayaan dan Penjaminan, Perlindungan Usaha, Kewajiban, Jaringan Usaha Koperasi, Koordinasi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, Larangan, Monitoring dan Evaluasi, Pembinaan dan Pengawasan, Sanksi, Penyidikan, dan Ketentuan Penutup; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2017. \n 53 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi bertujuan untuk memperkokoh kehidupan berkoperasi dalam tatanan perekonomian daerah untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuannya meliputi menumbuhkan koperasi menjadi usaha yang tangguh dan mandiri, meningkatkan produktivitas dan daya saing, memberi perlindungan dan dukungan usaha, serta menciptakan lapangan kerja.\r\n\r\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup berbagai aspek. Kelembagaan koperasi diatur mulai dari pendirian, pengesahan, keanggotaan, hingga perangkat organisasi seperti rapat anggota, pengurus, dan pengawas. Diatur pula mengenai pembubaran koperasi. Modal koperasi terdiri dari modal sendiri (simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, hibah) dan modal pinjaman (dari anggota, koperasi lain, bank, obligasi, dan sumber lain yang sah). Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk memberdayakan koperasi melalui pendidikan dan pelatihan, fasilitasi akses sumberdaya ekonomi dan pemasaran, serta pembinaan kelembagaan, manajemen, dan usaha.\r\n\r\nRuang lingkup kegiatan yang diatur meliputi jenis usaha koperasi (produsen, konsumen, pemasaran, jasa, simpan pinjam), tahapan usaha, penumbuhan iklim usaha (pendanaan, sarana prasarana, informasi usaha, kemitraan, kesempatan berusaha, promosi dagang, perlindungan usaha, dukungan kelembagaan), pengembangan koperasi (produksi, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi), pembiayaan dan penjaminan, perlindungan usaha, kewajiban koperasi, jaringan usaha koperasi, koordinasi pemberdayaan dan pengembangan koperasi, larangan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan.","transitional_provisions","sanctions","1. Koperasi yang melanggar Pasal 60 dan Pasal 64 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, penghentian kegiatan usaha, pembekuan izin, pencabutan izin, dan denda.\r\n2. Pelanggaran Pasal 64 diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[102],{"_103":104,"_105":106,"_36":107},"text","PERDA Kab. Banjarnegara No. 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/283977/perda-kab-banjarnegara-no-10-tahun-2023","f31b4ed8-9d7c-4a42-951b-846a47e625b0","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF BANJARNEGARA REGENCY
YEAR 2017 NUMBER 9

REGIONAL REGULATION OF BANJARNEGARA REGENCY
NUMBER 9 OF 2017
CONCERNING
EMPOWERMENT AND DEVELOPMENT OF COOPERATIVES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY,

THE REGENT OF BANJARNEGARA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in the context of empowering and developing cooperatives that have a strategic position and role to improve the regional economy, the role of the Regional Government is needed in encouraging and providing protection and conducive business opportunities in order to be able to realize its role optimally in economic development in the Region;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to form a Regional Regulation concerning Empowerment and Development of Cooperatives;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ea61c18e-6b67-4edc-b15b-e27f1d6d223e","actionData","errors"]