[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ea35bf11-d3b5-4fe6-b277-8d279924aa12","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 1957 tentang Menetapkan Undang-Undang Darurat Nomor 14 Tahun 1952 Tentang Perubahan Dan Penambahan Peraturan Pemungutan Pajak Peralihan, Pajak Upah dan Pajak Kekayaan (Lembaran-Negara Tahun 1952 No. 87) Sebagai Undang-Undang","short_title","Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 1957","number","21","year","1957","published_date","1957-01-31","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"a114b473-388e-41c3-a63a-3e9fd9a6a4a3","Ketentuan Perpajakan","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Menetapkan Undang-Undang Darurat Nomor 14 Tahun 1952 Tentang Perubahan Dan Penambahan Peraturan Pemungutan Pajak Peralihan, Pajak Upah dan Pajak Kekayaan (Lembaran-Negara Tahun 1952 No. 87) Sebagai Undang-Undang","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Menetapkan- Undang-Undang- Darurat- Nomor- 14- Tahun- 1952- Tentang- Perubahan- Dan -Penambahan- Peraturan- Pemungutan- Pajak- Peralihan- Pajak -Upah -dan -Pajak Kekayaan Sebagai Undang-Undang
1957
Undang-undang (UU) NO. 21, LN. 1957 No. 41, TLN No. 1327, LL SETNEG : 12 HLM
Undang-undang (UU) TENTANG Menetapkan Undang-Undang Darurat Nomor 14 Tahun 1952 Tentang Perubahan Dan Penambahan Peraturan Pemungutan Pajak Peralihan, Pajak Upah dan Pajak Kekayaan (Lembaran-Negara Tahun 1952 No. 87) Sebagai Undang-Undang\r\n
ABSTRAK:	\n \n bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia, Pemerintah telah menetapkan Undang-undang Darurat tentang perubahan dan penambahan peraturan pemungutan pajak peralihan, pajak upah dan pajak kekayaan (Undang-undang Darurat No. 14 tahun 1952, Lembaran Negara tahun 1952 No. 87); bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai Undang-undang. \n bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia, Pemerintah telah menetapkan Undang-undang Darurat tentang perubahan dan penambahan peraturan pemungutan pajak peralihan, pajak upah dan pajak kekayaan (Undang-undang Darurat No. 14 tahun 1952, Lembaran Negara tahun 1952 No. 87); bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai Undang-undang. \n Pasal I Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat No. 14 tahun 1952 tentang perubahan dan penambahan peraturan pemungutan pajak peralihan, pajak upah dan pajak kekayaan ditetapkan sebagai Undang-undang dengan perubahan-perubahan dan tambahan-tambahan sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal II Ordonansi Pajak Peralihan 1944 (Lembaran Negara No. 17 tahun 1944), sebagaimana ini telah diubah semenjak jadinya, terakhir dengan Undang-undang No. 34 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1953 No. 84) \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Ordonansi Pajak Peralihan 1944 (Lembaran Negara No. 17 tahun 1944), sebagaimana ini telah diubah semenjak jadinya, terakhir dengan Undang-undang No. 34 tahun 1953 \r\n\r\n \n Mengubah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1953;\r\n Diubah dengan Perpu Nomor 16 Tahun 1959; dan\r\n Diubah dengan Perpu Nomor 17 Tahun 1959. \n 31 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Undang-undang Darurat No. 6 tahun 1952 (Lembaran Negara 1952 No. 29)","scope_and_parties","policy_content","Undang-undang ini menetapkan Undang-undang Darurat No. 14 tahun 1952 sebagai undang-undang permanen dengan beberapa perubahan dan penambahan. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk menyesuaikan tarif pajak pendapatan, pajak upah, dan pajak kekayaan dengan kondisi ekonomi saat itu, termasuk penurunan tarif pajak untuk pendapatan rendah dan penyesuaian tarif di daerah kepulauan Riau. Kebijakan ini juga mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pemungutan pajak, serta menetapkan ketentuan baru mengenai penghitungan pajak bagi wajib pajak yang tidak berdomisili di Indonesia tetapi memiliki sumber pendapatan di Indonesia.","transitional_provisions","1. Undang-undang ini berlaku surut hingga 1 Januari 1952, kecuali untuk ketentuan tertentu yang tidak berlaku untuk pajak yang dihitung sebelum tanggal tersebut.\n2. Peraturan dalam Pasal IV tidak berlaku untuk pajak atas upah yang terhutang atau dibayarkan sebelum 1 Januari 1952, kecuali pajak atas upah menurut Pasal 9B ayat 3 dari Ordonnantie op de Loonbelasting.\n3. Untuk pemungutan pajak pendapatan dan pajak kekayaan ataupun pajak upah, peraturan dalam Pasal 11, Pasal IV, dan Pasal V tidak berlaku untuk wajib pajak atau buruh yang berdomisili di wilayah kepulauan Riau pada masa setelah 31 Desember 1952 dan sebelum 1 Januari 1954.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[100],{"_101":102,"_103":104,"_36":105},"text","UU No. 34 Tahun 1953 tentang Penetapan \"Undang-Undang Darurat Nomor 15 Tahun 1951, Penilaian dari Bagian-Bagian Pendapatan dan Kekayaan, Baik yang Diperoleh Maupun yang Berada dalam Uang Asing untuk Pemungutan Pajak Peralihan, Pajak Upah, Pajak Perseroan dan Pajak Kekayaan dan tentang Pengubahan Ordonansi Pajak Peralihan 1944\" (Lembaran-Negara Nomor 87 Tahun 1951) Sebagai Undang-Undang","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/45439/uu-no-34-tahun-1953","50698d36-6080-41c9-a89f-5357af249f6e","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 1957
TENTANG
ΜΕΝΕΤΑΡKAN UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 14 TAHUN 1952
TENTANG PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN PERATURAN PEMUNGUTAN PAJAK
PERALIHAN, PAJAK UPAH DAN PAJAK KEKAYAAN (LEMBARAN-NEGARA
TAHUN 1952 NO. 87) SEBAGAI UNDANG-UNDANG

Presiden Republik Indonesia,

\n \n \n \n \n \n \n \n \n

Menimbang :

bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara
Republik Indonesia, Pemerintah telah menetapkan Undang-undang
Darurat tentang perubahan dan penambahan peraturan pemungutan
pajak peralihan, pajak upah dan pajak kekayaan (Undang-undang
Darurat No. 14 tahun 1952, Lembaran Negara tahun 1952 No. 87);
bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang
Darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai Undang-undang;

Mengingat :

\n \n

Pasal 97 jo. Pasal 89 dan Pasal 117 Undang-undang Dasar Sementara
Republik Indonesia;

Dengan

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ea35bf11-d3b5-4fe6-b277-8d279924aa12","actionData","errors"]