[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ea239662-cf05-4971-a228-a0ed38a62707","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_97":98,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024","short_title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6 Tahun 2024","number","6","year","2024","published_date","2024-01-31","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","5f387f21-3aa6-45f8-9d3a-4d744ce19d10","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Menteri Keuangan","short_name","PMK","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Kementerian Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

dbh-cukai
2024
Peraturan Menteri Keuangan NO. 6, BN.2024 (72)/16 hlm
Peraturan Menteri Keuangan TENTANG Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun\r\n2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, telah ditetapkan rincian dana bagi hasil cukai hasil tembakau Tahun Anggaran 2024 menurut total per provinsi;\r\nb. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66A ayat (4) Undang•\r\nUndang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun\r\n1995 tentang Cukai, gubernur mengatur pembagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada bupati/wali kota di daerahnya masing-masing berdasarkan besaran kontribusi penerimaan cukai hasil tembakaunya dengan persetujuan Menteri Keuangan;\r\nc. \tbahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (5) Peraturan Menteri\tKeuangan Nomor 139 /PMK.07/2019 ten tang Pengelolaan\tDana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana \tOtonomi Khusus sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor\r\n134 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas\r\nPeraturan Menteri Keuangan Nomor 139 /PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus, persetujuan atas penetapan pembagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau untuk daerah provinsi/kabupaten/kota yang diusulkan oleh gubernur kepada Menteri Keuangan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam \thuruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan\tMenteri Keuangan tentang Rincian Dana Bagi Hasil \t Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota\tTahun Anggaran 2024; \r\n \n Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020, Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07 /2019 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021\r\n\r\n \n Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, Penyaluran DBB CBT, \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2024. \n Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.07 /2023 tentang Rincian Dana Bagi Basil Cukai Basil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku \n 16 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.07/2023 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6 Tahun 2024 ini ditetapkan untuk mengatur rincian dana bagi hasil cukai hasil tembakau menurut daerah provinsi/kabupaten/kota untuk tahun anggaran 2024. Kebijakan ini didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 dan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memastikan pembagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau dilakukan secara adil dan sesuai dengan kontribusi penerimaan cukai masing-masing daerah. Menteri Keuangan menetapkan rincian dana sebesar Rp4.978.591.403.000,00 yang akan dibagikan kepada daerah-daerah sesuai dengan lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini. Penyaluran dana tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[91],{"_92":93,"_94":95,"_36":96},"text","PMK No. 3/PMK.07/2023 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/243465/pmk-no-3pmk072023","d9fea27d-4e13-4b5f-8807-de2e2135ed34","revoked_by",[99],{"_92":100,"_94":101,"_36":102},"PMK No. 16 Tahun 2025 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025","https://peraturan.bpk.go.id/Details/314173/pmk-no-16-tahun-2025","a472b895-1f4d-459a-bc4f-436f6157f819","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 6 OF 2024
CONCERNING
DETAILS OF THE REVENUE SHARING FUND FOR EXCISE ON TOBACCO PRODUCTS BY REGION
PROVINCE/REGENCY/CITY FOR FISCAL YEAR 2024

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that based on Presidential Regulation Number 76 of 2023 concerning Details of the State Revenue and Expenditure Budget for Fiscal Year 2024, the details of the revenue sharing fund for excise on tobacco products for Fiscal Year 2024 have been determined according to the total per province;
that based on the provisions of Article 66A paragraph (4) of Law Number 11 of 1995 concerning Excise as amended by Law Number 39 of 2007 concerning Amendments to Law Number 11 of 1995 concerning Excise, the governor regulates the distribution of the revenue sharing fund for excise on tobacco products to regents/mayors in their

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ea239662-cf05-4971-a228-a0ed38a62707","actionData","errors"]