[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e97ba2f5-e121-4ca8-a436-b6badca50d74","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Musi Rawas Nomor 8 Tahun 2006 tentang Retribusi Pangkalan Hasil Perkebunan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Rawas Nomor 8 Tahun 2006","number","8","year","2006","published_date","2006-06-06","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Musi Rawas","place_of_enactment","Muara Beliti","theme","Retribusi Pangkalan Hasil Perkebunan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

retribusi-pangkalan-hasil-perkebunan
2006
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2006/NO.6 SERI C
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pangkalan Hasil Perkebunan
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka mewujudkan sistem agribisnis subsektor perkebunan dan meningkatkan mutu pelayanan, pembinaan kepada masyarakat tani, tataniaga hasil perkebunan perlu dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung arus transportasi pangkalan hasil perkebunan. Dalam rangka mewujudkan sistem agribisnis subsektor perkebunan dan meningkatkan mutu pelayanan, pembinaan kepada masyarakat tani, tataniaga hasil perkebunan perlu dilengkapi dengan sarana dan prasarana\r\npendukung arus transportasi pangkalan hasil perkebunan. Merupakan kewajiban Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan mutu hasil perkebunan, pelayanan untuk pembinaan perlu menyiapkan sarana dan prasarana pendukung yang diperlukan yang dapat dijadikan dasar pemungutan retribusi. Untuk itu perlu menetapkan perda ini. \n Dasar Hukum : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 12 Tahun 1992; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 66 Tahun 2001; PP No. 46 Tahun 2005; Kepmentan No. 74/Kpts/TP.500/2/98; Kepmentan No. 357/Kpts/HK350/5/2000; Perda No. 3 Tahun 2001. \n Dalam Peraturan ini diatur tentang ketentuan umum, nama, subjek, objek dan wajib retribusi, golongan, pengelolaan pangkalan hasil perkebunan, tata cara pemungutan, tarif, pengawasan dan pembinaan, ketentuan pidana, penyidikan, ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2006. \n 8 hlm, Lampiran : 2 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 1998 tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pangkalan Hasil Perkebunan di Kabupaten Musi Rawas. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan sistem agribisnis subsektor perkebunan, meningkatkan mutu pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat tani, serta tata niaga hasil perkebunan dengan melengkapi sarana dan prasarana pendukung arus transportasi pangkalan hasil perkebunan. Tujuannya adalah untuk memperoleh data produksi yang akurat guna perencanaan pembangunan daerah dan pengamanan Pendapatan Asli Daerah.

Ketentuan substansial mencakup kewajiban setiap hasil bumi subsektor perkebunan yang diperjualbelikan di wilayah Kabupaten Musi Rawas dilaksanakan di tempat/lokasi pangkalan hasil perkebunan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Pada setiap pangkalan hasil perkebunan ditunjuk Petugas PMHP untuk memeriksa standar mutu hasil perkebunan dan petugas juru pungut yang wajib memungut retribusi atas semua transaksi jual beli hasil perkebunan.

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum baik sebagai pembeli pengumpul di desa, kecamatan maupun kabupaten, kecuali petani produsen yang tidak diwajibkan izin khusus dari Pemerintah Daerah. Besarnya retribusi ditetapkan sesuai dengan jenis/macam komoditas hasil perkebunan, seperti kelapa sawit (TBS), karet, kelapa, dan lain-lain, dengan tarif yang berbeda untuk setiap komoditas.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.","revokes",[],"revoked_by",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","PERDA Kab. Musi Rawas No. 8 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Retribusi Pangkalan Hasil Perkebunan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/58334/perda-kab-musi-rawas-no-8-tahun-2017","6907354d-62a8-494c-9452-e3d0624380b1","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF MUSI RAWAS REGENCY
REGIONAL REGULATION OF MUSI RAWAS REGENCY
NUMBER 8 OF 2006
CONCERNING
LEVY ON PLANTATION PRODUCT BASE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF MUSI RAWAS,

Considering:

that in order to realize the agribusiness system of the plantation subsector and improve the quality of service, guidance to the farming community, the commerce of plantation products needs to be equipped with supporting facilities and infrastructure for the transportation flow of plantation product bases;
that with the existence of plantation product bases, accurate production data will be obtained for regional development planning and at the same time securing Local Own-Source Revenue;
that it is the obligation of the Regional Government in order to improve the quality of plantation products, services for guidance need to prepare the necessary supporting facilities and infrastructure that can be used as a basis for

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e97ba2f5-e121-4ca8-a436-b6badca50d74","actionData","errors"]