[{"_1":2,"_133":-5,"_134":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e9754496-553d-4200-b046-ff9f4954d83f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_129":130,"_131":132},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":-5,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_104":105,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":123,"_124":125,"_126":-5,"_127":128},"title","Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Di Badan Tenaga Nuklir Nasional","short_title","Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 6 Tahun 2016","number","6","year","2016","published_date","2016-04-13","effective_date","2016-04-19","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","7a51ea8e-a2d3-4821-8c4d-a7a1fd27b1fc","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional","short_name","Perka Batan","subjects",[68,71,74],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"0a3cfb9e-6846-4d36-871c-dcb4bee3509a","Profesi & Sertifikasi Keahlian",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara",{"_6":75,"_55":76,"_57":-5},"52ab02bc-b4c7-47db-becc-c90c58185c43","Standar & Pedoman Teknis","tags",[],"location","Badan Tenaga Nuklir Nasional","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pedoman Penilaian Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Di Badan Tenaga Nuklir Nasional","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2016
Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional NO. 6, BN 2016/ NO 594; https://jdih.batan.go.id/ : 5 hlm.
Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional TENTANG Pedoman Penilaian Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Di Badan Tenaga Nuklir Nasional
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2016. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 180/KA/XII/2008 tentang Pedoman Penilaian Jabatan Fungsional Pranata Nuklir di Badan Tenaga Nuklir Nasional.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional ini mengatur tentang Pedoman Penilaian Jabatan Fungsional Pranata Nuklir di Badan Tenaga Nuklir Nasional. Tujuan dari pedoman ini adalah untuk menciptakan keseragaman dan persamaan persepsi dalam melaksanakan penilaian Jabatan Fungsional Pranata Nuklir.

Pedoman ini mencakup berbagai aspek penilaian, termasuk:

Pendidikan (sekolah dan pelatihan)
Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nuklir (Iptek Nuklir), termasuk pengkajian Iptek Nuklir, keselamatan, keamanan, safeguard, dan liability (3S dan 1L), serta penguasaan, pengembangan, dan penerapan Iptek Nuklir.
Pengelolaan Perangkat Nuklir, termasuk koordinasi teknis, evaluasi, penyeliaan, dan pengoperasian.
Pengembangan Profesi, termasuk penulisan karya tulis ilmiah.
Kegiatan Penunjang, seperti mengajar/melatih, menjadi anggota delegasi, mengikuti seminar, dan menjadi anggota tim penilai.

Peraturan ini juga mengatur tentang kode etik Pranata Nuklir dan sanksi yang dapat dikenakan apabila terjadi pelanggaran kode etik atau kesalahan administratif dalam pengajuan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK).

Tugas pokok Pejabat Fungsional Pranata Nuklir adalah melaksanakan subbutir kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok jenjang jabatannya, dengan unsur kegiatan Pemanfaatan Iptek Nuklir dan/atau Pengelolaan Perangkat Nuklir harus selalu ada dalam DUPAK dan mendapat nilai lebih besar dari nol.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","Sanksi dikenakan kepada Pejabat Fungsional Pranata Nuklir jika terbukti melakukan kesalahan:\n1. Kesalahan administratif dalam pengajuan DUPAK.\n2. Pelanggaran kode etik Pranata Nuklir. Sanksi pelanggaran kode etik dapat berupa sanksi ringan atau berat sesuai Peraturan Kepala BATAN tentang Kode Etik PNS BATAN.","revokes",[99],{"_100":101,"_102":103},"text","Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 180/KA/XII/2008 tentang Pedoman Penilaian Jabatan Fungsional Pranata Nuklir di Badan Tenaga Nuklir Nasional","link","","revoked_by",[106],{"_100":107,"_102":108,"_36":109},"Perka Batan No. 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Di Badan Tenaga Nuklir Nasional","https://peraturan.bpk.go.id/Details/181836/perka-batan-no-9-tahun-2017","b333d37f-dec3-4447-8410-48f9062d5bad","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE HEAD OF THE NATIONAL NUCLEAR ENERGY AGENCY
NUMBER 6 OF 2016
CONCERNING
GUIDELINES FOR THE ASSESSMENT OF NUCLEAR TECHNOLOGIST FUNCTIONAL POSITION
IN THE NATIONAL NUCLEAR ENERGY AGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

HEAD OF THE NATIONAL NUCLEAR ENERGY AGENCY,

Considering:

that the Regulation of the Minister of State Apparatus Utilization and Bureaucratic Reform of the Republic of Indonesia Number 2 of 2014 has established the Nuclear Technologist Functional Position and its Credit Score;
that in order to equalize perceptions and understanding in the implementation of credit score assessments of activity elements and assessment criteria in BATAN, the Regulation of the Head of BATAN Number 180/KA/XII/2008 concerning Guidelines for the Assessment of Nuclear Technologist Functional Position in the National Nuclear Energy Agency is no longer in accordance with legal developments and circumstances, so it needs

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e9754496-553d-4200-b046-ff9f4954d83f","actionData","errors"]