[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e9482458-024c-4c83-934d-ef010f10c83f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_98":99,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial","short_title","Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2016","number","6","year","2016","published_date","2016-04-22","effective_date","2016-04-27","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","5cc66a70-7396-4f6b-a2a0-c4ad93e79d1f","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Sosial","short_name","Permensos","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"ff544f02-c9c5-423b-aa1c-2632898df3bd","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana","tags",[],"location","Kementerian Sosial","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2016
Peraturan Menteri Sosial NO. 6, BN.2016/NO.633, jdih.kemsos.go.id : 16 hlm.
Peraturan Menteri Sosial TENTANG Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Sosial ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2016. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2012 tentang Forum Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 722).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Sosial ini mengatur tentang Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha (TJSL-BU) dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, yang dimaksudkan sebagai upaya investasi sosial jangka panjang oleh badan usaha. Tujuan dari TJSL-BU adalah untuk menangani permasalahan sosial, mengentaskan penyandang masalah kesejahteraan sosial, mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat, dan memelihara kelangsungan hidup badan usaha. Pelaksanaan TJSL-BU didasarkan pada prinsip akuntabilitas, transparansi, etika bisnis, saling menguntungkan, keberlanjutan, pemenuhan hak dasar, dan asas manfaat. Sasaran TJSL-BU diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan tidak layak secara kemanusiaan dengan kriteria masalah seperti kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial, korban bencana, dan korban tindak kekerasan.

Ruang lingkup TJSL-BU meliputi tanggung jawab sosial di dalam dan di luar lingkungan badan usaha. Tanggung jawab sosial di dalam lingkungan badan usaha berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan sosial di dalam perusahaan, termasuk memberikan kesempatan kerja kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial, memperlakukan karyawan secara setara, melaksanakan sistem perlindungan dan jaminan sosial, serta menyediakan pelayanan sosial dasar. Tanggung jawab sosial di luar lingkungan badan usaha meliputi pemberian prioritas kesempatan kerja kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial di sekitar perusahaan, dukungan dalam penyediaan fasilitas sosial, dukungan pembangunan sosial berkelanjutan berwawasan lingkungan, mengutamakan sumber daya lokal, dan melaksanakan pemberdayaan sosial terhadap lingkungan sekitar perusahaan.

Peraturan ini juga mengatur pembentukan Forum Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha untuk mendorong, mengoordinasikan, memfasilitasi, dan mensinergikan pelaksanaan TJSL-BU. Forum ini bertugas membantu Menteri, gubernur, dan bupati/walikota dalam mengoptimalkan pelaksanaan TJSL-BU, memfasilitasi pelaku usaha, serta mengoordinasikan dan mensinergikan pelaksanaan TJSL-BU. Forum memiliki fungsi menyelenggarakan koordinasi, sosialisasi, memperkuat jaringan komunikasi, menyediakan sistem informasi, dan menyelenggarakan pendidikan masyarakat tentang TJSL-BU. Organisasi Forum terdiri atas Forum tingkat nasional dan provinsi, serta dapat dibentuk Forum tingkat kabupaten/kota. Sumber pendanaan Forum dapat berasal dari APBN, APBD, swadaya anggota, hasil usaha pengurus, dan sumber pendanaan lain yang sah.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96,"_36":97},"text","Permensos No. 13 Tahun 2012 tentang Forum Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/130220/permensos-no-13-tahun-2012","45058b7c-9710-484a-bf73-7cf9e38140e8","revoked_by",[100],{"_93":101,"_95":102,"_36":103},"Permensos No. 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha","https://peraturan.bpk.go.id/Details/157310/permensos-no-9-tahun-2020","3f9a47a7-9caa-4b71-91a5-0df5cff4f449","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF SOCIAL AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 6 OF 2016
CONCERNING
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN THE IMPLEMENTATION OF
SOCIAL WELFARE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF SOCIAL AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that the implementation of social welfare is the responsibility of the Government, regional governments, and the community, including business entities;
that the corporate social responsibility in the implementation of social welfare is a manifestation of the social investment of business entities;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of Social Affairs concerning Corporate Social Responsibility in the Implementation of Social Welfare;

In view of:

Law Number 9 of 1961

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e9482458-024c-4c83-934d-ef010f10c83f","actionData","errors"]