[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e91a132a-5c38-4e98-9652-6aa094d97a6f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 Tahun 2003","number","40","year","2003","published_date","2003-07-14","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6a29332a-5f58-415f-b967-691876bd2932","Pendapatan Non Pajak",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2003
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 40, LN. 2003 No. 81, TLN No. 4304, LL SETNEG : 4 HLM
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2003. \n \n

","regulatory_relationship","

Dicabut dengan :

PP No. 52 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Negara Lingkungan Hidup

Mencabut:

PP No. 10 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup di Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan

","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2003 menetapkan tarif baru atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup. Peraturan ini diterbitkan untuk mengatur kembali PNBP karena adanya jenis penerimaan baru dan perubahan organisasi di lingkungan kementerian. Secara tegas, PP ini mencabut dan menggantikan peraturan sebelumnya, yaitu PP Nomor 10 Tahun 2002.

Lingkup PNBP diperluas untuk mencakup lima kategori utama jasa yang disediakan oleh kementerian. Jenis-jenis penerimaan tersebut berasal dari Jasa Laboratorium Pengendalian Dampak Lingkungan, Jasa Penelitian dan Pengkajian Teknologi Lingkungan pada Industri, Jasa Pendidikan dan Pelatihan, Jasa Layanan Informasi, dan Jasa Sewa Sarana dan Fasilitas Kantor. Rincian tarif untuk setiap layanan, seperti pengujian sampel udara atau air, ditetapkan dalam lampiran peraturan ini.

Peraturan ini menetapkan kewajiban yang jelas bagi para pengguna jasa (Wajib Bayar). Selain membayar tarif yang ditetapkan, untuk layanan tertentu seperti pengambilan sampel lingkungan dan konsultasi teknis, Wajib Bayar juga diwajibkan menanggung biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi petugas. Ini merupakan biaya tambahan di luar tarif PNBP yang tercantum.

Dari sisi pemerintah, seluruh PNBP yang diterima wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara. Peraturan ini juga memberikan kewenangan tambahan kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup untuk menetapkan klasifikasi teknis terkait program Pendidikan dan Pelatihan yang ditawarkan.

","transitional_provisions","

Ketentuan peralihan diatur dalam Pasal 7, yang secara tegas menyatakan bahwa dengan berlakunya PP ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup di Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan dinyatakan tidak berlaku.

","sanctions","

Tidak ada.

","revokes",[],"revoked_by",[97],{"_98":99,"_100":101,"_36":102},"text","PP No. 52 Tahun 2008 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Negara Lingkungan Hidup","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/4867/pp-no-52-tahun-2008","58fd89f1-c62e-4516-b888-0f8006e824df","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 40 OF 2003
CONCERNING
THE TARIFFS ON TYPES OF NON-TAX STATE REVENUE APPLICABLE
AT THE OFFICE OF THE STATE MINISTER FOR THE ENVIRONMENT

\n\n

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n

Considering:

that the Office of the State Minister for the Environment already has tariffs for Non-Tax State Revenue as regulated in Government Regulation Number 10 of 2002 concerning Tariffs on Types of Non-Tax State Revenue Applicable at the Office of the State Minister for the Environment in the Field of Environmental Impact Control;
that with the existence of new types of Non-Tax State Revenue and organizational changes at the Office of the State Minister for the Environment, it is deemed necessary to re-regulate the Non-Tax State Revenue applicable at the Office of the State Minister for the Environment by Government Regulation;

\n\n

Remembering:

Article 5 paragraph 2 of the 1945 Constitution as amended by the Fourth Amendment to the 1945 Constitution;
Law Number 20 of 1997 concerning Non-Tax State Revenue (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1997 Number 43, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3687);

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e91a132a-5c38-4e98-9652-6aa094d97a6f","actionData","errors"]

Dicabut dengan :

Tidak ada.

GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIANUMBER 40 OF 2003CONCERNINGTHE TARIFFS ON TYPES OF NON-TAX STATE REVENUE APPLICABLEAT THE OFFICE OF THE STATE MINISTER FOR THE ENVIRONMENT

Considering:

Remembering:

GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 40 OF 2003
CONCERNING
THE TARIFFS ON TYPES OF NON-TAX STATE REVENUE APPLICABLE
AT THE OFFICE OF THE STATE MINISTER FOR THE ENVIRONMENT