[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e8f58938-483f-495a-8475-3f1e0465b4b9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah di Lingkungan Badan Pangan Nasional","short_title","Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 16 Tahun 2023","number","16","year","2023","published_date","2023-07-06","effective_date","2023-07-10","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","a8cae9b3-ccb0-4edb-8eaf-5925fe63a941","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Badan Pangan Nasional","short_name","Peraturan Bapanas","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"d2d49d5d-454e-4e68-886a-ddc0e0dc4c24","Tata Kelola Administrasi Publik","tags",[],"location","Badan Pangan Nasional","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pedoman Umum Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah di Lingkungan Badan Pangan Nasional","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pedoman umum-bantuan pemerintah
2023
Peraturan Badan Pangan Nasional NO. 16, BN.2023 (529)/11 hlm
Peraturan Badan Pangan Nasional TENTANG Pedoman Umum Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah di Lingkungan Badan Pangan Nasional
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan\r\nMenteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang\r\nMekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah\r\npada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah\r\nbeberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri\r\nKeuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan\r\nKedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor\r\n168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan\r\nAnggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian\r\nNegara/Lembaga, pengguna anggaran menyusun pedoman\r\numum dalam rangka penyaluran Bantuan Pemerintah;\r\nb. bahwa untuk menyelenggarakan bantuan pemerintah yang\r\ntertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan\r\nbertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan\r\ndan kepatutan di lingkungan Badan Pangan Nasional,\r\nperlu pengaturan mengenai penyelenggaraan bantuan\r\npemerintah;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Pedoman Umum\r\nPenyelenggaraan Bantuan Pemerintah di Lingkungan\r\nBadan Pangan Nasional \n Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah beberapa kali diubah\r\nterakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja\r\nmenjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang\r\nKetahanan Pangan dan Gizi, Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan\r\nPangan Nasional, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015\r\ntentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan\r\nPemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021\r\ntentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri\r\nKeuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme\r\nPelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada\r\nKementerian Negara/Lembaga dan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022\r\ntentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional\r\n \n Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, bentuk dan jenis, penerima bantuan pemerintah, petunjuk teknis, pembinaan, pemantauan,evaluasi dan pelaporan dan ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Badan Pangan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2023. \n 11 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Badan Pangan Nasional ini mengatur pedoman umum penyelenggaraan bantuan pemerintah di lingkungan Badan Pangan Nasional. Latar belakangnya adalah untuk menyelenggarakan bantuan pemerintah yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan panduan dalam penyaluran bantuan pemerintah di lingkungan Badan Pangan Nasional.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup bentuk dan jenis bantuan pemerintah yang dapat diberikan, yaitu dalam bentuk uang dan/atau barang. Jenis bantuan meliputi pemberian penghargaan, bantuan operasional, bantuan prasarana dan/atau sarana, bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan, dan/atau bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah yang ditetapkan oleh PA. Bantuan lainnya meliputi bantuan untuk pemantapan ketersediaan dan stabilisasi pasokan dan harga pangan, pengendalian kerawanan pangan dan pemantapan kewaspadaan pangan dan gizi, serta pemantapan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.

Penerima bantuan pemerintah dapat berupa perseorangan, kelompok masyarakat, lembaga pemerintah, dan/atau lembaga nonpemerintah yang memenuhi kriteria dalam petunjuk teknis. Calon penerima diusulkan melalui perangkat daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pangan, kemudian dilakukan seleksi. PPK menetapkan Surat Keputusan penerima bantuan pemerintah yang disahkan oleh KPA sebagai dasar pemberian bantuan pemerintah setelah DIPA berlaku efektif. Penyaluran bantuan dituangkan dalam berita acara serah terima.

PA menunjuk pimpinan unit kerja eselon I untuk menyusun petunjuk teknis yang memuat dasar hukum, tujuan, pemberi, persyaratan penerima, bentuk, alokasi anggaran, tata kelola pencairan, penyaluran, pertanggungjawaban, ketentuan perpajakan, dan sanksi. Pembinaan dilakukan oleh pimpinan tinggi madya, yang dapat mendelegasikan kepada kepala perangkat daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota. Pembinaan berupa pemberian pedoman, pendampingan, pelatihan, dan/atau bimbingan teknis. Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh pimpinan unit kerja eselon I secara berkala atau sewaktu-waktu, dan hasilnya dilaporkan kepada Kepala Badan. Laporan hasil penyelenggaraan bantuan pemerintah digunakan sebagai bahan pengambilan kebijakan selanjutnya.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Petunjuk teknis memuat sanksi.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[103],{"_104":105,"_106":107,"_36":108},"text","Peraturan Bapanas No. 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah Di Lingkungan Badan Pangan Nasional","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/314170/peraturan-bapanas-no-4-tahun-2025","e846a5c2-fdca-4e3d-9576-cd95c2a16232","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA

No.529, 2023
BAPANAS. General Guidelines for the Implementation of Government Assistance.

REGULATION OF THE NATIONAL FOOD AGENCY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 16 OF 2023
CONCERNING
GENERAL GUIDELINES FOR THE IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT ASSISTANCE
WITHIN THE NATIONAL FOOD AGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

HEAD OF THE NATIONAL FOOD AGENCY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that based on the provisions of Article 6 paragraph (1) of the Regulation of the Minister of Finance Number 168/PMK.05/2015 concerning the Mechanism for Implementing the Government Assistance Budget in State Ministries/Institutions as amended several times, most recently by the Regulation of the Minister of Finance Number 132/PMK.05/2021 concerning the Second Amendment to the Regulation of the Minister of Finance Number 168/PMK.05/2015 concerning the Mechanism for

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e8f58938-483f-495a-8475-3f1e0465b4b9","actionData","errors"]