[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e82017b4-4d63-41e0-990f-1d26291fa20c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Jasa Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Tasikmalaya","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2006","number","14","year","2006","published_date","2006-10-31","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya","place_of_enactment","Singaparna","theme","Retribusi Pelayanan Jasa Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Tasikmalaya","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Retribusi - Pelayanan - Jasa - Penyelenggaraan - Lalu - Lintas - dan - Angkutan - Jalan - di - Kabupaten - Tasikmalaya
2006
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD Kab Tasikmalaya Tahun 2006 NO 14
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pelayanan Jasa Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Tasikmalaya
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang jasa penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan kepada masyarakat Kahupaten Tasikmalaya. dan sebagai salah satu sumber pendapatan asli Daerah, dipandang perlu untuk menyesuaikan nilai tarif retribusi, :yang dikenakan kepada para pengguna jasa pelayanan lalu hntas dan angkutan j alan di Kabupaten Tasikmalaya sehingga sesuai dengan keadaan dan-kondisi dewasa ini; perlu\" membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Retribusi Pelayanan Jasa Penyelenggaraan Lalu Lintas dap Angkutan lalan di Kabupaten Tasikmalaya; \n UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 14 Tahun 1992; UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 3 Tahun 2005; UU No. 34 Tahun 2004; PP No. 27 Tahun 1985; PP No. 41 Tahun 1993; PP No. 42 Tahun 1993; PP No. 43 Tahun 1993; PP No. 44 Tahun 1993; PP No. 41 Tahun 1999; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 66 Tahun 2001; Perda Kab. Tasikmalaya No. 4 Tahun 2002; Perda Kab. Tasikmalaya No. 12 Tahun 2003; Perda Kab. Tasikmalaya No. 7 Tahun 2004; Perda Kab. Tasikmalaya No. 11 Tahun 2005; \n Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Retribusi Pelayanan Jasa Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Tasikmalaya Yang Meliputi Ketentuan Umum, Jenis Retribusi, Nama, Objek, Dan Subjek Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip Dalam Penetapan Struktur Retribusi, Struktur Dan Besarnya Retribusi, Tata Cara Pemungutan Dan Penyetoran, Sanksi Administrasi, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Penutup; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2006. \n Dicabut Dengan Perda Kab. Tasikmalaya No. 9 Tahun 2011; \n 10 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 44 Tahun 2000 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor.\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 20 Tahun 1998 tentang Retribusi Ijin Trayek.\n3. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 43 Tahun 2000 tentang Retribusi Ijin Bongkar Muat.\n4. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2001 tentang Ijin Dispensasi Penggunaan Jalan.\n5. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 42 Tahun 2000 tentang Ijin Usaha Angkutan.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pelayanan Jasa Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Tasikmalaya. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan pelayanan di bidang jasa penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan serta sebagai sumber pendapatan asli daerah.

Jenis retribusi yang diatur meliputi Retribusi Jasa Umum (Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Penyelenggaraan Perparkiran, Retribusi Jasa Terminal), Retribusi Jasa Usaha (Retribusi Penggunaan Fasilitas Penunjang Terminal), dan Retribusi Perijinan Tertentu (Retribusi Ijin Bongkar Muat Barang, Retribusi Ijin Dispensasi Jalan, Retribusi Ijin Penggunaan Jalan Selain Untuk Kepentingan Lalu Lintas, Retribusi Ijin Usaha Angkutan, Retribusi Ijin Prinsip, Retribusi Ijin Trayek, Retribusi Ijin Operasi, Retribusi Ijin Insidentil, Retribusi Rekomendasi Trayek, Retribusi Ijin Penyelenggaraan Bengkel Umum).

Subjek retribusi meliputi orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa atau memperoleh izin terkait lalu lintas dan angkutan jalan. Tingkat penggunaan jasa diukur dari tingkat pelayanan yang diberikan, seperti tarif retribusi dan penggunaan sarana/prasarana. Struktur dan besarnya retribusi didasarkan pada jenis kendaraan, jenis bengkel, kapasitas tempat duduk, jumlah berat yang diperbolehkan (JBB), dan jenis fasilitas yang digunakan.

Tata cara pemungutan retribusi dilakukan secara lunas dan tidak dapat diborongkan, menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Hasil pemungutan disetorkan ke Kas Daerah.

","transitional_provisions","Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.","sanctions","1. Wajib retribusi yang tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari jumlah retribusi yang terutang.\n2. Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00.","revokes",[],"revoked_by",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","PERDA Kab. Tasikmalaya No. 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/296424/perda-kab-tasikmalaya-no-9-tahun-2011","0298d436-e592-49aa-8fbe-0bb917f37e63","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF TASIKMALAYA REGENCY
NUMBER: 14 YEAR 2006
CONCERNING
LOCAL FEE FOR ORGANIZING ROAD TRAFFIC AND TRANSPORTATION SERVICES
IN TASIKMALAYA REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TASIKMALAYA

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to improve services in the field of organizing road traffic and transport to the community of Tasikmalaya Regency, and as one of the original sources of regional income, it is deemed necessary to adjust the tariff value of local fees imposed on users of road traffic and transport services in Tasikmalaya Regency so that it is in accordance with the current situation and conditions;
that based on the considerations in point a above, it is necessary to establish a Regional Regulation of Tasikmalaya Regency concerning Local Fee for Organizing Road Traffic and Transportation Services in Tasikmalaya Regency.

In view of:

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e82017b4-4d63-41e0-990f-1d26291fa20c","actionData","errors"]