[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e815d716-3c92-4105-b945-11735a618c83","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_97":98,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya","short_title","Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2009","number","3","year","2009","published_date","2009-03-10","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","53ceb3db-a73c-4b08-bbbf-497152f2f387","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi","short_name","Permen PANRB","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"0a3cfb9e-6846-4d36-871c-dcb4bee3509a","Profesi & Sertifikasi Keahlian","tags",[],"location","Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi","place_of_enactment","Jakarta","theme","Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2009
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi NO. 3, jdih.menpan.go.id: 33 Hlm
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi TENTANG Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2009. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/KEP/M.PAN/2/2002 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya.\n\nPeraturan ini mengubah:\n1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 34/KEP/M.PAN/3/2004 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/KEP/M.PAN/2/2002 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri ini mengatur tentang Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya. Latar belakangnya adalah bahwa peraturan sebelumnya sudah tidak sesuai dengan perkembangan profesi dan tuntutan kompetensi Arsiparis. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mengatur kembali Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:\n\n1. **Jabatan Fungsional Arsiparis:** Jabatan ini termasuk dalam rumpun Arsiparis, Pustakawan, dan yang berkaitan, dengan tugas pokok melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dan pembinaan kearsipan.\n2. **Instansi Pembina:** Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) adalah instansi pembina Jabatan Fungsional Arsiparis, dengan tugas pembinaan meliputi penyusunan petunjuk teknis, pedoman formasi, standar kompetensi, pengusulan tunjangan, sosialisasi, penyusunan kurikulum diklat, pengembangan sistem informasi, fasilitasi, dan monitoring evaluasi.\n3. **Unsur Kegiatan:** Unsur kegiatan Arsiparis yang dinilai angka kreditnya meliputi pendidikan, pengelolaan arsip, pembinaan kearsipan, pengembangan profesi Arsiparis, dan penunjang tugas Arsiparis.\n4. **Jenjang Jabatan dan Pangkat:** Jabatan Arsiparis terdiri dari tingkat terampil (Pelaksana, Pelaksana Lanjutan, Penyelia) dan tingkat ahli (Pertama, Muda, Madya, Utama), dengan jenjang pangkat yang sesuai.\n5. **Rincian Kegiatan dan Angka Kredit:** Peraturan ini merinci kegiatan Arsiparis di setiap jenjang jabatan dan angka kredit yang diberikan untuk setiap kegiatan.\n6. **Penilaian dan Penetapan Angka Kredit:** Penilaian angka kredit dilakukan minimal satu kali setahun oleh pejabat yang berwenang, dibantu oleh Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Arsiparis.\n7. **Pengangkatan dalam Jabatan:** Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat diangkat dalam jabatan Arsiparis jika memenuhi syarat pendidikan, pangkat, dan prestasi kerja yang ditentukan.","transitional_provisions","1. Keputusan pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan, membebaskan sementara, dan memberhentikan dalam dan dari jabatan Arsiparis yang ditetapkan sebelum Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku.\n2. Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b dan telah lulus pendidikan dan pelatihan pengangkatan arsiparis sebelum ditetapkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini dapat diangkat dalam jabatan fungsional arsiparis selama-lamanya 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini dengan pangkat minimal Pengatur, golongan ruang II/c\n3. Pegawai Negeri Sipil yang sudah menduduki jabatan Arsiparis Pelaksana dengan pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini tetap diberikan jabatan sebagai Arsiparis Pelaksana.","sanctions","(-)","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96},"text","KepmenPAN Nomor 09/KEP/M.PAN/2/2002 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya","link","","revoked_by",[99],{"_93":100,"_95":101,"_36":102},"Permen PAN & RB No. 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis","https://peraturan.bpk.go.id/Details/132766/permen-pan-rb-no-48-tahun-2014","1fb2c123-cf97-4fb5-813c-6c5d7348c84f","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER OF STATE
FOR STATE APPARATUS UTILIZATION
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE MINISTER OF STATE FOR STATE APPARATUS UTILIZATION
NUMBER: PER/3/M.PAN/3/2009
CONCERNING
FUNCTIONAL POSITION OF ARCHIVIST AND ITS CREDIT SCORE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF STATE FOR STATE APPARATUS UTILIZATION,

Considering:

that the Functional Position of Archivist and its Credit Score
regulated in the Decree of the Minister for State Apparatus Utilization
Number 09/KEP/M.PAN/2/2002 concerning the
Functional Position of Archivist and its Credit Score
as amended by the Decree of the Minister of
State Apparatus Utilization Number
34/ΚΕΡ/Μ.ΡΑΝN/3/2004 is no longer in accordance with the
development of the profession and the demands of Archivist competence;
that in connection with this matter, it is deemed necessary
to re-regulate the Functional Position of Archivist and the
Credit Score with the Regulation of the Minister of State
for

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e815d716-3c92-4105-b945-11735a618c83","actionData","errors"]