[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e7e75a78-1e3c-4948-b8c0-811b755279ee","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_98":99,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.07/2011 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah","short_title","Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 04/PMK.07/2011","number","04/PMK.07/2011","year","2011","published_date","2011-01-10","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","5f387f21-3aa6-45f8-9d3a-4d744ce19d10","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Menteri Keuangan","short_name","PMK","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Kementerian Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2011
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. 04/PMK.07/2011, BN 2011/ NO 9; PERATURAN.GO.ID : 8 HLM
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) TENTANG Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2011. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.01/2006 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tentang tata cara penyampaian Informasi Keuangan Daerah (IKD) oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah. Latar belakang dari peraturan ini adalah untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010, serta untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD).\n\nIKD yang wajib disampaikan mencakup APBD, Perubahan APBD, Laporan Realisasi APBD Semester I, Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (terdiri dari Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan), Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan, Laporan Keuangan Perusahaan Daerah, serta data yang berkaitan dengan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah. IKD ini disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri, serta dapat pula disampaikan kepada menteri teknis terkait sesuai kebutuhan.\n\nIKD disampaikan dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*, dengan format yang telah ditentukan dalam Lampiran I dan II peraturan ini. Batas waktu penyampaian IKD bervariasi, mulai dari 31 Januari untuk APBD hingga 31 Agustus untuk Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan informasi mengenai Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menyampaikan IKD hingga batas waktu yang ditetapkan, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan memberikan peringatan tertulis.\n2. Jika setelah peringatan tertulis IKD tetap tidak disampaikan dalam 30 hari, dikenakan sanksi berupa penundaan penyaluran Dana Perimbangan sebesar 25% dari DAU setiap bulan.\n3. Untuk daerah yang tidak mendapatkan DAU, sanksi dikenakan sebesar 25% dari DBH Pajak Penghasilan yang akan disalurkan.\n4. Sanksi dicabut setelah IKD disampaikan, dan dana yang ditunda akan disalurkan pada bulan berikutnya. Jika sanksi belum dicabut hingga akhir tahun anggaran, dana tetap disalurkan sebelum akhir tahun anggaran, namun pengenaan sanksi diberlakukan kembali pada tahun anggaran berikutnya.","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96,"_36":97},"text","PMK No. 46/PMK.02/2006 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/157749/pmk-no-46pmk022006","6b1c0e9d-f1f6-4a11-91ce-fcddf3c5168f","revoked_by",[100],{"_93":101,"_95":102,"_36":103},"PMK No. 231/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah, Laporan Data Bulanan, dan Laporan Pemerintah Daerah Lainnya","https://peraturan.bpk.go.id/Details/157747/pmk-no-231pmk072020","4fc52345-282e-4179-80df-8875a6b8c903","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA

No.9, 2011

MINISTRY OF FINANCE. Regional Finance. Information Delivery. Procedure.

REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 4/PMK.07/2011
CONCERNING
PROCEDURES FOR SUBMISSION OF REGIONAL FINANCE INFORMATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that to implement Government Regulation Number 56 of 2005 concerning the Regional Financial Information System, Regulation of the Minister of Finance Number 46/PMK.02/2006 concerning Procedures for Submission of Regional Finance Information has been established;
that in connection with the enactment of Government Regulation Number 65 of 2010 concerning Amendments to Government Regulation Number 56 of 2005 concerning the Regional Financial Information System and in order to increase the effectiveness and efficiency of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e7e75a78-1e3c-4948-b8c0-811b755279ee","actionData","errors"]