[{"_1":2,"_134":-5,"_135":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e7dc7524-557a-4d2a-a62e-edeb854abc90","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_130":131,"_132":133},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_101":102,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_119":120,"_121":122,"_123":124,"_125":126,"_127":-5,"_128":129},"title","Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Penghulu","short_title","Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2020","number","6","year","2020","published_date","2020-04-06","effective_date","2020-04-09","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","b16f1be3-2e9a-4e5a-b246-83ed9682aa80","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Badan Kepegawaian Negara","short_name","Peraturan BKN","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"0a3cfb9e-6846-4d36-871c-dcb4bee3509a","Profesi & Sertifikasi Keahlian",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara","tags",[],"location","Badan Kepegawaian Negara","place_of_enactment","Jakarta","theme","Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Penghulu","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2020
Peraturan Badan Kepegawaian Negara NO. 6, BN.2020/NO.356, peraturan.go.id : 35 hlm.
Peraturan Badan Kepegawaian Negara TENTANG Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Penghulu
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal 09 April 2020. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2005 dan Nomor 14A Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya.\n\nPeraturan ini mengubah:\n(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2020 ini bertujuan untuk memberikan petunjuk pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Penghulu. Latar belakang peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2019. Peraturan ini mengatur kedudukan, tugas, kategori, jenjang jabatan, dan pangkat serta golongan ruang bagi Jabatan Fungsional Penghulu. Penghulu bertanggung jawab atas pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk, pengembangan kepenghuluan, dan bimbingan masyarakat Islam. Peraturan ini juga menetapkan persyaratan pengangkatan, penilaian kinerja, dan pengembangan profesi bagi Penghulu, serta mengatur mekanisme penetapan angka kredit yang diperlukan untuk kenaikan pangkat dan jabatan.","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, keputusan pembebasan sementara bagi Pejabat Fungsional Penghulu karena tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi sebagaimana diatur dalam Keputusan Bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2005 dan Nomor 14A Tahun 2005, dinyatakan tidak berlaku dan diangkat kembali sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2019.\n2. Pembebasan sementara bagi Pejabat Fungsional Penghulu yang disebabkan karena dijatuhi hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat berupa penurunan pangkat selama 3 (tiga) tahun dan pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Penghulu.\n3. Pembebasan sementara bagi Pejabat Fungsional Penghulu yang disebabkan karena diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil, ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Penghulu, cuti di luar tanggungan negara kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya, dan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan sebelum berlakunya Peraturan Badan ini dan sedang dijalani PNS yang bersangkutan, dicabut dan ditetapkan kembali dalam Keputusan Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Penghulu.","sanctions","1. Penghulu dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang apabila pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun hanya 25% sampai dengan 50% sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.\n2. Penghulu dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat apabila pencapaian sasaran kerjanya kurang dari 25% sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[96],{"_97":98,"_99":100},"text","Keputusan Bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2005 dan Nomor 14A Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya, sepanjang mengatur mengenai pembinaan kepegawaian Jabatan Fungsional Penghulu","link","","revoked_by",[103],{"_97":104,"_99":105,"_36":106},"Peraturan BKN No. 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional","https://peraturan.bpk.go.id/Details/225424/peraturan-bkn-no-11-tahun-2022","a1d98b46-b4a5-489e-8563-45f5147de4fb","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[115],{"_97":116,"_99":117,"_36":118},"Peraturan BKN No. 14 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Penghulu","https://peraturan.bpk.go.id/Details/166397/peraturan-bkn-no-14-tahun-2020","b9e782ac-1f99-4baf-aca1-f0774861bec1","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE STATE CIVIL SERVICE AGENCY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 6 OF 2020
CONCERNING
IMPLEMENTATION GUIDELINES FOR
DEVELOPMENT OF PENGHULU FUNCTIONAL POSITIONS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

HEAD OF THE STATE CIVIL SERVICE AGENCY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that to implement the provisions of Article 47 of the Regulation of the Minister of State Apparatus Utilization and Bureaucratic Reform Number 9 of 2019 concerning Penghulu Functional Positions, it is necessary to stipulate a Regulation of the State Civil Service Agency concerning Implementation Guidelines for the Development of Penghulu Functional Positions; \n \n
Remembering:	\n \n Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2014 Number 6, Supplement to the State Gazette of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e7dc7524-557a-4d2a-a62e-edeb854abc90","actionData","errors"]