[{"_1":2,"_130":-5,"_131":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e7b55965-42a2-44fa-978d-3ac7961ce44a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_126":127,"_128":129},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":-5,"_124":125},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar Dan Retribusi Pasar Pertokoan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru No. 10 Tahun 2011","number","10","year","2011","published_date","2011-04-20","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Banjarbaru","place_of_enactment","Banjarbaru","theme","Retribusi Pelayanan Pasar Dan Retribusi Pasar Pertokoan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pajak dan Retribusi Daerah
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2011/NO.10
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pelayanan Pasar Dan Retribusi Pasar Pertokoan
ABSTRAK:	\n \n bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk\r\nmenyediakan fasilitas berupa pasar sebagai sarana untuk\r\nmemenuhi kebutuhan hidup masyarakat;\r\nbahwa selain merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan\r\nhidup, pasar juga merupakan pusat transaksi sehingga dapat\r\nmenjadi sarana meningkatkan perekonomian rakyat;\r\nbahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009\r\ntentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah\r\nDaerah diperbolehkan memungut retribusi baik terhadap\r\npenyediaan fasilitas pasar tradisional maupun fasilitas\r\npertokoan milik Pemerintah Daerah;\r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk\r\nPeraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar dan\r\nRetribusi Pasar Pertokoan; \n Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 096/PMK.06/2007; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 14 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 \n Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Dan Retribusi Pasar Pertokoan dengan sistematika; Ketentuan Umum; Nama, Objek, dan Subjek Retribusi; Pendirian dan Pengelolaan Pasar; Izin Pemakaian Toko, Ruko, Kios, Los/Bak, Lapak, Pedagang Kaki Lima dan Pengelolaan Fasilitas Lainnya; Hak dan Kewajiban Penyewa; Golongan Retribusi; Masa Retribusi; Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan; Tarif Retribusi; Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi; Wilayah Pemungutan; Pembayaran Retribusi; Sanksi Administrasi; Penagihan Retribusi; Pemungutan Retribusi; Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Kedaluwarsa Penagihan; Penyetoran Retribusi; Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi; Ketentuan Larangan; Pembinaan dan Pengawasan; Pembukuan dan Pemeriksaan; Insentif Pemungutan; Penyidikan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 25 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 16 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2000 Nomor 23).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Pasar Pertokoan di Kota Banjarbaru. Latar belakangnya adalah kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyediakan fasilitas pasar sebagai sarana memenuhi kebutuhan hidup masyarakat dan meningkatkan perekonomian rakyat, serta diperbolehkannya pemungutan retribusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Ketentuan substansial meliputi:

Objek retribusi adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana (pelataran/lapak, los/bak, kios) dan fasilitas pasar grosir/pertokoan yang disewakan oleh Pemerintah Daerah.
Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas pasar/pertokoan milik Pemerintah Daerah.
Pendirian, penghapusan, dan pemindahan pasar dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
Pemanfaatan toko, ruko, kios, los/bak, lapak, PKL dan fasilitas pasar lainnya dilaksanakan melalui perjanjian sewa menyewa dengan Walikota atau Pejabat Dinas teknis yang ditunjuk. Hak sewa tidak boleh diagunkan atau diperjualbelikan.
Penyewa wajib menjaga kebersihan, ketertiban, keamanan, dan keindahan lingkungan pasar, serta membayar retribusi.
Retribusi Pelayanan Pasar termasuk golongan Retribusi Jasa Umum, sedangkan Retribusi Pasar Pertokoan termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.
Masa Retribusi Pelayanan Pasar adalah 1 hari, sedangkan Retribusi Pasar Pertokoan adalah 30 hari kalender.
Tarif retribusi ditetapkan berdasarkan pelayanan, lokasi, luas/klasifikasi tempat, serta fasilitas yang disediakan.
Retribusi dipungut di wilayah pasar milik Pemerintah Daerah dan dibayar sesuai dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

\n","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar, wajib dilunasi oleh wajib retribusi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.","sanctions","Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 34 dan ketentuan terkait perjanjian sewa menyewa, agunan utang piutang, atau pemindahtanganan tanpa izin, dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).","revokes",[92,98],{"_93":94,"_95":96,"_36":97},"text","PERDA Kota Banjarbaru No. 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2006-2010","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/213626/perda-kota-banjarbaru-no-13-tahun-2006","674a954d-c374-4ca2-aaa5-c552b32339d3",{"_93":99,"_95":100},"PERDA Kota Banjarbaru No. 03 Tahun 2005 tentang RPJM Kota Banjarbaru Tahun 2006-2010","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[111],{"_93":112,"_95":113,"_36":114},"PERDA Kota Banjarbaru No. 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar dan retribusi Pasar Pertokoan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/190023/perda-kota-banjarbaru-no-5-tahun-2021","c3507968-183d-4cd8-9e95-b5c1b89ff23e","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BANJARBARU CITY
NUMBER 10 OF 2011
ABOUT
LOCAL SERVICE CHARGE FOR MARKET SERVICES AND LOCAL SERVICE CHARGE FOR SHOPPING CENTER MARKET

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BANJARBARU,

Considering:

that the Regional Government has an obligation to
provide facilities in the form of markets as a means to
meet the needs of the community;
that in addition to being a means to meet needs
life, the market is also a transaction center so that it can
become a means of increasing the people's economy;
that based on Law Number 28 of 2009
concerning Regional Taxes and Regional Retribution, the Government
Regions are allowed to collect retributions both for
provision of traditional market facilities and facilities
shopping center owned by the Regional Government;
that based on the considerations referred to
in letters a, b and c, it is necessary to form
Regional Regulation concerning Local Service Charge for Market

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e7b55965-42a2-44fa-978d-3ac7961ce44a","actionData","errors"]