[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e7945cac-5180-40b3-992d-77c396d27da4","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":90,"_92":93,"_94":95,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 214/KA/XI/2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Badan Tenaga Nuklir Nasional","short_title","Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 214/KA/XI/2012 Tahun 2012","number","214/KA/XI/2012","year","2012","published_date","2012-11-29","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","7a51ea8e-a2d3-4821-8c4d-a7a1fd27b1fc","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional","short_name","Perka Batan","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"52ab02bc-b4c7-47db-becc-c90c58185c43","Standar & Pedoman Teknis",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"9b740be1-c6ec-4a7c-a83f-061d3071eaf8","Pengendalian Internal Pemerintah","tags",[],"location","Badan Tenaga Nuklir Nasional","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Badan Tenaga Nuklir Nasional","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2012
Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional NO. 214/KA/XI/2012, https://jdih.batan.go.id/ : 3 hlm.
Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional TENTANG Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Badan Tenaga Nuklir Nasional
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2012. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 201/KA/XI/2011 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Badan Tenaga Nuklir Nasional.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional ini menetapkan pedoman penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN). Pedoman SPIP ini bertujuan untuk membantu pimpinan dalam menerapkan SPIP di lingkungan unit kerja masing-masing, disesuaikan dengan karakteristik fungsi, sifat, tujuan, dan kompleksitas unit kerja. Pedoman ini juga berfungsi sebagai panduan bagi auditor dalam melaksanakan pengawasan intern dan penilaian penerapan SPI di BATAN. SPIP meliputi lima unsur, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian intern. Penyelenggaraan SPIP meliputi tiga tahapan besar: persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. Tahap persiapan meliputi penyusunan peraturan, pembentukan satuan tugas (Satgas) penyelenggara SPIP, pemahaman SPIP, dan pemetaan. Tahap pelaksanaan mencakup membangun infrastruktur, internalisasi, dan pengembangan berkelanjutan. Tahap pelaporan merupakan proses berkelanjutan yang melewati batas tahun anggaran. Keberhasilan penyelenggaraan SPIP diukur melalui indikator seperti meningkatnya kinerja pencapaian sasaran kegiatan, tercapainya target Key Performance Indicator (KPI), tertib pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan Barang Milik Negara (BMN), serta meningkatnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[96],{"_97":98,"_99":100,"_36":101},"text","Perka Batan No. 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 214/KA/XI/2012 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Badan Tenaga Nuklir Nasional","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/181829/perka-batan-no-8-tahun-2017","3ed20440-7a38-4a18-9d65-dc944dece27c","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PERATURAN
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
NOMOR : 214/KA/XI/2012
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

Menimbang :	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Kepala BATAN Nomor 201/KA/XI/2011 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Badan Tenaga Nuklir Nasional, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Badan Tenaga Nuklir Nasional;
Mengingat :	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e7945cac-5180-40b3-992d-77c396d27da4","actionData","errors"]