[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e6e9835f-cfb1-45b9-b05e-b4b422f9900a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Kota Yogyakarta No.8 Tahun 2010 ttg Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2021","number","1","year","2021","published_date","2021-03-19","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Yogyakarta","place_of_enactment","Yogyakarta","theme","Perubahan Kedua Atas Perda Kota Yogyakarta No.8 Tahun 2010 ttg Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

bea perolehan-tanah-perubahan
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2021/NO.1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Kedua Atas Perda Kota Yogyakarta No.8 Tahun 2010 ttg Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
ABSTRAK:	\n \n bahwa besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak dan tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan perlu diubah dan disesuaikan. \n Dasar hukum peraturan ini: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010. \n Materi pokok: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan diubah. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 2021. \n Jumlah Halaman : 5 HLM; Penjelasan : 1 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n\n1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 6)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2021 ini mengubah Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Latar belakang perubahan ini adalah adanya dinamika perekonomian dan sosial yang memengaruhi perkembangan harga tanah dan bangunan serta daya beli masyarakat. Tujuan perubahan adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

\n\n

Ketentuan substansial yang diubah meliputi:

\n\n

Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP): Besarnya NPOPTKP ditetapkan sebesar Rp 100.000.000,00 untuk setiap perolehan hak, kecuali perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, ditetapkan sebesar Rp 500.000.000,00.
Tarif BPHTB: Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5%. Tarif khusus berlaku untuk hibah dari orang pribadi ke keluarga sedarah (1,25%), waris dan hibah wasiat kepada keluarga sedarah (0,5%), serta pemisahan hak karena pewarisan (1,25%).
Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif: Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat membetulkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak yang terdapat kesalahan tulis, hitung, atau penerapan ketentuan. Walikota juga dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif, mengurangkan atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB atau STPD yang tidak benar, membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang tidak sesuai prosedur, dan mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak. Tata cara lebih lanjut diatur dengan Peraturan Walikota.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","PERDA Kota Yogyakarta No. 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/277222/perda-kota-yogyakarta-no-10-tahun-2023","23dd8058-0a11-4ea7-896b-33256023b047","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[109],{"_94":110,"_96":111,"_36":112},"PERDA Kota Yogyakarta No. 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/26436/perda-kota-yogyakarta-no-8-tahun-2010","97878e54-db28-437d-a8a8-f9403cfa9bac","partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF YOGYAKARTA
SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA

REGIONAL REGULATION OF YOGYAKARTA CITY
NUMBER 1 OF 2021

ABOUT
SECOND AMENDMENT TO THE REGIONAL REGULATION OF YOGYAKARTA CITY
NUMBER 8 OF 2010 CONCERNING THE DUTY ON ACQUISITION OF RIGHTS TO LAND AND
BUILDING

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF YOGYAKARTA,

Considering:

that the dynamics in the economic and social spheres lead to changes in the development of land and building prices and public purchasing power;
that the amount of Taxable Sales Value of Property Not Subject to Tax and the Duty on Acquisition of Rights to Land and Building rates as stipulated in Yogyakarta City Regional Regulation Number 8 of 2010 concerning the Duty on Acquisition of Rights to Land and Building needs to be amended and adjusted;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Second Amendment to Yogyakarta

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e6e9835f-cfb1-45b9-b05e-b4b422f9900a","actionData","errors"]