[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e6c36c4a-a56d-4673-b746-f2e99a1351be","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_124":125,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_99":100,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2019 tentang Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu Serta Penyerahan dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2019","number","50","year","2019","published_date","2019-07-04","effective_date","2019-09-06","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"a114b473-388e-41c3-a63a-3e9fd9a6a4a3","Ketentuan Perpajakan","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu Serta Penyerahan dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2019
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 50, LN.2019/NO.133, TLN NO.6366, LL SETNEG : 9 HLM.
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu Serta Penyerahan dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2019. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2015 tentang Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan

Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing industri angkutan darat, air, dan udara, serta menjamin ketersediaan peralatan pertahanan dan keamanan yang memadai. Selain itu, peraturan ini memberikan kepastian hukum dalam pemberian fasilitas tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas alat angkutan tertentu dan jasa terkait, menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2015.

Ketentuan Substansial

Peraturan ini mengatur bahwa impor dan penyerahan alat angkutan tertentu serta jasa terkait tidak dikenakan PPN. Alat angkutan tersebut meliputi alat angkutan di air, udara, dan kereta api, serta suku cadang dan alat keselamatan terkait. Pihak yang diuntungkan termasuk kementerian terkait, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan badan usaha nasional di bidang pelayaran, penerbangan, dan perkeretaapian. Peraturan ini juga menetapkan bahwa jika alat angkutan digunakan tidak sesuai tujuan atau dipindahtangankan dalam waktu empat tahun, PPN yang tidak dipungut harus dibayar.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, terhadap alat angkutan tertentu yang atas impor dan/atau penyerahannya telah mendapat fasilitas tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2015, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah ini.\n2. Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2015 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap penggunaan fasilitas yang tidak sesuai dengan tujuan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","PP No. 69 Tahun 2015 tentang Impor Dan Penyerahan Alat Angkut Tertentu Dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkut Tertentu Yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/5646/pp-no-69-tahun-2015","748f02c6-8265-4ba4-b0ff-64b5e4572a17","revoked_by",[101],{"_94":102,"_96":103,"_36":104},"PP No. 49 Tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tidak Dipungut atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu dan/atau Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Tertentu dari Luar Daerah Pabean","https://peraturan.bpk.go.id/Details/232943/pp-no-49-tahun-2022","4eee2f94-192f-44d5-999c-73be51dff7bc","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY

PRESIDENT
REPUBLIC OF INDONESIA

GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 50 OF 2019
CONCERNING
IMPORT AND DELIVERY OF CERTAIN TRANSPORTATION EQUIPMENT AND
DELIVERY AND UTILIZATION OF TAXABLE SERVICES RELATED TO
CERTAIN TRANSPORTATION EQUIPMENT WHICH ARE NOT SUBJECT TO
VALUE ADDED TAX

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e6c36c4a-a56d-4673-b746-f2e99a1351be","actionData","errors"]