[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e63d972a-d17f-4d5a-83bd-8e78860d2f69","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":86,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo No. 1 Tahun 2017","number","1","year","2017","published_date","2017-02-20","effective_date","2017-02-21","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"d109dd82-2088-4820-8eed-a31bab114acd","Hubungan Ketenagakerjaan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kulon Progo","place_of_enactment","Wates","theme","Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

ASING - TENAGA - IZIN
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2017/NO.1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Ijin\t\tMempekerjakan Tenaga Kerja Asing, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :\r\nPasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.\r\n \n Materi Pokok: Penetapan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing sebagai Retribusi Daerah memberikan peluang kepada Daerah untuk menambah sumber pendapatan dalam rangka mendanai urusan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2017. \n Jumlah Halaman: 11 HLM; Penjelasan : 3 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) di Kabupaten Kulon Progo. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012. Tujuannya adalah untuk menambah sumber pendapatan daerah dalam rangka mendanai urusan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Ketentuan substansial meliputi:

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi: Retribusi dipungut sebagai pembayaran atas pemberian perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing. Objek retribusi adalah pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing, kecuali instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan. Subjek retribusi adalah pemberi kerja tenaga kerja asing yang memperoleh perpanjangan IMTA.
Golongan Retribusi: Retribusi perpanjangan IMTA termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa: Diukur berdasarkan jumlah tenaga kerja asing yang dipekerjakan dan lama waktu kerja tenaga kerja asing.
Prinsip Penetapan Tarif: Tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian perpanjangan IMTA, meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin.
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi: Dihitung berdasarkan perkalian jumlah tenaga kerja asing yang dipekerjakan dengan hasil perkalian lama waktu kerja tenaga kerja asing dengan tarif Retribusi. Tarif ditetapkan sebesar USD 100.00 per tenaga kerja asing per bulan, yang dikonversi ke Rupiah berdasarkan kurs jual Bank Indonesia pada saat penerbitan SKRD.
Masa Retribusi: Ditetapkan paling lama 1 (satu) Tahun.
Peninjauan Tarif: Tarif Retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali, dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
Wilayah Pemungutan: Retribusi dipungut di wilayah Daerah.
Tata Cara Pemungutan: Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
Tempat Pembayaran: Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk Bupati.
Tata Cara Pembayaran: Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas. Bupati atau pejabat dapat mengizinkan penundaan pembayaran dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Penagihan: Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar ditagih dengan menggunakan STRD, didahului dengan Surat Teguran.
Pembetulan, Pengurangan, atau Penghapusan Sanksi Administrasi: Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, serta pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi.
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi: Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi kepada Bupati.
Kedaluwarsa Penagihan dan Penghapusan Piutang Retribusi: Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun.
Tata Cara Pemeriksaan Retribusi: Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi.
Insentif Pemungutan: Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
Pemanfaatan: Pemanfaatan penerimaan Retribusi Perpanjangan IMTA diutamakan untuk mendanai kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal.
Ketentuan Penyidikan: Penyidikan atas pelanggaran dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

","transitional_provisions","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[97],{"_98":99,"_100":101,"_36":102},"text","PERDA Kab. Kulon Progo No. 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/277692/perda-kab-kulon-progo-no-6-tahun-2023","5208bb6f-9fff-4d36-abe9-dc1d946f6051","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

NUMBER :1
REGIONAL GAZETTE OF KULON PROGO REGENCY
YEAR: 2017

REGIONAL REGULATION OF KULON PROGO REGENCY
NUMBER 1 OF 2017
CONCERNING
FEES FOR EXTENDING THE PERMIT TO EMPLOY FOREIGN
WORKERS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF KULON PROGO,

Considering:	that to implement the provisions of Article 2 paragraph (1) letter b of Government Regulation Number 97 of 2012 concerning Fees for Traffic Control and Fees for Extending Permits to Employ Foreign Workers, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Fees for Extending Permits to Employ Foreign Workers;
In view of:	Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; Law Number 15 of 1950 concerning the Establishment of Regency Regions within the Special Region of Jogjakarta as amended by Law Number 18 of 1951 concerning Amendments to Law Number 15 of 1950 of the Republic of Indonesia for the Merger of the Regency Regions of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e63d972a-d17f-4d5a-83bd-8e78860d2f69","actionData","errors"]