Untuk pengalaman terbaik, bukaVeritaskdi desktop Anda.

Free Trial aktif — Akses penuh AIYU selama 7 hari, tanpa kartu kredit.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2008

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Juga dikenal sebagai: Permendagri 7/2008 · Permendagri No. 7 Tahun 2008 · Permendagri Nomor 7 Tahun 2008

Status:
Tidak Berlaku
Tanggal Berlaku:8 Februari 2008Tanggal Penetapan:8 Februari 2008
Standar & Pedoman TeknisPemerintahan DesaOtonomi & Pemerintahan Daerah

Informasi

TipePeraturan Menteri Dalam Negeri
TemaPedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
LokasiKementerian Dalam Negeri
Tanggal Berlaku08 Februari 2008
Tanggal Penetapan08 Februari 2008
Tempat PenetapanJakarta

Riwayat Peraturan

Dicabut Oleh

(-)

Peraturan ini bertujuan untuk menjamin agar penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengawasan dilakukan oleh Pejabat Pengawas Pemerintah pada Inspektorat Kabupaten/Kota dan dikoordinasikan oleh Inspektur Kabupaten/Kota. Rencana pengawasan disusun dalam bentuk Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota. Pengawasan meliputi pemeriksaan, monitoring, dan evaluasi yang dilakukan secara berkala dan komprehensif. Hasil pengawasan dilaporkan kepada Bupati/Walikota dan ditindaklanjuti oleh pemerintah desa sesuai rekomendasi.

(-)

1. Pemerintah desa yang tidak menindaklanjuti rekomendasi Pejabat Pengawas Pemerintah dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.