[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e582ac24-1f9e-4c6b-ab86-f3a6dad2720f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":-5,"_48":-5,"_49":50,"_51":52,"_57":58,"_59":60,"_64":65,"_69":70,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":-5,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Kawasan Permukiman","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten No. 1 Tahun 2016","number","1","year","2016","published_date","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":50,"_53":54,"_55":56},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":58,"_53":61,"_62":63},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[66],{"_6":67,"_53":68,"_55":-5},"646cdc0b-6f29-486d-bc93-efbed25e3703","Aset Milik Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Klaten","place_of_enactment","Klaten","theme","Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Kawasan Permukiman","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

sarpras - penyerahan sarpras dan utilitas perumahan dan kawasan permukiman
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2016/No.1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Kawasan Permukiman
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka memberikan jaminan ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan kawasan permukiman, perlu dilakukan pengelolaan, sarana, dan utilitas, dan dalam rangka berkelanjutan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan kawasan permukiman perlu dilakukan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas dari pengembang kepada Pemerintah Daerah. Serta untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas ketentuan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan kawasan permukiman, sehingga perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Kawasan Permukiman; \n Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2011; \n 1. tujaun dan prinsip\r\n2. perumahan dan kawasan permukiman\r\n3. penyediaan prasarana, sarana dan utilitas\r\n4. persyaratan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas\r\n5. pembentukan tim verifikasi\r\n6. tata cara penyerahan prasarana, sarana dan utilitas\r\n7. pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas\r\n8. pelaporan\r\n9. peran masyarakat\r\n10. pembinaan dan pengawasan\r\n11. pembiayaan\r\n12. sanksi administratif\r\n13. ketentuan penyidikan\r\n14. ketentuan pidana\r\n\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 21 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2016 ini mengatur tentang penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) perumahan dan kawasan permukiman dari pengembang kepada Pemerintah Daerah. Latar belakangnya adalah untuk memberikan jaminan ketersediaan PSU yang layak dan berkelanjutan, serta menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009.

Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menjamin ketersediaan serta keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan PSU di lingkungan perumahan dan kawasan permukiman. Prinsipnya meliputi keterbukaan, akuntabilitas, kepastian hukum, keberpihakan, dan keberlanjutan.

Peraturan ini mengatur bahwa setiap pengembang wajib menyediakan dan menyerahkan PSU kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan rencana tapak yang disetujui. PSU yang dimaksud meliputi jaringan jalan, drainase, tempat sampah, sarana perniagaan, pelayanan umum, pendidikan, kesehatan, peribadatan, rekreasi, pemakaman, pertamanan, parkir, serta utilitas seperti jaringan air bersih, listrik, telepon, gas, transportasi, pemadam kebakaran, dan penerangan jalan umum.

Pemerintah Daerah membentuk tim verifikasi untuk memproses penyerahan PSU. Tim ini bertugas melakukan inventarisasi, verifikasi, dan penilaian terhadap PSU yang akan diserahkan. Proses penyerahan meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pasca penyerahan, termasuk pencatatan aset ke dalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD) dan Daftar Barang Milik Pengguna (DBMP).

Pengelolaan PSU yang telah diserahkan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, yang dapat bekerja sama dengan pihak lain. Masyarakat juga dilibatkan dalam pengelolaan PSU melalui pemberian masukan dan pengawasan.

","transitional_provisions","1. Prasarana, sarana, dan utilitas di kawasan perumahan, yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib diserahkan kepada Pemerintah Daerah dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah ini.\n2. Penyelesaian dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang tersebut.\n3. Proses serah terima dan pemanfaatan prasarana, sarana, dan utilitas yang sudah berjalan dan/atau sedang dalam proses sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, tetap dilaksanakan.\n4. Pengembang perumahan yang telah menyediakan prasarana, sarana, dan utilitas sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini wajib menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas kepada Pemerintah Daerah.\n5. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.","sanctions","1. Terhadap pelanggaran yang dilakukan pengembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dikenakan Sanksi Administratif.\n2. Sanksi administratif dapat berupa: peringatan tertulis; pembatasan kegiatan pelaksanaan pembangunan; penghentian sementara atau tetap terhadap kegiatan pelaksanaan pembangunan; penundaan persetujuan dokumen dan/atau perizinan; pembekuan izin kegiatan pelaksanaan pembangunan; pencabutan izin kegiatan pelaksanaan pembangunan; dan/atau denda administratif.\n3. Barang siapa melanggar ketentuan dalam Pasal 8 dikenakan ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[101],{"_102":103,"_104":105,"_36":106},"text","Perda Kab. Klaten No. 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Perumahan Dan Kawasan Permukiman","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/307204/perda-kab-klaten-no-9-tahun-2024","bf174085-5fcb-4557-963d-2dac62f35e3d","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KLATEN
CENTRAL JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF KLATEN REGENCY
NUMBER 1 OF 2016
REGARDING
TRANSFER OF INFRASTRUCTURE, FACILITIES, AND UTILITIES OF
HOUSING AND SETTLEMENT AREA

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KLATEN,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to provide guarantees for the availability of infrastructure, facilities, and utilities of housing and settlement area, it is necessary to manage facilities and utilities;
that in order to ensure the sustainability of the management of infrastructure, facilities, and utilities of housing and settlement area, it is necessary to transfer infrastructure, facilities, and utilities from the developer to the Regional Government;
that in order to follow up the provisions in Article 26 of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 9 of 2009 concerning Guidelines for the Transfer of Infrastructure, Facilities,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e582ac24-1f9e-4c6b-ab86-f3a6dad2720f","actionData","errors"]