[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bf174085-5fcb-4557-963d-2dac62f35e3d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Perumahan Dan Kawasan Permukiman","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2024","number","9","year","2024","published_date","2024-08-08","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"1364b7b4-28c2-4cf9-9a33-334bc016a296","Perumahan & Kawasan Permukiman","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Klaten","place_of_enactment","Klaten","theme","Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Perumahan Dan Kawasan Permukiman","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Perumahan Dan Kawasan Permukiman
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 9, LD.2024/NO.9
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka memberikan jaminan ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan kawasan permukiman, perlu dilakukan pengelolaan, sarana, dan utilitas;\r\nbahwa dalam rangka keberlanjutan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan kawasan permukiman perlu dilakukan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas dari pengembang kepada Pemerintah Daerah;\r\nbahwa Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Kawasan Permukiman sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum di masyarakat sehingga perlu diubah;\r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Kawasan Permukiman; \n Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2016; \n Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perubahan Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Ketentuan angka 2 dan angka 14 Pasal 1 diubah dan ditambahkan 1 (satu) angka baru, yakni angka 21, Ketentuan ayat (3) Pasal 8 diubah, Ketentuan Pasal 13 diubah, Ketentuan Pasal 14 diubah, Ketentuan ayat (3) Pasal 17 diubah, Ketentuan ayat (2) Pasal 18 diubah, Ketentuan ayat (2) Pasal 20 diubah, Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 22 diubah, Ketentuan Pasal 23 diubah, Ketentuan Pasal 27 diubah, Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 28 diubah, Ketentuan ayat (1) Pasal 32 diubah, Ketentuan Pasal 33 diubah. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2024. \n Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Kawasan Permukiman diubah. \n 15 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n\nPeraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 132)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Latar belakang perubahan ini adalah untuk memberikan jaminan ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan kawasan permukiman, serta untuk menyesuaikan dengan perkembangan hukum di masyarakat, khususnya terkait perubahan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Perubahan meliputi beberapa ketentuan, antara lain definisi istilah, persyaratan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas, serta tata cara penyerahan. Pengembang perumahan dan kawasan permukiman wajib menyediakan prasarana, sarana, dan utilitas yang sesuai dengan rencana tapak yang disetujui oleh Perangkat Daerah teknis. Penyerahan dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun setelah masa pemeliharaan atau secara bertahap sesuai rencana pembangunan. Persyaratan administrasi meliputi dokumen rencana tapak yang disetujui, PBG (jika dipersyaratkan), Sertifikat Laik Fungsi (SLF) (jika dipersyaratkan), dan surat pelepasan hak atas tanah.

Bupati membentuk tim verifikasi yang bertugas memproses penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas. Tim ini terdiri dari Sekretaris Daerah, Kepala Bappeda, Kepala Kantor Pertanahan Nasional (BPN), Kepala Perangkat Daerah teknis terkait, Camat, dan Lurah/Kepala Desa. Tata cara penyerahan meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pasca penyerahan, termasuk inventarisasi, pemeriksaan lapangan, penilaian fisik, dan penandatanganan berita acara serah terima. Setelah penyerahan, Bupati menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas kepada Perangkat Daerah yang berwenang mengelola dan memelihara.

","transitional_provisions","Bagi Pengembang yang telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan Gedung sebagai persyaratan administrasi penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat menyerahkan Izin Mendirikan Bangunan Gedung sebagai pengganti PBG.","sanctions","Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikenakan ancaman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[100],{"_101":102,"_103":104,"_36":105},"text","PERDA Kab. Klaten No. 1 Tahun 2016 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Kawasan Permukiman","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/21869/perda-kab-klaten-no-1-tahun-2016","e582ac24-1f9e-4c6b-ab86-f3a6dad2720f","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF KLATEN
CENTRAL JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF KLATEN REGENCY
NUMBER 9 OF 2024
CONCERNING
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION
NUMBER 1 OF 2016 CONCERNING THE SUBMISSION OF INFRASTRUCTURE, FACILITIES,
AND UTILITIES OF HOUSING AND SETTLEMENT AREAS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KLATEN,

\n\n \n \n

Considering :

that in order to provide assurance of the availability of
neighborhood infrastructure and facilities, and public utilities of housing and settlement areas,
it is necessary to manage facilities, and
utilities;
that in order to sustain the management of
neighborhood infrastructure and facilities, and public utilities of housing and
settlement areas, it is necessary to submit
neighborhood infrastructure and facilities, and public utilities from the developer to the
Regional Government;
that Regional Regulation Number 1 of 2016 concerning
Submission of Infrastructure,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bf174085-5fcb-4557-963d-2dac62f35e3d","actionData","errors"]