[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e547f721-41a5-4c5d-a7b2-8e113b85fa25","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":-5,"_48":-5,"_49":50,"_51":52,"_57":58,"_59":60,"_64":65,"_69":70,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":-5,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2018","number","4","year","2018","published_date","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":50,"_53":54,"_55":56},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":58,"_53":61,"_62":63},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[66],{"_6":67,"_53":68,"_55":-5},"f4b86401-f3d3-4f51-840b-679bbbde321b","Kependudukan & Catatan Sipil","tags",[],"location","Pemerintah Kota Yogyakarta","place_of_enactment","Yogyakarta","theme","Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

KEPENDUDUKAN – PENYELENGGARAAN – PERUBAHAN
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2018/NO.4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan, memberikan perlindungan dan pengakuan atas setiap Peristiwa Kependudukan serta Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Kota Yogyakarta, maka perlu dukungan pelayanan administrasi kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012. \n Materi Pokok: Data Kependudukan terdiri dari data perseorangan dan/atau data agregat penduduk. Data perseorangan meliputi:\r\na. nomor KK;\r\nb. NIK;\r\nc. nama lengkap;\r\nd. jenis kelamin;\r\ne. tempat lahir;\r\nf. tanggal/bulan/tahun lahir;\r\ng. golongan darah;\r\nh. agama/kepercayaan;\r\ni. status perkawinan;\r\nj. status hubungan dalam keluarga;\r\nk. cacat fisik dan/atau cacat mental;\r\nl. pendidikan terakhir;\r\nm. jenis pekerjaan;\r\nn. NIK ibu kandung;\r\no. nama ibu kandung;\r\np. NIK ayah;\r\nq. nama ayah;\r\nr. alamat sebelumnya;\r\ns. alamat sekarang;\r\nt. kepemilikan akta kelahiran;\r\nu. nomor akta kelahiran;\r\nv. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;\r\nw. nomor akta perkawinan/buku nikah;\r\nx. tanggal perkawinan;\r\ny. kepemilikan akta perceraian;\r\nz. nomor akta perceraian;\r\naa. tanggal perceraian;\r\nbb. sidik jari;\r\ncc. iris mata;\r\ndd. tanda tangan; dan\r\nee. elemen data lainnya yg merupakan aib seseorang.\r\nDokumen Kependudukan meliputi:\r\na. biodata Penduduk:\r\nb. KK;\r\nc. KTP-el;\r\nd. KIA;\r\ne. SKTS;\r\nf. Surat Keterangan Kependudukan; dan\r\ng. Akta Pencatatan Sipil. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Jumlah Halaman: 24 HLM; Penjelasan : 13 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 8).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2018 ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Latar belakang perubahan ini adalah untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan, memberikan perlindungan dan pengakuan atas setiap Peristiwa Kependudukan serta Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Kota Yogyakarta, serta sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.\n\nKetentuan substansial yang diubah meliputi definisi-definisi terkait administrasi kependudukan, kewajiban dan kewenangan Pemerintah Daerah dan Instansi Pelaksana dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan, serta prosedur terkait pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Perubahan juga mencakup ketentuan mengenai Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik, pelaporan peristiwa kependudukan (seperti pindah datang, kelahiran, perkawinan, perceraian, dan kematian), serta pengelolaan data kependudukan dan dokumen kependudukan. Selain itu, peraturan ini juga mengatur mengenai pendataan penduduk non permanen dan penduduk rentan administrasi kependudukan.","transitional_provisions","1. KTP-el yang sudah diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini, ditetapkan berlaku seumur hidup.\n2. Semua singkatan KTP sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini harus dimaknai KTP-el.\n3. Semua kalimat “wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini harus dimaknai \"wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili”.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[99],{"_100":101,"_102":103,"_36":104},"text","PERDA Kota Yogyakarta No. 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/11722/perda-kota-yogyakarta-no-8-tahun-2012","167e566e-c49a-426e-af89-e4be4f5c9f17","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF YOGYAKARTA
SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA

REGIONAL REGULATION OF YOGYAKARTA CITY
NUMBER 4 OF 2018
CONCERNING
AMENDMENT TO
REGIONAL REGULATION NUMBER 8 OF 2012 CONCERNING
IMPLEMENTATION OF POPULATION ADMINISTRATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF YOGYAKARTA,

Considering:

that in order to realize orderly population administration, provide protection and recognition of every Population Event and Important Event experienced by the Residents of Yogyakarta City, it is necessary to support professional population administration services that meet information technology standards, are dynamic, orderly, and non-discriminatory;
that based on the results of the implementation evaluation of Yogyakarta City Regional Regulation Number 8 of 2012 concerning the Implementation of Population Administration and as a follow-up to the implementation of Law Number 24 of 2013 concerning Amendments to Law Number 23 of 2006

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e547f721-41a5-4c5d-a7b2-8e113b85fa25","actionData","errors"]