[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e5245820-5f89-4f2b-a532-d22d5cc09553","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pergudangan di Kabupaten Bantul","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2003","number","15","year","2003","published_date","2003-09-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bantul","place_of_enactment","Bantul","theme","Penyelenggaraan Pergudangan di Kabupaten Bantul","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pergudangan
2003
Peraturan Daerah (Perda) NO. 15, LD. 2003/NO.14 SERI B
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Penyelenggaraan Pergudangan di Kabupaten Bantul
ABSTRAK:	\n \n Dasar Pertimbangan: bahwa untuk memperhatikan terciptanya tertib niaga dan\r\nkelancaran distribusi barang, perlu pengawasan dan\r\npengendalian terhadap penyelenggaraan pergudangan di\r\nKabupaten Bantul; \n Dasar Hukum: Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 11 Tahun 1965; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang\r\nNomor 34 Tahun 2000; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor\r\n105/MPP/Kep/2/1998; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor\r\n5 Tahun 1987; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 27 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 49 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2002; \n Materi Pokok: Penyelenggaraan Pergudangan; Pejabat Yang Berwenang Memberikan TDG dan Sanksi Administrasi; Hak dan Kewajiban; Sanksi Administrasi; Pelaksanaan, Pengawasan dan Pengendalian; Ketentuan Retribusi; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Peralihan; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2003. \n Jumlah Halaman: 14 HLM; Penjelasan: 4 HLM \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul (Lembaran Daerah Tahun 1987Seri D Nomor 7);\n\nPeraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Seri B Nomor 1);\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2002 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2002 Seri B Nomor 8);\n3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2002 tentang Izin Industri (Lembaran Daerah Tahun 2002 Seri B Nomor 9);\n4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2002 tentang Wajib Daftar Perusahaan di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2002 Seri B Nomor 10).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan pergudangan di Kabupaten Bantul. Latar belakangnya adalah untuk menciptakan tertib niaga dan kelancaran distribusi barang melalui pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pergudangan. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam pengaturan penyelenggaraan pergudangan dan pemungutan retribusi atas pelayanan pemberian Tanda Daftar Gudang (TDG).

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi kewajiban setiap perusahaan atau perorangan yang memiliki atau menguasai gudang untuk memiliki TDG, yang wajib didaftarkan ulang setiap 5 tahun sekali. Peraturan ini juga mengatur sistem dan prosedur pengajuan TDG, termasuk persyaratan untuk permohonan baru, perubahan, penggantian karena hilang atau rusak, dan pendaftaran ulang. Perubahan atas hak pengelolaan dan peruntukan gudang juga wajib dilaporkan.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur tentang penyimpanan barang di gudang, yang harus sesuai dengan izin yang diberikan dan dalam batas kewajaran sebagai stok/persediaan berjalan. Penyimpanan barang melebihi 3 bulan memerlukan Surat Keterangan Penyimpanan Barang (KPB) dari Kepala Dinas. Pemilik atau penguasa gudang wajib menyelenggarakan administrasi mengenai barang yang masuk dan keluar gudang, serta menyampaikan laporan mutasi barang setiap tahun kepada Kepala Dinas.

\n\n

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi berwenang memberikan TDG dan sanksi administrasi. Pemilik atau penguasa gudang berhak memperoleh pembinaan, memanfaatkan gudang sesuai TDG, dan memperoleh informasi serta kemudahan dari Pemerintah Daerah. Mereka juga berkewajiban melarang penggunaan gudang untuk menyimpan barang terlarang, menyalurkan barang apabila diminta oleh Pemerintah Daerah, melakukan pendaftaran ulang TDG, mengajukan perubahan TDG jika ada perubahan pengelolaan atau peruntukan, serta menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, dan kenyamanan lingkungan gudang.

","transitional_provisions","1. TDG yang telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan wajib melakukan pendaftaran ulang berdasarkan Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.\n2. Penyelenggara pergudangan yang telah melakukan kegiatan usaha sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib mengajukan TDG berdasarkan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Kepala Dinas berwenang memberikan peringatan tertulis apabila pemilik atau penguasa gudang tidak melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan Pasal 6, 7, atau 11, atau menggunakan gudang tidak sesuai peruntukannya, atau belum memiliki TDG.\n2. Jika peringatan tertulis tidak diindahkan, Kepala Dinas berwenang membekukan TDG selama maksimal 6 bulan.\n3. Kepala Dinas berwenang mencabut TDG apabila TDG diperoleh berdasarkan keterangan tidak benar, pemilik tidak melakukan perbaikan setelah pembekuan, atau melanggar peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi pencabutan TDG.\n4. Pelanggaran terhadap Pasal 2 ayat (1) diancam pidana paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[102],{"_103":104,"_105":106,"_36":107},"text","PERDA Kab. Bantul No. 13 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 15 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pergudangan di Kabupaten Bantul","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/34542/perda-kab-bantul-no-13-tahun-2008","fc1bf39e-9eec-484f-bed8-8627756bd730","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BANTUL REGENCY
NUMBER: 15 YEAR 2003
on
ORGANIZATION OF WAREHOUSING IN BANTUL REGENCY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BANTUL,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas:	\n \n that in order to pay attention to the creation of orderly trade and smooth distribution of goods, it is necessary to supervise and control the organization of warehousing in Bantul Regency; \n that based on the considerations as intended in letter a, it is necessary to stipulate a Regional Regulation of Bantul Regency concerning the Organization of Warehousing in Bantul Regency; \n \n
Bearing in Mind / Having Regard to:	\n \n Law Number 15 of 1950 concerning the Establishment of Regency Regions within the Special Region of Yogyakarta (State News dated August 8, 1950); \n Law Number 11 of 1965 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e5245820-5f89-4f2b-a532-d22d5cc09553","actionData","errors"]