[{"_1":2,"_130":-5,"_131":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e4ef30d0-9bcb-46c5-8833-b9719e8e90f7","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_126":127,"_128":129},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":85,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_110":111,"_112":113,"_119":120,"_121":122,"_123":-5,"_124":125},"title","Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan DIY","short_title","Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2013","number","1","year","2013","published_date","2013-10-08","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ff63ab86-3daa-41f5-aca2-14852d77bcef","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah Istimewa","short_name","PERDAIS","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"d2d49d5d-454e-4e68-886a-ddc0e0dc4c24","Tata Kelola Administrasi Publik","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta","place_of_enactment","Yogyakarta","theme","Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan DIY","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

KEWENANGAN-URUSAN-KEISTIMEWAAN
2013
Peraturan Daerah Istimewa NO. 1, LD.2013/NO.9
Peraturan Daerah Istimewa TENTANG Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan DIY
ABSTRAK:	\n \n Dasar Pertimbangan: bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 7 ayat\r\n(4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang\r\nKeistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu\r\nmenetapkan Peraturan Daerah Istimewa tentang\r\nKewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa\r\nYogyakarta; \n Dasar Hukum: Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana\r\ntelah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9\r\nTahun 1955; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana\r\ntelah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12\r\nTahun 2008; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta\r\nNomor 7 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta\r\nNomor 4 Tahun 2011; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta\r\nNomor 5 Tahun 2011; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta\r\nNomor 6 Tahun 2012; Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1\r\nTahun 2013; \n Materi Pokok: Tata Cara Pengisian Jabatan, Kedudukan, Tugas Dan Wewenang\r\nGubernur Dan Wakil Gubernur; Kelembagaan Pemerintah Daerah; Kebudayaan; Pertanahan; Tata Ruang; Pendanaan; Ketentuan Peralihan; \r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah Istimewa ini mulai berlaku pada tanggal . \n Jumlah Halaman: 29 HLM, Penjelasan: 20 halaman. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Istimewa ini mengatur kewenangan dalam urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Tujuannya adalah mewujudkan pemerintahan yang demokratis, kesejahteraan masyarakat, tata pemerintahan yang baik, dan melembagakan peran Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga budaya Yogyakarta.\n\nKetentuan substansial mencakup:\n\n1. Tata cara pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, di mana calon Gubernur adalah Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta dan calon Wakil Gubernur adalah Adipati Paku Alam yang bertakhta. DPRD melakukan verifikasi persyaratan dan menetapkan Gubernur dan Wakil Gubernur.\n2. Kelembagaan Pemerintah Daerah dibentuk untuk menyelenggarakan urusan wajib, pilihan, dan keistimewaan, dengan susunan meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan Perencana Pembangunan Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Lain.\n3. Kewenangan dalam urusan Kebudayaan diselenggarakan untuk memelihara dan mengembangkan nilai-nilai, pengetahuan, norma, adat istiadat, benda, seni, dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat DIY.\n4. Kewenangan dalam Urusan Pertanahan meliputi izin lokasi, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, penyelesaian sengketa tanah garapan, dan perencanaan penggunaan tanah. Kasultanan dan Kadipaten memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.\n5. Pengelolaan dan pemanfaatan ruang diselenggarakan dengan filosofi harmoni, kelestarian lingkungan, sosial ekonomi, spiritual-transenden, humanisme, kebersamaan, harmonisasi lingkungan, ketaatan historis, dan filosofi inti kota.","transitional_provisions","1. Pada saat Perdais ini mulai berlaku perangkat daerah yang sudah ada diberikan tugas untuk menyelenggarakan urusan keistimewaan sampai dengan terbentuknya Perdais tentang Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.\n2. Sebelum terbentuknya Perdais tentang Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggaraan urusan keistimewaan pada SKPD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.\n3. Penyusunan rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 mulai dilaksanakan untuk tahun anggaran 2015.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[104],{"_105":106,"_107":108,"_36":109},"text","PERDAIS No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/309639/perdais-no-3-tahun-2024","17400dbe-4bf0-48e0-801a-77b9b930b666","partially_amends",[],"partially_amended_by",[114,115],{"_105":106,"_107":108,"_36":109},{"_105":116,"_107":117,"_36":118},"PERDAIS No. 1 Tahun 2015 tentang Perub Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2013 ttg Kewengan Dalam Urusan Kesitimewaan DIY","https://peraturan.bpk.go.id/Details/14568/perdais-no-1-tahun-2015","6c579564-a573-46ae-b07a-dc00b67ee34e","establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY

GOVERNOR OF THE SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA

SPECIAL REGIONAL REGULATION
SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA
NUMBER 1 OF 2013
ABOUT
AUTHORITY IN THE AFFAIRS OF PRIVILEGES
SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF THE SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e4ef30d0-9bcb-46c5-8833-b9719e8e90f7","actionData","errors"]