[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e4d9d862-0526-4753-af78-7ab8b5b5dd34","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":85,"_92":93,"_94":95,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 141 Tahun 1961 tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Negara","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 141 Tahun 1961","number","141","year","1961","published_date","1961-04-26","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"2046c88d-3728-4a97-b2e9-9d3d5f655e17","Kehutanan & Perkebunan",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Negara","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


1961
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 141, LN. 1961/ 166, TLN No 2229, LL BPHN : 8 HLM
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Negara
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 1961. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini bertujuan untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 19/Prp Tahun 1960 dengan mendirikan Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Negara (P.P.N.) yang bertugas menyelenggarakan tugas Direksi Perusahaan-Perusahaan Negara di bidang perkebunan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna perusahaan perkebunan negara dalam rangka ekonomi terpimpin, dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan kesejahteraan kerja.

Ketentuan Substansial: P.P.N. didirikan sebagai badan hukum yang berhak melakukan usaha-usaha di bidang perkebunan. Badan ini berkedudukan di Jakarta dan dapat mendirikan cabang di dalam dan luar negeri dengan persetujuan Menteri. Modal awal ditetapkan sebesar Rp 112.000.000,- dan dapat ditambah dengan peraturan pemerintah. Direksi P.P.N. terdiri dari seorang Presiden Direktur dan lima Direktur, yang bertanggung jawab kepada Menteri. Direksi bertugas mengkoordinasikan dan mensinkronkan kegiatan perusahaan-perusahaan negara di bidang perkebunan, termasuk pemasaran hasil perkebunan. Anggota Direksi harus warga negara Indonesia dan tidak boleh memiliki kepentingan pribadi dalam perusahaan lain yang mencari laba.

","transitional_provisions","1. Pemasaran hasil-hasil perkebunan dari perusahaan-perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dan dalam daftar lampiran Peraturan Pemerintah ini, sepanjang usaha ini belum dilakukan atau belum dapat ditampung oleh perusahaan negara lain, dilakukan oleh Perusahaan dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk dari Menteri Perdagangan.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[96],{"_97":98,"_99":100,"_36":101},"text","PP No. 26 Tahun 1963 tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Negara Aneka Tanaman","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/72160/pp-no-26-tahun-1963","5a48f11d-3ea2-412b-8fb5-be85d7145324","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 141 OF 1961
CONCERNING
ESTABLISHMENT OF THE GENERAL MANAGEMENT BODY OF STATE PLANTATION COMPANIES

President of the Republic of Indonesia,

Considering:	that it is necessary to immediately implement Law Number 19/Prp of 1960 regarding State Companies under the Department of Agriculture; that in connection with this, it is necessary to establish a General Management Body, which is assigned the task of carrying out the duties of the Board of Directors of State Companies engaged in the field of plantation;
In view of:	Article 5 paragraph (2) of the Constitution; Article 20 paragraph (1) sub b and Article 22 of Law Number 19/Prp of 1960 (State Gazette of 1960 Number 59); Law Number 10/Prp of 1960;

Hearing:
The Working Cabinet Deliberation on October 6, 1960;

DECIDES:

To stipulate:

GOVERNMENT REGULATION CONCERNING THE ESTABLISHMENT OF THE GENERAL MANAGEMENT BODY OF STATE

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e4d9d862-0526-4753-af78-7ab8b5b5dd34","actionData","errors"]