[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e4c30724-97e7-4e91-8f37-171227263084","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu","short_title","Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018","number","9","year","2018","published_date","2018-02-26","effective_date","2018-02-28","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","57fa4213-4389-455a-8429-0d46f0ce534a","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum","short_name","Peraturan Bawaslu","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"e92e83d5-daaa-47f5-a181-544e66207d3c","Politik & Pemilihan Umum","tags",[],"location","Badan Pengawas Pemilihan Umum","place_of_enactment","Jakarta","theme","Sentra Penegakan Hukum Terpadu","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2018
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum NO. 9, BN.2018/No.326, jdih.bawaslu.go.id : 25 hlm.
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum TENTANG Sentra Penegakan Hukum Terpadu
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2018. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini mengatur tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penanganan tindak pidana Pemilu. Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu yang terdiri dari unsur Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan Agung.

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 486 ayat (11) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dengan tujuan untuk mewujudkan penegakan hukum yang terpadu dalam penanganan tindak pidana Pemilu.

Ketentuan Substansial:

Pembentukan dan Kedudukan Gakkumdu: Gakkumdu dibentuk di tingkat pusat (Bawaslu), provinsi (Bawaslu Provinsi), kabupaten/kota (Bawaslu Kabupaten/Kota), dan luar negeri (Panwaslu LN). Pembentukan Gakkumdu ditetapkan dengan surat keputusan Ketua Bawaslu setelah berkoordinasi dengan Kapolri dan Jaksa Agung.
Organisasi Gakkumdu: Struktur organisasi Gakkumdu terdiri dari penasihat, pembina, koordinator, dan anggota. Penasihat dijabat oleh Ketua Bawaslu, Kapolri, dan Jaksa Agung. Koordinator dijabat oleh koordinator divisi penindakan pelanggaran Bawaslu, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, dan Direktur Tindak Pidana Umum Lainnya pada Jampidum Kejaksaan Agung.
Keanggotaan Gakkumdu: Anggota Gakkumdu terdiri dari pengawas Pemilu, anggota Polri (Penyidik Tindak Pidana Pemilu), dan anggota Kejaksaan Agung (Penuntut Umum). Anggota Polri dan Kejaksaan menjalankan tugas secara penuh waktu dalam penanganan tindak pidana Pemilu.
Proses Penanganan Tindak Pidana Pemilu: Proses penanganan tindak pidana Pemilu meliputi penerimaan temuan atau laporan, pembahasan pertama, kajian pelanggaran Pemilu, pembahasan kedua, rapat pleno Pengawas Pemilu, Penyidikan, pembahasan ketiga, Penuntutan, pembahasan keempat, dan pelaksanaan putusan pengadilan.
Administrasi Gakkumdu: Administrasi Gakkumdu meliputi dokumen-dokumen yang ada pada proses penerimaan temuan atau laporan, penanganan pelanggaran Pemilu, Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, upaya hukum, dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Pelatihan, Sosialisasi, Publikasi, dan Konsultasi: Gakkumdu melakukan pelatihan kepada Gakkumdu Provinsi, Gakkumdu Kabupaten/Kota dan Gakkumdu Luar Negeri. Gakkumdu melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai tindak pidana Pemilu dan pola penanganan tindak pidana Pemilu oleh Gakkumdu. Gakkumdu melakukan publikasi terhadap penanganan tindak pidana Pemilu. Konsultasi dilakukan oleh Gakkumdu Provinsi kepada Gakkumdu dan Gakkumdu Kabupaten/Kota kepada Gakkumdu Provinsi.
Supervisi, Pembinaan, dan Pelaporan: Gakkumdu melakukan supervisi dan pembinaan kepada Gakkumdu Provinsi, Gakkumdu Kabupaten/Kota, dan Gakkumdu Luar Negeri. Gakkumdu Kabupaten/Kota melaporkan hasil penanganan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu melalui Gakkumdu Provinsi. Gakkumdu menyampaikan laporan hasil penanganan tindak pidana Pemilu kepada Ketua Bawaslu, Kapolri, dan Jaksa Agung secara periodik.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/176662/peraturan-bawaslu-no-31-tahun-2018","2d3da02d-f244-4f66-b95b-d93e0e451465","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GENERAL ELECTION SUPERVISORY BODY
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE GENERAL ELECTION SUPERVISORY BODY
REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER 9 OF 2018

INTEGRATED LAW ENFORCEMENT CENTER

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE CHAIRPERSON OF THE GENERAL ELECTION SUPERVISORY BODY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n

Considering :	\n \n that to implement the provisions of Article 486 paragraph (11)\nLaw Number 7 of 2017 on General Election,\nit is necessary to stipulate a Regulation of the General Election Supervisory Body on the Integrated Law Enforcement Center; \n \n
Bearing in Mind :	\n \n Law Number 7 of 2017 on General\nElection (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2017\nNumber 182, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia\nNumber 6109); \n \n

\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=e4c30724-97e7-4e91-8f37-171227263084","actionData","errors"]