[{"_1":2,"_133":-5,"_134":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e3f1826b-f485-4dbc-8767-b4eaff16e744","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_129":130,"_131":132},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":-5,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_104":105,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":123,"_124":125,"_126":-5,"_127":128},"title","Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2/2017 Tahun 2017 tentang Badan Penyeselesaian Sengketa Konsumen","short_title","Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2/2017 Tahun 2017","number","06/M-DAG/PER/2/2017","year","2017","published_date","2017-02-13","effective_date","2017-02-16","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","84487365-879f-4e1c-9740-dc253a0c927c","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Perdagangan","short_name","Permendag","subjects",[68,71,74],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"b2a58e98-0a7f-43b0-b4c1-8b4641d0209e","Layanan Umum Pemerintah",{"_6":75,"_55":76,"_57":-5},"ba8e8363-834f-45d3-85f2-9308c4bc5c62","Hak & Perlindungan Konsumen","tags",[],"location","Kementerian Perdagangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Badan Penyeselesaian Sengketa Konsumen","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2017
Peraturan Menteri Perdagangan NO. 06/M-DAG/PER/2/2017, BN 2017/NO 291;KEMENDAG.GO.ID : 22 HLM.
Peraturan Menteri Perdagangan TENTANG Badan Penyeselesaian Sengketa Konsumen
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2017. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 13/M-DAG/PER/3/2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 213).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri Perdagangan ini mengatur tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Latar belakangnya adalah untuk menyesuaikan pengaturan mengenai BPSK berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup pembentukan BPSK oleh Pemerintah Pusat di provinsi khusus DKI Jakarta dan kabupaten/kota atas usulan Gubernur dengan kesanggupan penyediaan pendanaan. Tugas dan wewenang BPSK meliputi penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen melalui mediasi, arbitrase, atau konsiliasi, memberikan konsultasi perlindungan konsumen, melakukan pengawasan terhadap klausula baku, melaporkan pelanggaran kepada penyidik umum, menerima pengaduan, melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa, memanggil pelaku usaha dan saksi, meminta bantuan penyidik, mendapatkan bukti, memutuskan kerugian konsumen, memberitahukan putusan, dan menjatuhkan sanksi administratif.\n\nKeanggotaan BPSK terdiri dari unsur pemerintah, konsumen, dan pelaku usaha. Pemilihan anggota dilakukan oleh Tim Pemilihan yang dibentuk oleh Gubernur. Persyaratan umum menjadi anggota BPSK meliputi warga negara Indonesia, berbadan sehat, berkelakuan baik, tidak pernah dihukum, memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan konsumen, dan berusia minimal 30 tahun. Persyaratan khusus berbeda untuk setiap unsur. Pengangkatan dan pemberhentian anggota BPSK ditetapkan oleh Menteri, yang dapat mendelegasikan pelantikan dan pengambilan sumpah kepada Gubernur.\n\nPeraturan ini juga mengatur tentang sekretariat BPSK yang membantu BPSK dalam menjalankan tugasnya, pendanaan BPSK yang dibebankan pada APBD provinsi, pembinaan dan pengawasan oleh Menteri dan/atau Gubernur, evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan BPSK, dan pelaporan BPSK kepada Gubernur dan Menteri.","transitional_provisions","1. Keputusan Menteri mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota BPSK yang diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya anggota BPSK yang baru.\n2. Keputusan Direktur Jendral mengenai pengangkatan dan pemberhentian kepala sekretariat dan anggota sekretariat BPSK yang diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya kepala sekretariat dan anggota Sekretariat BPSK yang baru.\n3. Ketentuan mengenai honorarium anggota BPSK sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri mengenai pengangkatan anggota BPSK yang diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini dibebankan pada APBD provinsi.\n4. Ketentuan mengenai honorarium kepala sekretariat dan anggota sekretariat sebagaimana tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal mengenai pengangkatan kepala sekretariat dan anggota sekretariat yang diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini dibebankan pada APBD provinsi.\n5. Pembebanan biaya honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","sanctions","(-)","revokes",[99],{"_100":101,"_102":103},"text","Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 13/M-DAG/PER/3/2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen","link","","revoked_by",[106],{"_100":107,"_102":108,"_36":109},"Permendag No. 72 Tahun 2020 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen","https://peraturan.bpk.go.id/Details/160335/permendag-no-72-tahun-2020","dec4b5ec-b6c3-415d-9595-76017e23c191","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

THE MINISTER OF TRADE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE MINISTER OF TRADE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 06/M-DAG/PER/2/2017
on
CONSUMER DISPUTE RESOLUTION AGENCY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF TRADE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering :

that based on the provisions of Article 49 paragraph (1) of Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection, the government forms a Consumer Dispute Resolution Agency in the regency/city region in order to support the implementation of consumer protection through consumer dispute resolution outside the court;
that based on Law Number 23 of 2014 on Regional Government, the implementation of consumer protection in all regency/city regions becomes the authority of a province;
that based on the considerations as referred to in letters a, and b, it is necessary to adjust the regulations on the Consumer

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e3f1826b-f485-4dbc-8767-b4eaff16e744","actionData","errors"]