[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e3e380c1-12b8-4f81-bb0c-be4aa4e623eb","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_98":99,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rembang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Gangguan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rembang Nomor 10 Tahun 2006","number","10","year","2006","published_date","2006-09-18","effective_date","2006-03-22","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Rembang","place_of_enactment","Rembang","theme","Retribusi Izin Gangguan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
2006
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, BD.2006/No.
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Izin Gangguan
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka pengendalian terhadap\r\ndampak gangguan dalam pendirian tempat\r\nusaha di Kabupaten Rembang, maka perlu \r\nmengatur kembali pendirian tempat-tempat\r\nusaha dengan dengan pemberian izin\r\ngangguan; bahwa dengan telah ditetapkannya Undang\r\nUndang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak\r\nDaerah dan Retribusi Daerah sebagaimana\r\ntelah diubah dengan Undang-Undang Nomor\r\n34 T ahun 2000 tentang Perubahan Atas \r\nUndang-Undang Nomor 18 Tahun 1997\r\ntentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah \r\nmaka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah\r\nTingkat II Rembang Nomor 4 Tahun 1996\r\ntentang lzin Tempat Usaha perlu ditinjau dan \r\ndiatur kembali; bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a\r\ndan huruf b, perlu menetapkan Peraturan \r\nDaerah Tentang Retribusi lzin Gangguan; \n Hinder Ordonantie Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 1989; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 19 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 20 Tahun 2003;\r\n\r\n \n Perauran Bupati ini mengatur tentang perizinan, retribusi, pelaksana dan pengawasan, penyidikan, ketentuan pidana. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2006. \n Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 4 Tahun\r\n1996 dicabut. \n 46 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Izin Tempat Usaha.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Rembang ini mengatur tentang Retribusi Izin Gangguan. Latar belakangnya adalah perlunya pengendalian terhadap dampak gangguan dalam pendirian tempat usaha dan penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mengatur kembali pendirian tempat-tempat usaha dengan pemberian izin gangguan.\n\nKetentuan substansial mencakup:\n\n1. **Perizinan:** Setiap orang atau badan hukum yang menyelenggarakan usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan masyarakat serta merusak kelestarian lingkungan hidup harus memperoleh izin dari Bupati. Tata cara permohonan izin diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.\n2. **Kewajiban Pemegang Izin:** Pemegang izin wajib memasang piagam izin, memulai kegiatan dalam waktu 3 bulan setelah izin diterima, membuat laporan tahunan, menyediakan alat pemadam api dan peralatan PPPK, serta menjaga kebersihan dan mencegah gangguan lingkungan.\n3. **Retribusi Izin Gangguan:** Retribusi dipungut atas pemberian Izin Gangguan untuk tempat usaha yang lokasinya dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan. Obyek retribusi meliputi pelayanan pemberian izin bagi berbagai jenis usaha seperti industri, pertokoan, pasar, sosial, telekomunikasi, perkantoran, dan jasa lainnya. Besarnya retribusi dihitung berdasarkan tarip lokasi, indeks gangguan, luas ruangan tempat usaha, dan jenis usaha.","transitional_provisions","1. Terhadap usaha yang sudah mempunyai izin berdasarkan Peraturan Daerah sebelumnya, maka setelah diundangkan Peraturan Daerah ini dikenakan retribusi sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan / atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah retribusi yang terutang.","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 4 Tahun 1996","link","","revoked_by",[100],{"_94":101,"_96":102,"_36":103},"PERDA Kab. Rembang No. 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu","https://peraturan.bpk.go.id/Details/286106/perda-kab-rembang-no-15-tahun-2011","630b791d-82be-400a-b59b-4fcd821c1e27","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF REMBANG REGENCY
YEAR 2006 NUMBER 14, SERIES C, NUMBER 18
SUPPLEMENTARY REGIONAL GAZETTE NUMBER 60

REGIONAL REGULATION OF REMBANG REGENCY
NUMBER 10 OF 2006
ON
DISTURBANCE PERMIT FEE

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF REMBANG,

Considering / Whereas

that in order to control the impact of disturbances in the establishment of business premises in Rembang Regency, it is necessary to re-regulate the establishment of business premises by granting disturbance permits;
that with the enactment of Law Number 18 of 1997 on Regional Taxes and Regional Levies as amended by Law Number 34 of 2000 on Amendments to Law Number 18 of 1997 on Regional Taxes and Regional Levies, Regional Regulation of Level II Rembang Regency Number 4 of 1996 concerning Business Place Permits needs to be reviewed and re-regulated;
that for the purposes referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e3e380c1-12b8-4f81-bb0c-be4aa4e623eb","actionData","errors"]