[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e3b52c7b-966b-48bb-99ba-25cd243f411f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":86,"_91":86,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Kamus Kompetensi Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah","short_title","Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2019","number","8","year","2019","published_date","2019-09-18","effective_date","2019-10-01","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","13117af8-c8bd-41ce-ada8-ca4c9c132829","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah","short_name","Peraturan LKPP","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"52ab02bc-b4c7-47db-becc-c90c58185c43","Standar & Pedoman Teknis",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"b5c5dd8f-2ef3-4f5c-bbaa-423f933e7011","Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah","tags",[],"location","Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah","place_of_enactment","Jakarta","theme","Kamus Kompetensi Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2019
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah NO. 8, BN.2019/No.1124, jdih.lkpp.go.id : 4 hlm.
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah TENTANG Kamus Kompetensi Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2019. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan ini bertujuan untuk menetapkan Kamus Kompetensi Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang merupakan bagian dari standar kompetensi Jabatan Fungsional sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017. Kamus ini mencakup daftar jenis kompetensi teknis, definisi, deskripsi, dan indikator perilaku untuk setiap level kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kompetensi yang diatur meliputi perencanaan, pemilihan penyedia, pengelolaan kontrak, dan pengelolaan pengadaan secara swakelola. Setiap kompetensi memiliki level kecakapan yang berbeda, mulai dari pemahaman dasar hingga pengembangan konsep dan kebijakan.","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[104],{"_105":106,"_107":108,"_36":109},"text","Peraturan LKPP No. 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Kamus Kompetensi Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/157508/peraturan-lkpp-no-6-tahun-2020","f152f6d5-b063-468c-a26e-5db2751a372e","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT GOODS/SERVICES PROCUREMENT POLICY INSTITUTION
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION
GOVERNMENT GOODS/SERVICES PROCUREMENT POLICY INSTITUTION
REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER 8 OF 2019

TENTANG

DICTIONARY OF TECHNICAL COMPETENCIES FOR GOVERNMENT GOODS/SERVICES PROCUREMENT

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

HEAD OF THE GOVERNMENT GOODS/SERVICES PROCUREMENT POLICY INSTITUTION
REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Menimbang :

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 99 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, salah satu tugas Instansi Pembina Jabatan Fungsional adalah menyusun standar kompetensi Jabatan Fungsional;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara, standar kompetensi aparatur sipil negara

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e3b52c7b-966b-48bb-99ba-25cd243f411f","actionData","errors"]