[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e35f5858-413b-46e8-903b-9a5bcf5ee6e2","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rejang Lebong Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rejang Lebong No. 28 Tahun 2011","number","28","year","2011","published_date","2011-10-28","effective_date","2011-10-31","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong","place_of_enactment","Curup","theme","Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

retribusi-tempat penginapan
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 28, Lembaran Daerah Kab. Rejang Lebong Tahun 2011 No. 66 Seri C
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
ABSTRAK:	\n \n Dasar Pertimbangan: \r\na. bahwa sesuai ketentuan Pasal 127 huruf f Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha yang merupakan salah satu jenis Retribusi Daerah yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten;\r\nb. bahwa untuk meningkatkan potensi-potensi daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya melalui pemanfaatan/penggunaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa milik Pemerintah Daerah, serta dalam rangka penataan, pengawasan dan pengendalian atas penyelenggaraan tempat penginapan/ pesanggrahan/villa, maka perlu ditetapkan Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa. \n Dasar Hukum: UU Drt 4/1956; UU 9/1967; UU 8/1981; UU 10/2009; UU 17/2003; UU 1/2004; UU 32/2004; UU 33/2004; UU 25/2009; UU 28/2009; UU 36/2009; UU 12/2011; PP 20/1968; PP 67/1996; PP 56/2005; PP 58/2005; PP 38/2007; PP 69/2010; PP 1/2007; Perda Rejang Lebong 7/2005; Perda Rejang Lebong 5/2007; Perda Rejang Lebong 2/2008; dan Perda Rejang Lebong 3/2008. \n Materi Pokok: Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemanfaatan/penggunaan tempat penginapan/ pesanggrahan/villa milik Pemerintah Daerah. Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebagaimana adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2011. \n Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. \n 15 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa di Kabupaten Rejang Lebong. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pemanfaatan tempat penginapan milik Pemerintah Daerah serta untuk menata, mengawasi, dan mengendalikan penyelenggaraan tempat penginapan tersebut.

Ketentuan Substansial:

Objek Retribusi: Pemanfaatan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Pengecualian diberikan untuk tempat penginapan yang dikelola oleh Pemerintah Pusat, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
Subjek dan Wajib Retribusi: Orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati tempat penginapan.
Penggolongan Retribusi: Retribusi Jasa Usaha.
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa: Berdasarkan jenis, fasilitas, dan jangka waktu pemakaian tempat penginapan.
Prinsip Penetapan Tarif: Memperoleh keuntungan yang layak dengan mempertimbangkan efisiensi dan harga pasar.
Struktur dan Besaran Tarif: Tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah dan dapat ditinjau kembali paling lama 3 tahun sekali.
Wilayah Pemungutan: Di lokasi objek retribusi dalam wilayah Kabupaten Rejang Lebong.
Masa Retribusi: Jangka waktu 1 hari atau jangka waktu tertentu bagi Wajib Retribusi untuk menggunakan fasilitas tempat penginapan.
Tata Cara Pemungutan: Menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
Tata Cara Pembayaran: Retribusi harus dilunasi sekaligus sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
Tata Cara Penagihan: Didahului dengan Surat Teguran jika retribusi terutang tidak dibayar.
Keberatan: Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan atas SKRD kepada Bupati.
Pengembalian Kelebihan Pembayaran: Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Bupati.
Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi: Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi dengan alasan yang jelas.
Kedaluwarsa Penagihan: Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah 3 tahun.
Insentif Pemungutan: Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif.
Kewenangan Pengelolaan Retribusi: Bupati menetapkan Perangkat Daerah sebagai pengelola retribusi.
Pemanfaatan: Penerimaan retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan.
Ketentuan Khusus: Pejabat dan Perangkat Daerah dilarang melakukan pungutan selain yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
Penyidikan: Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu diberi wewenang sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.

","transitional_provisions","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 3 kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.","revokes",[],"revoked_by",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","PERDA Kab. Rejang Lebong No. 1 Tahun 2024 tentang PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSl DAERAH","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/295277/perda-kab-rejang-lebong-no-1-tahun-2024","adf74d8a-caad-4c55-9a41-8dc82c44210b","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF REJANG LEBONG REGENCY
REGIONAL REGULATION OF REJANG LEBONG REGENCY
NUMBER 28 OF 2011
CONCERNING
RETRIBUTION FOR LODGING/GUEST HOUSES/VILLAS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF REJANG LEBONG,

Considering:

that according to the provisions of Article 127 letter f of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, the Retribution for Lodging/Guest Houses/Villas is classified as a Business Service Retribution which is one type of Regional Retribution that is the authority of the Regency;
that to increase regional potentials in order to increase original regional income, especially through the utilization/use of lodging/guest houses/villas owned by the Regional Government, as well as in the context of structuring, supervising and controlling the implementation of lodging/guest houses/villas, it is necessary to stipulate a Retribution for Lodging/Guest Houses/Villas;
that based on

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e35f5858-413b-46e8-903b-9a5bcf5ee6e2","actionData","errors"]