[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e2a4eb04-9e1b-4a7d-990c-46998ee59c85","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Palangkaraya Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palangkaraya Nomor 13 Tahun 2019","number","13","year","2019","published_date","2019-12-02","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"26bae219-ed4b-4944-b8e5-08ef75166680","Sistem Pendidikan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kota Palangkaraya","place_of_enactment","Palangka Raya","theme","Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pendidikan
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2019/13
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
ABSTRAK:	\n \n bahwa pembangunan nasional di bidang\r\npendidikan adalah upaya mencerdaskan\r\nkehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas\r\nmanusia Indonesia dalam mewujudkan\r\nmasyarakat yang beradab, adil, dan sejahtera\r\nberdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan Pendidikan anak usia dini\r\nbertujuan untuk membina, memberi rangsangan\r\ndan menumbuhkembangkan potensi serta\r\nmembentuk prilaku anak sesuai dengan tahapan\r\nperkembangannya sehingga memiliki kesiapan\r\nuntuk memasuki pendidikan selanjutnya. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29\r\nayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 17\r\nTahun 2010 tentang Pengelolaan dan\r\nPenyelenggaraan Pendidikan, dimana kebijakan\r\ndaerah bidang dituangkan dalam Peraturan daerah\r\ndi bidang Pendidikan, sehingga diperlukan\r\npengaturan mengenai penyelenggaraan pendidikan\r\nanak usia dini \n Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia tahun 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 64\r\nTahun 2012; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan\r\nNomor 84 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan\r\nNomor 137 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan\r\nNomor 146 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan\r\nNomor 18 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11\r\nTahun 2016 \n Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah adalah :\r\na. bentuk penyelenggaraan dan penyelenggara;\r\nb. peserta didik dan penerimaan peserta didik;\r\nc. tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;\r\nd. kurikulum dan strategi pembelajaran;\r\ne. lama pendidikan;\r\nf. pendirian dan perizinan;\r\ng. penjaminan mutu pendidikan;\r\nh. peran serta masyarakat;\r\ni. pendanaan;\r\nj. pengawasan; \r\nk. sanksi administrasi; dan\r\nl. ketentuan peralihan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2019. \n Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang\r\nmengatur PAUD sebagaimana diatur pada Pasal 3 ayat (1) huruf e,\r\nPasal 7 ayat (2) huruf a, Pasal 8, Pasal 10 dan Pasal 20 ayat (2) huruf e\r\nPeraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2016 tentang\r\nPenyelenggaraan Pendidikan Non Formal (Lembaran Daerah Kota\r\nPalangka Raya Tahun 2016 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak\r\nberlaku.\r\n \n 31 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Pasal 3 ayat (1) huruf e, Pasal 7 ayat (2) huruf a, Pasal 8, Pasal 10 dan Pasal 20 ayat (2) huruf e Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 1).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia. PAUD berfungsi membina, memberi rangsangan, dan menumbuhkembangkan potensi anak usia dini agar memiliki kesiapan memasuki pendidikan selanjutnya.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup berbagai aspek penyelenggaraan PAUD. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan PAUD sesuai kebutuhan, memberikan izin operasional kepada masyarakat yang ingin menyelenggarakan PAUD, serta memfasilitasi terbentuknya PAUD di tingkat kelurahan. Pengelola PAUD harus memenuhi persyaratan kualifikasi tertentu, dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pengelolaan, pemberian bantuan, sosialisasi kurikulum, penetapan standar, pengawasan, pemberian bantuan pembiayaan, peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik, koordinasi lintas sektor, akreditasi, dan peningkatan kualifikasi tenaga pendidik.

Peraturan ini juga mengatur hak dan kewajiban peserta didik, persyaratan pendirian Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal Luas Biasa (TK/RA LB), serta ketentuan mengenai tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Kurikulum PAUD harus berpedoman pada standar tingkat pencapaian perkembangan anak, dan strategi pembelajaran harus berpusat pada pencapaian tahap perkembangan peserta didik. Pendanaan PAUD dapat berasal dari APBN, APBD, masyarakat, atau sumbangan lain yang tidak mengikat.

","transitional_provisions","1. Dengan diberlakukannnya Peraturan Daerah ini, maka keberadaan PAUD yang sudah terbentuk sebelum diberlakukanya Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diberlakukannya wajib memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dengan berpedoman pada ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.\n2. Pembentukan Peraturan Walikota sebagai tindak lanjut peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan anak usia dini paling lambat 1 (satu) tahun.","sanctions","1. Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dapat memberikan sanksi administratif kepada satuan dan/atau program PAUD berupa peringatan, penundaan atau pembatalan pemberian sumber daya pendidikan, pembekuan/penutupan dan/atau larangan operasi.\n2. Kepada pengelola dan penyelenggara pendidikan baik secara kelompok ataupun perorangan dapat diberikan sanksi berupa peringatan, penjatuhan disiplin, penundaan atau pembatalan atas haknya promosi, dan/atau pemberhentian dalam jabatan fungsional.\n3. Satuan dan/atau program PAUD yang terbukti melanggar Pasal 24 ayat (2) akan ditutup dan dilarang beroperasi oleh Pemerintah Daerah.\n4. Satuan dan/atau program PAUD yang terbukti melanggar Pasal 25 akan dikenai sanksi berupa penundaan program bantuan selama 1 (satu) tahun berkenaan.\n5. Peserta didik yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikenai sanksi oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan keberlangsungan pendidikan peserta didik yang bersangkutan.","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96,"_36":97},"text","PERDA Kota Palangkaraya No. 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Non Formaldicabut dan dinyatakan tidak berlaku","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/12058/perda-kota-palangkaraya-no-1-tahun-2016","632b5f2d-7e94-409f-88ca-23efac4fb21e","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF PALANGKA RAYA
CENTRAL KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF PALANGAKA RAYA CITY
NUMBER 13 OF 2019
CONCERNING
EARLY CHILDHOOD EDUCATION ADMINISTRATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PALANGKA RAYA,

\n\n \n \n

Considering:

that national development in the field of education is an effort to educate the nation and improve the quality of Indonesian people in realizing a civilized, just, and prosperous society based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
that the implementation of early childhood education aims to foster, stimulate and develop potential and shape children's behavior in accordance with their developmental stages so that they have the readiness to enter further education;
that in order to implement the provisions of Article 29 paragraph (2) letter f of Government Regulation Number 17 of 2010 concerning the Management and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e2a4eb04-9e1b-4a7d-990c-46998ee59c85","actionData","errors"]