Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2017

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dibuat untuk mengatur ketentuan mengenai agensi penyelenggaraan undian gratis berhadiah (UGB) guna memastikan ketertiban dalam pelayanan perizinan dan meningkatkan kualitas pelayanan perizinan yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan. Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian yang memungkinkan penyelenggara undian untuk menyerahkan pengurusan kepada agensi.

Ketentuan Substansial: Peraturan ini menetapkan bahwa agensi undian dapat berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, dengan persyaratan tertentu seperti akte pendirian, izin usaha, dan nomor pokok wajib pajak. Agensi memiliki hak untuk mengakses aplikasi online dan menerima bimbingan, serta kewajiban untuk menyampaikan surat kuasa dan bertanggung jawab atas pembayaran biaya izin. Agensi juga dilarang melimpahkan surat kuasa kepada pihak lain atau membatalkan kerja sama sebelum penyelenggaraan selesai. Sanksi administratif dapat dikenakan bagi agensi yang melanggar ketentuan.

• Agensi Undian yang tidak melaksanakan kewajiban atau melakukan pelanggaran dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, tidak dapat mewakili Penyelenggara UGB untuk pengajuan berikutnya, dan pencabutan hak akses sebagai Agensi Undian.