[{"_1":2,"_132":-5,"_133":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e287d4b5-c3f2-4602-a4eb-00fedf74e174","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_128":129,"_130":131},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_103":104,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":124,"_125":-5,"_126":127},"title","Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 43/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol","short_title","Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 43/PRT/M/2015 Tahun 2015","number","43/PRT/M/2015","year","2015","published_date","2015-09-29","effective_date","2015-10-07","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","5fc74a8c-0df2-4061-833f-05f8c9b6b39d","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat","short_name","Permen PUPR","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"83cf7aa3-07dc-4292-9807-b06fe839e651","Pembentukan Lembaga Negara","tags",[],"location","Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Badan Pengatur Jalan Tol","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2015
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat NO. 43/PRT/M/2015, BN. 2015/NO.1484, pu.go.id: 14 hlm.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat TENTANG Badan Pengatur Jalan Tol
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini mulai berlaku pada tanggal 07 Oktober 2015. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 295/PRT/M/2005 tentang Jalan Tol sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2014.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini dibentuk dengan tujuan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72, Pasal 75, dan Pasal 84 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, serta menindaklanjuti persetujuan Penetapan Kembali Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT). Peraturan ini menetapkan pembentukan BPJT sebagai badan non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

BPJT memiliki wewenang untuk melakukan sebagian wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan jalan tol yang meliputi pengaturan, pengusahaan, dan pengawasan Badan Usaha jalan tol. Tugas dan fungsi BPJT mencakup rekomendasi tarif tol, pengambilalihan hak pengusahaan jalan tol, persiapan pengusahaan jalan tol, pengadaan investasi jalan tol, membantu proses pembebasan tanah, memonitor pelaksanaan konstruksi dan pengoperasian jalan tol, serta melakukan pengawasan terhadap Badan Usaha atas pelaksanaan perjanjian pengusahaan jalan tol.

BPJT terdiri dari 5 (lima) orang Anggota dengan susunan 1 (satu) orang Kepala merangkap Anggota dan 4 (empat) orang Anggota. Kepala BPJT merupakan wakil dari unsur Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang jalan dan merangkap sebagai anggota. Anggota BPJT terdiri dari unsur Pemerintah, unsur pemangku kepentingan, dan unsur masyarakat. Untuk membantu kelancaran pelaksanaan fungsi dan tugas BPJT, dibentuk Sekretariat BPJT yang berada di lingkungan Menteri.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 295/PRT/M/2005 tentang Jalan Tol sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2014 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.","sanctions","(-)","revokes",[93,99],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","Permen PUPR No. 15 /PRT/M/2014 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 295/PRT/M/2005 tentang Badan Pengatur Jalan Tol","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/128249/permen-pupr-no-15-prtm2014-tahun-2014","186a52c1-0c6d-4ce7-8160-c786a6fb7ea4",{"_94":100,"_96":101,"_36":102},"Permen PUPR No. 295/PRT/M/2005 Tahun 2005 tentang Badan Pengatur Jalan Tol","https://peraturan.bpk.go.id/Details/144834/permen-pupr-no-295prtm2005-tahun-2005","92831ef1-af2d-467e-afb6-7df1b970d4fd","revoked_by",[105],{"_94":106,"_96":107,"_36":108},"Permen PUPR No. 6 Tahun 2023 tentang Badan Pengatur Jalan Tol","https://peraturan.bpk.go.id/Details/257265/permen-pupr-no-6-tahun-2023","4997fbff-573f-4365-9181-93dd0705205b","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER OF PUBLIC WORKS AND PUBLIC HOUSING
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE MINISTER OF PUBLIC WORKS
AND PUBLIC HOUSING OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 43 PRT/M/2015
CONCERNING
TOLL ROAD REGULATORY AGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF PUBLIC WORKS AND PUBLIC HOUSING
REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that as an implementation of the provisions of Article 72, Article 75, and Article 84 of Government Regulation Number 15 of 2005 concerning Toll Roads, it is necessary to establish a Toll Road Regulatory Agency;
that based on the letter from the Minister of State Apparatus Utilization and Bureaucratic Reform Number B/2676/M.PANRB/8/2015 dated August 20, 2015, the Re-establishment of the Organization and Work Procedures of the Toll Road Regulatory Agency has been approved;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e287d4b5-c3f2-4602-a4eb-00fedf74e174","actionData","errors"]