[{"_1":2,"_130":-5,"_131":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e1ebab7e-f028-45fe-81b2-725b87358d27","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_126":127,"_128":129},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":-5,"_124":125},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pangandaran Nomor 8 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 8 Tahun 2016","number","8","year","2016","published_date","2016-06-27","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pangandaran","place_of_enactment","Parigi","theme","Retribusi Pelayanan Kesehatan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Retribusi Pelayanan Kesehatan
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2016/No.8
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pelayanan Kesehatan
ABSTRAK:	\n \n bahwa retribusi pelayanan kesehatan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat; bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, pemungutan retribusi pelayanan kesehatan perlu ditetapkan di Kabupaten Pangandaran; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang nama, objek dan subjek retribusi, golongan retribusi, cara mengukur tingkat pengguna jasa, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur retribusi, struktur dan besaran tarif retribusi, kelas perawatan, indeks retribusi pelayanan kesehatan, dasar perhitungan retribusi pelayanan kesehatan, wilayah pungutan, masa retribusi dan saat retribusi terutang, tata cara pemungutan, tata cara pembayaran, tata cara penagihan, pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa kedaluarsa, penyidikan, ketentuan pidana. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2016. \n 87 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang retribusi pelayanan kesehatan di Kabupaten Pangandaran. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan pendapatan daerah dan meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Tujuannya adalah untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas.\n\nKetentuan substansial meliputi:\n1. Objek retribusi adalah setiap pelayanan kesehatan di RSUD Pangandaran, Puskesmas, dan Laboratorium Kesehatan Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.\n2. Subjek retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan milik Pemerintah Daerah.\n3. Jenis pelayanan kesehatan yang dikenakan retribusi meliputi rawat jalan, gawat darurat, rawat inap, pelayanan kebidanan, pemeriksaan penunjang medis, tindakan medik operatif, pelayanan farmasi, pengujian kesehatan, perawatan jenazah, pemeriksaan visum et repertum, pelayanan konsultasi, dan pemakaian kendaraan ambulance/kendaraan Puskesmas dan Kereta Jenazah.\n4. Struktur dan besaran tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan dan kelas perawatan.","transitional_provisions","Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi Pelayanan Kesehatan yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2012 masih dapat ditagih selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang.","sanctions","Wajib Retribusi yang melanggar ketentuan Pasal 33 ayat (1) sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[97],{"_98":99,"_100":101,"_36":102},"text","PERDA Kab. Pangandaran No. 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/289633/perda-kab-pangandaran-no-8-tahun-2023","600adf5f-0916-4556-9019-8c55994f9bd1","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[111],{"_98":112,"_100":113,"_36":114},"PERDA Kab. Pangandaran No. 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/168291/perda-kab-pangandaran-no-6-tahun-2020","60d7e52d-0b57-4c1c-8562-8a99b5da9ebc","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF PANGANDARAN
WEST JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF PANGANDARAN REGENCY
NUMBER 8 OF 2016

ABOUT

HEALTH SERVICE RETRIBUTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF PANGANDARAN,

Considering :

that health service retribution is an important source of local revenue to finance the implementation of regional administration based on the principles of democracy, equality and justice, community participation and accountability in order to realize community welfare;
that in order to improve health services to the community and improve health facilities and infrastructure, the collection of health service retribution needs to be determined in Pangandaran Regency;
that based on the considerations as referred to in letters a, and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Health Service Retribution.

In view of :

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 28

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e1ebab7e-f028-45fe-81b2-725b87358d27","actionData","errors"]