[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e1d8f0d3-1716-46ff-833a-5f12af82fb9e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bogor Nomor 38 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Daerah Cibinong","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 38 Tahun 2004","number","38","year","2004","published_date","2004-08-30","effective_date","2004-09-06","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bogor","place_of_enactment","Cibinong","theme","Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Daerah Cibinong","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

retribusi - pelayanan - kesehatan - ada - rumah - sakit - daerah - cibinong
2004
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 38, LD Kab. Bogor Tahun 2004 No. 195
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Daerah Cibinong
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dengan berubahnya Rumah Sakit Daerah Cibinong menjadi Kelas B dan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu membentuk Perda tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Daerah Cibinong. \n Dasar Hukum Peraturan daerah Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 1992; UU No. 18 Tahun 1997 sebagaiman atelah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 22 Tahun 1999; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 105 Tahun 2000; PP No. 66 Tahun 2001; Perda Kab Bogor No. 9 Tahun 1986; Perda Kab Bogor No. 7 tahun 2001; Perda Kab Bogor No. 31 Tahun 2002; Perda Kab Bogor No. 32 tahun 2002. \n Peraturan daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Nama Obyek Subyek Dan Wajib Retribusi, Golongan Rteribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip Dan sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif, StrukturTarif Retribusi Jenis Pelayanan Dan Besarnya Tarif Retribusi, Wilayah Pemungutan, Masa Retribusi, Tata Cara Pemungutan, Sanksi Administrasi, Tata Cara Penagihan, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Pengurangan Keringanan Dan Pembebasan Retribusi, Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga, Ketentuan Pidana, Penyidikan, Ketentan Lain-Lain, Dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2004. \n 45 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2002 Nomor 60) tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 13 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 137) khusus untuk Rumah Sakit Daerah Cibinong.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 38 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Daerah Cibinong diterbitkan dengan tujuan untuk menyesuaikan tarif pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Daerah Cibinong seiring dengan peningkatan kelas rumah sakit menjadi Kelas B, serta untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Peraturan ini mengatur berbagai aspek terkait retribusi pelayanan kesehatan, termasuk jenis pelayanan yang dikenakan retribusi, struktur tarif, dan tata cara pemungutan retribusi.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. **Objek Retribusi**: Setiap pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Daerah Cibinong, kecuali pelayanan pendaftaran dan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan dalam rangka bakti sosial.\n2. **Subjek dan Wajib Retribusi**: Orang pribadi atau badan yang mendapatkan jasa pelayanan kesehatan di rumah sakit daerah.\n3. **Penggolongan Retribusi**: Retribusi pelayanan kesehatan digolongkan sebagai retribusi jasa umum.\n4. **Struktur Tarif Retribusi**: Tarif digolongkan berdasarkan unit pelayanan, jenis pelayanan, kelas perawatan, keahlian pelaksana, asal rujukan, dan/atau jarak tempuh ambulan. Pelayanan *cito* dikenakan tambahan biaya.\n5. **Jenis Pelayanan yang Dikenakan Retribusi**: Rawat jalan, darurat medik, rawat inap, pemeriksaan penunjang diagnosis (laboratorium, radiologi, elektromedik), tindakan medik terapi (operatif dan non-operatif), pelayanan persalinan, rehabilitasi medik, pelayanan jenazah, pemeriksaan visum et repertum, pelayanan ambulans, dan pelayanan instalasi farmasi.\n\nPeraturan ini juga menetapkan besaran tarif retribusi untuk berbagai jenis pelayanan kesehatan, termasuk rawat jalan, gawat darurat, rawat inap, visite dokter, laboratorium, radiologi, elektromedik, tindakan medik operatif dan non-operatif, persalinan, rehabilitasi medik, pelayanan jenazah, visum et repertum, dan pelayanan farmasi. Selain itu, diatur pula mengenai wilayah pemungutan retribusi, masa retribusi, dan tata cara pemungutan retribusi.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Apabila wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menerbitkan STRD.\n2. Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[106],{"_107":108,"_109":110,"_36":111},"text","PERDA Kab. Bogor No. 4 Tahun 2006 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT DAERAH CIBINONG","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/154666/perda-kab-bogor-no-4-tahun-2006","f637a29f-39b8-4b79-95e7-97d4238ab408","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF BOGOR REGENCY
Number: 195
Year: 2004

REGIONAL REGULATION OF BOGOR REGENCY
NUMBER 38 OF 2004
CONCERNING
HEALTH SERVICE CHARGES
AT CIBINONG REGIONAL HOSPITAL

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BOGOR,

Considering:	that with the change of Cibinong Regional Hospital to Class B and in order to improve the quality of health services to the community, it is necessary to adjust service rates at Cibinong Regional Hospital; that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning Health Service Charges at Cibinong Regional Hospital;
In view of:	Law Number 14 of 1950 concerning Regional Government of Regencies within West Java (State Gazette Number 8 of 1950); Law Number 23 of 1992 concerning Health (State Gazette of 1992 Number 100, Supplement to State Gazette Number 3495); Law Number 18 of 1997 concerning Regional Taxes and Regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e1d8f0d3-1716-46ff-833a-5f12af82fb9e","actionData","errors"]